HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Senin, 31 Agustus 2026 Pemutusan hubungan kerja masih menjadi persoalan penting dalam ketenagakerjaan nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan 43.805 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari–Juli 2026. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah yang bukan hanya menyelesaikan hak pekerja setelah PHK terjadi, tetapi juga mencegah gelombang PHK baru melalui penguatan sektor riil dan dunia usaha.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai setiap angka PHK mewakili kehidupan sebuah keluarga. Hilangnya pekerjaan dapat langsung memengaruhi kemampuan rumah tangga membayar kebutuhan pangan, biaya pendidikan, tempat tinggal hingga kewajiban lainnya.

Karena itu, penanganan PHK harus ditempatkan sebagai persoalan ekonomi sekaligus perlindungan sosial masyarakat.

PHK Adalah Dampak, Masalah di Hulu Harus Diselesaikan

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai pencegahan PHK membutuhkan penyelesaian hambatan di sektor hulu atau debottlenecking. Dunia usaha menghadapi berbagai persoalan yang dapat memengaruhi keberlanjutan produksi dan tenaga kerja, sehingga penyelesaian tidak cukup hanya dilakukan ketika perusahaan sudah melakukan PHK.

DPN Elang Tiga Hambalang sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah perlu melihat akar persoalan secara lebih menyeluruh.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan perlindungan pekerja harus dilakukan dari dua arah: menjaga perusahaan yang sehat agar tetap mampu membuka lapangan kerja sekaligus memastikan pekerja mendapatkan seluruh haknya ketika PHK tidak dapat dihindari.

DPN ETH menilai kebijakan industri, perdagangan, investasi, energi, pembiayaan dan ketenagakerjaan perlu saling mendukung agar dunia usaha dapat bertahan dan berkembang tanpa menjadikan pengurangan tenaga kerja sebagai pilihan pertama.

Kasus PHK Menunjukkan Perlunya Pengawasan Hak Pekerja

Pada Agustus 2026, pemerintah juga turun mengawal penyelesaian PHK terhadap sekitar 178 pekerja perusahaan garmen di Cimahi, Jawa Barat. Pemerintah menyatakan pemenuhan hak pekerja terdampak harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

DPN ETH menilai pengawasan semacam itu harus tersedia bagi pekerja di seluruh daerah.

Pekerja yang terkena PHK harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status hubungan kerja, hak yang harus diterima, proses penyelesaian perselisihan serta lembaga pemerintah yang dapat membantu apabila terdapat perbedaan pendapat dengan perusahaan.

DPN ETH juga mendorong dinas tenaga kerja kabupaten/kota memperkuat pelayanan mediasi sehingga perselisihan tidak berlarut-larut.

7,24 Juta Orang Masih Menganggur

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang. Sebanyak 147,67 juta orang bekerja, sementara sekitar 7,24 juta orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai penurunan tingkat pengangguran merupakan perkembangan positif, tetapi pemerintah tetap menghadapi tantangan besar karena jutaan orang masih mencari pekerjaan dan puluhan ribu pekerja lainnya mengalami PHK sepanjang tahun berjalan.

Artinya, kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya berorientasi pada menciptakan pekerjaan baru.

Pemerintah juga perlu mempertahankan lapangan pekerjaan yang sudah ada dan mempercepat pekerja korban PHK kembali masuk ke dunia kerja.

Ganda Satria Dharma: Korban PHK Harus Cepat Dihubungkan dengan Lowongan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma memandang sistem informasi ketenagakerjaan perlu semakin aktif menghubungkan pekerja korban PHK dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja saat ini menyediakan Karirhub SIAPkerja, yang berfungsi mempertemukan pencari kerja dengan lowongan dari berbagai sektor. Layanan tersebut juga terus diperbarui, termasuk penguatan verifikasi pemberi kerja dan lowongan pada Agustus 2026.

DPN ETH mendorong agar pekerja yang baru terkena PHK mendapatkan pendampingan aktif untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Data PHK seharusnya dapat dihubungkan dengan informasi mengenai keterampilan pekerja dan kebutuhan perusahaan sehingga proses matching tenaga kerja berlangsung lebih cepat.

