Edisi: Minggu, 30 Agustus 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, akses modal sektor keuangan didorong lebih sederhana dan benar-benar menjangkau nelayan kecil, pengolah ikan, serta koperasi masyarakat pesisir

HAMBALANG, BOGOR — Besarnya pembiayaan nasional kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah membuka peluang bagi penguatan usaha masyarakat nelayan. Namun, peluang tersebut perlu diterjemahkan menjadi akses modal yang benar-benar dapat dijangkau nelayan dan pelaku usaha perikanan di tingkat pesisir.

Otoritas Jasa Keuangan pada 11 Agustus 2026 melaporkan total pembiayaan UMKM di Indonesia telah mencapai Rp1.948,72 triliun. OJK menekankan pentingnya sinergi pemerintah, kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan UMKM yang inklusif dan inovatif.

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, angka yang sangat besar tersebut dapat menjadi momentum untuk menyuarakan satu pertanyaan penting:

Seberapa mudah nelayan kecil dan koperasi pesisir memperoleh modal produktif untuk mengembangkan usahanya?

Nelayan membutuhkan modal sebelum kapal berangkat

Permodalan menjadi persoalan penting dalam kehidupan nelayan karena biaya harus dikeluarkan sebelum hasil tangkapan diperoleh.

Nelayan membutuhkan uang untuk membeli BBM, es, perbekalan, memperbaiki mesin dan kapal, membeli alat tangkap legal, serta membiayai operasional lainnya.

Ketika akses pembiayaan formal sulit dijangkau, nelayan berpotensi bergantung pada sumber modal informal yang dapat membuat posisi tawarnya semakin lemah ketika menjual hasil tangkapan.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong sistem pembiayaan yang mudah dipahami, cepat, terjangkau dan disesuaikan dengan karakter usaha penangkapan ikan.

Pembiayaan digital UMKM juga tumbuh

Perkembangan lain datang dari industri pinjaman daring atau fintech lending.

OJK pada 21 Agustus 2026 mencatat pembiayaan pinjaman daring kepada sektor UMKM hingga Juni 2026 mencapai Rp35,12 triliun, tumbuh 23,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut sekitar 33,41 persen dari keseluruhan pembiayaan pinjaman daring sebesar Rp105,14 triliun.

Pertumbuhan ini menunjukkan semakin banyak pilihan sumber pembiayaan bagi UMKM.

Namun bagi masyarakat nelayan, peningkatan pilihan harus berjalan bersama literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar kebutuhan modal tidak justru berubah menjadi beban utang.

Satuan Nelayan ETH dapat mengambil peran edukatif dengan mengingatkan nelayan untuk menggunakan lembaga pembiayaan yang legal, memahami bunga atau biaya, kemampuan membayar, jangka waktu serta risiko sebelum mengambil pinjaman.

Jangan terjebak pinjaman karena terdesak biaya melaut

Akses pembiayaan memang perlu diperluas, tetapi pembiayaan yang sehat jauh lebih penting.

Nelayan mempunyai karakter penghasilan berbeda dari pekerja dengan pendapatan bulanan tetap. Pendapatan dipengaruhi musim, cuaca, jumlah tangkapan, harga ikan dan biaya operasional.

Karena itu, skema pembayaran pinjaman bagi nelayan sebaiknya mempertimbangkan siklus usaha perikanan.

Jangan sampai nelayan mengambil pinjaman hanya untuk membeli solar atau memperbaiki mesin, tetapi kemudian terjebak cicilan ketika cuaca buruk membuat mereka tidak dapat melaut.

Koperasi nelayan harus diperkuat

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah memperkuat kemampuan koperasi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam program bagi pengelola 65 lokasi KNMP, KKP memberikan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan usaha dan persiapan kebutuhan pembiayaan. Pada 28 Agustus, KKP menegaskan pencatatan keuangan yang baik diperlukan agar koperasi dapat mengetahui kondisi usaha, menghitung kebutuhan modal dan menentukan rencana pengembangan.

Sebelumnya, KKP juga membekali pengurus koperasi pengelola KNMP dengan pengetahuan mengenai akses pembiayaan usaha, selain aspek teknis dan manajerial.

Ini penting karena koperasi dapat menjadi salah satu pintu masuk pembiayaan kolektif bagi nelayan.

Lima agenda pembiayaan yang dapat diperjuangkan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong lima agenda nasional:

1. Kredit nelayan yang sederhana
Prosedur dan dokumen harus mudah dipenuhi nelayan kecil tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.

2. Skema pembayaran sesuai musim melaut
Struktur cicilan perlu mempertimbangkan ketidakpastian pendapatan dan musim penangkapan ikan.

3. Penguatan koperasi nelayan
Koperasi harus mampu menyediakan permodalan, perbekalan dan pemasaran sehingga posisi tawar nelayan meningkat.

4. Literasi dan perlindungan dari pinjaman bermasalah
Nelayan perlu mendapat edukasi mengenai lembaga legal, biaya pinjaman dan kemampuan membayar.

5. Pembiayaan untuk sarana produktif
Modal sebaiknya diarahkan antara lain untuk mesin kapal, alat tangkap legal, cool box, rantai dingin, pengolahan ikan dan usaha keluarga nelayan.

Kebijakan perbankan juga membuka ruang bagi UMKM dan koperasi

Dalam perkembangan kebijakan sektor keuangan pada Agustus 2026, pemerintah dan otoritas juga terus mengarahkan insentif pembiayaan kepada sektor prioritas.

KSSK menyebut kebijakan makroprudensial memberikan insentif bagi sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, serta memperkuat kebijakan yang mendorong kontribusi perbankan dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM.

Bagi nelayan, tantangannya adalah memastikan peluang tersebut dapat diterjemahkan menjadi produk pembiayaan yang tersedia sampai di kecamatan dan desa pesisir.

Triliunan rupiah harus terasa sampai ke kampung nelayan

sikap organisasi :

“Pembiayaan UMKM nasional sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Nelayan kecil, koperasi pesisir dan usaha keluarga nelayan harus mendapat kesempatan nyata untuk mengakses modal produktif dengan skema yang adil dan sesuai karakter usaha mereka.”

Pernyataan tersebut sebaiknya digunakan sebagai kutipan resmi hanya setelah mendapat persetujuan pengurus Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Dari Hambalang, dorong nelayan naik kelas

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mengambil peran dengan menghimpun persoalan pembiayaan yang dialami masyarakat pesisir: pengajuan kredit yang sulit, kebutuhan agunan, akses perbankan yang jauh, cicilan yang tidak sesuai musim, hingga kurangnya informasi program pemerintah.

Data tersebut dapat menjadi dasar penyampaian aspirasi kepada OJK, KKP, pemerintah daerah, perbankan dan lembaga pembiayaan.

Karena nelayan tidak hanya membutuhkan bantuan.

Nelayan membutuhkan akses terhadap modal yang membuat mereka mampu berdiri lebih kuat, meningkatkan usaha dan memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari hasil laut Indonesia.

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat