Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu, Muflihun: APBN Harus Tetap Berpihak kepada Rakyat dan Daerah
PEKANBARU — Senin, 14 September 2026 Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menaruh perhatian terhadap pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
PEKANBARU — Senin, 14 September 2026 Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menaruh perhatian terhadap pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024–2029.
Dalam prosesi tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Prabowo. Acara juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih.
Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan komitmen menjaga kesehatan keuangan negara dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia juga menyatakan akan segera memaparkan data realisasi APBN melalui konferensi pers Asset and Liability Committee Kementerian Keuangan.
Paparan tersebut dinilai penting karena realisasi terperinci APBN untuk Juli dan Agustus 2026 belum dipublikasikan. Laporan terakhir yang disampaikan pemerintah masih berupa realisasi semester pertama 2026.
“Pelantikan Menteri Keuangan yang baru merupakan keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto. Tugas terpenting setelah pelantikan adalah menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat,” kata Muflihun.
Menurut Muflihun, pergantian pimpinan Kementerian Keuangan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program pemerintah, terutama bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM.
“Transisi kepemimpinan harus berlangsung cepat dan tertib. Program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh tertunda hanya karena terjadi pergantian pejabat,” ujarnya.
Muflihun juga menilai keterbukaan mengenai penerimaan, belanja dan pembiayaan negara diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha.
“Keterbukaan data APBN harus menjadi prioritas. Rakyat perlu mengetahui sejauh mana uang negara digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli,” lanjutnya.
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah memerlukan kepastian anggaran untuk menjalankan pelayanan dasar dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
“APBN jangan hanya terlihat kuat dalam angka nasional, tetapi harus terasa sampai ke provinsi, kabupaten dan kota. Transfer ke daerah harus tepat waktu, penggunaannya diawasi, dan hasilnya dapat diukur oleh masyarakat,” tegas Muflihun.
Muflihun turut meminta agar kebijakan fiskal tetap memberikan ruang bagi pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan keberpihakan sosial. Anggaran negara harus dikelola secara hati-hati, transparan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Sumber:
ANTARA—Presiden lantik Suahasil Nazara jadi Menkeu gantikan Purbaya�, 14 September 2026.
ANTARA—Menkeu Suahasil pastikan bakal paparkan data APBN segera�, 14 September 2026.
ANTARA—Presiden amanahkan Menkeu Suahasil menjaga kredibilitas APBN�, 14 September 2026.