JKP Harus Diketahui Para Pekerja

Pekerja yang memenuhi persyaratan juga memiliki akses terhadap Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut memberikan tiga bentuk manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Informasi BPJS Ketenagakerjaan saat ini menyebut manfaat uang tunai diberikan sebesar 60 persen dari upah setiap bulan paling lama enam bulan, menggunakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp5 juta, bagi peserta yang memenuhi syarat.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai sosialisasi JKP perlu diperluas.

Masih banyak pekerja yang baru mencari informasi mengenai perlindungan setelah PHK terjadi. Padahal pemahaman mengenai BPJS Ketenagakerjaan, bukti PHK, prosedur pelaporan serta hak program JKP sebaiknya dimiliki pekerja sejak masih aktif bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan mekanisme bagi pekerja untuk melaporkan PHK melalui portal SIAPkerja apabila perusahaan belum melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Pelatihan Ulang Harus Mengikuti Kebutuhan Industri

Bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan karena perubahan teknologi, penurunan permintaan maupun restrukturisasi industri, pelatihan ulang menjadi semakin penting.

Kementerian Ketenagakerjaan pada Agustus 2026 menjalankan Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 4. Program tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

DPN ETH mendorong agar program pelatihan memberi prioritas lebih besar kepada korban PHK yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Pelatihan tidak seharusnya berhenti pada pemberian sertifikat. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari berapa peserta yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru atau mampu menciptakan usaha mandiri.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Perlindungan Pekerja

Dari Hambalang, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mendorong tujuh agenda yang perlu diperkuat.

Pertama, cegah PHK dari hulunya. Pemerintah perlu menyelesaikan hambatan industri, investasi dan perdagangan yang mengancam keberlanjutan perusahaan.

Kedua, kawal seluruh hak pekerja. PHK harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh menghilangkan hak pekerja.

Ketiga, percepat mediasi perselisihan. Disnaker harus mudah diakses ketika pekerja dan perusahaan menghadapi perselisihan.

Keempat, permudah akses JKP. Pekerja harus memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat serta persyaratannya.

Kelima, hubungkan korban PHK dengan lowongan. Data pencari kerja dan kebutuhan perusahaan perlu dipertemukan melalui sistem pasar kerja yang efektif.

Keenam, sediakan pelatihan ulang sesuai kebutuhan industri. Pekerja harus memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensinya.

Ketujuh, perkuat penciptaan lapangan pekerjaan baru. Investasi dan pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata dan layak.

Jangan Biarkan Pekerja Berjuang Sendirian Setelah PHK

DPN Elang Tiga Hambalang menilai fase setelah seseorang kehilangan pekerjaan merupakan masa yang sangat menentukan.

Jika pekerja segera mendapatkan informasi hak, bantuan sementara, pelatihan dan akses lowongan, risiko keluarganya jatuh dalam kesulitan ekonomi dapat dikurangi.

Namun apabila pekerja harus menghadapi birokrasi sendiri, tidak mengetahui haknya dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, dampak PHK dapat berlangsung jauh lebih lama.

Karena itu, H. Safrizal bersama Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah, pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan serta organisasi masyarakat membangun sistem perlindungan yang membuat pekerja tidak kehilangan arah setelah hubungan kerjanya berakhir.

DPN ETH juga berpandangan dunia usaha harus dilihat sebagai mitra dalam mempertahankan pekerjaan. Perusahaan yang produktif, kompetitif dan berkembang merupakan salah satu sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat.

Dari Hambalang untuk Pekerja Indonesia

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan seseorang.

Di belakang satu pekerjaan terdapat keluarga, pendidikan anak, kebutuhan pangan, cicilan tempat tinggal dan harapan akan kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, ketika PHK terjadi, negara harus memastikan pekerja tidak kehilangan seluruh perlindungannya sekaligus.

Dari Hambalang untuk Indonesia — Cegah PHK, Lindungi Hak Pekerja, Buka Jalan Menuju Pekerjaan Baru.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
H. Safrizal

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
Ganda Satria Dharma