Hambalang, Kabupaten Bogor — Rabu, 16 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta keikutsertaan Indonesia dalam WorldSkills Competition Shanghai 2026 tidak diperlakukan sebatas agenda kompetisi dan perburuan medali. DPN ETH mendorong pemerintah menjadikan ajang keterampilan dunia itu sebagai instrumen untuk mengukur kesenjangan nyata antara kualitas pendidikan vokasi Indonesia dengan standar keterampilan global dan kebutuhan industri masa depan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melepas 20 talenta Indonesia untuk bertanding dalam 17 bidang keterampilan. Para peserta berasal dari murid maupun lulusan SMK yang terseleksi dari para pemenang Lomba Kompetensi Siswa pada beberapa tahun sebelumnya.

WorldSkills Shanghai 2026 dijadwalkan berlangsung 22–27 September 2026. WorldSkills International menyebut lebih dari 1.400 kompetitor dari lebih 70 negara dan kawasan akan mengikuti kompetisi dalam 64 bidang keterampilan.

WorldSkills Harus Menjadi Cermin Kualitas SMK Indonesia

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyatakan kompetisi di Shanghai dapat menjadi salah satu tolok ukur kualitas pendidikan vokasi Indonesia. Menurutnya, bidang keterampilan yang dipertandingkan juga dapat memberi gambaran mengenai kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan pekerjaan masa depan, termasuk di tengah perkembangan kecerdasan buatan.

DPN ETH menilai pandangan tersebut harus ditindaklanjuti dengan ukuran yang lebih konkret setelah kontingen kembali ke Indonesia.

Persoalan utama pendidikan vokasi, menurut DPN ETH, bukan hanya apakah Indonesia mampu menghasilkan sejumlah siswa berprestasi tingkat dunia. Pertanyaan yang lebih luas adalah apakah kualitas keterampilan seperti itu dapat tersedia secara merata di ribuan SMK serta benar-benar mengantarkan lulusan menuju pekerjaan produktif.

H. Safrizal: Jangan Sampai Hebat di Kompetisi, tetapi Lulusan Sulit Mendapat Pekerjaan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menyampaikan bahwa prestasi internasional patut diapresiasi, tetapi pemerintah harus menggunakan kompetisi tersebut untuk mengevaluasi sistem pendidikan vokasi secara keseluruhan.

“Kita tentu berharap anak-anak Indonesia berprestasi dan membawa nama baik bangsa. Namun keberhasilan pendidikan vokasi tidak boleh hanya diukur dari medali. Ukuran besarnya adalah apakah jutaan lulusan SMK mempunyai keterampilan yang dibutuhkan industri, cepat mendapatkan pekerjaan yang layak, mampu berwirausaha, dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, Indonesia perlu menghindari kesenjangan antara peserta terbaik yang memperoleh fasilitas pembinaan intensif dengan kondisi pendidikan vokasi sehari-hari di daerah.

“Dua puluh talenta terbaik harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sistem bagi jutaan anak Indonesia lainnya. Pengetahuan, teknologi, metode pelatihan, dan standar yang mereka lihat di Shanghai harus diturunkan ke sekolah-sekolah. Jangan berhenti setelah seremoni penyambutan,” ujarnya.

Tantangan AI Mengubah Kompetensi yang Dibutuhkan Industri

Kemendikdasmen menilai perkembangan kecerdasan buatan perlu direspons pendidikan vokasi melalui penyesuaian jurusan dan bidang keterampilan. Pemerintah juga menekankan bahwa perkembangan AI tidak otomatis menghapus pekerjaan teknis, yang tetap dinilai memiliki ruang dan dapat semakin dibutuhkan.

DPN ETH menilai transformasi teknologi justru meningkatkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi kurikulum secara berkala.

Keterampilan teknis masa depan tidak lagi cukup berdiri sendiri. Lulusan vokasi juga menghadapi tuntutan penguasaan perangkat digital, otomatisasi, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi, keselamatan kerja, bahasa, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru.

Ganda Satria Dharma: Pulang dari Shanghai Harus Membawa Peta Kesenjangan Kompetensi

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menjelaskan dan mempertegas sikap Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, pernyataan Ketua Umum harus diterjemahkan menjadi evaluasi pascakompetisi yang terdokumentasi dan dapat digunakan oleh pemerintah, sekolah, serta industri.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum berarti setiap bidang yang diikuti Indonesia harus dibandingkan secara teknis dengan standar terbaik dunia. Peralatan apa yang berbeda, teknologi apa yang belum tersedia, kompetensi instruktur apa yang perlu diperkuat, berapa jam praktik yang dibutuhkan, sampai standar industri apa yang belum masuk ke kurikulum kita,” jelas Ganda.

Ia mengatakan laporan semacam itu jauh lebih berharga apabila kemudian digunakan untuk memperbaiki program SMK secara nasional.

“WorldSkills jangan dipandang sekadar pertandingan enam hari. Indonesia sudah mengeluarkan waktu, pembinaan, tenaga ahli, dan anggaran. Maka hasil pembelajarannya harus kembali menjadi aset sistem pendidikan nasional,” ujarnya.

Jangan Membuka Jurusan Tanpa Membaca Pasar Kerja

DPN ETH juga mendorong evaluasi hubungan antara program keahlian SMK dengan struktur lapangan kerja di setiap daerah.

Menurut Ganda, pemerintah perlu mempunyai data yang mampu menunjukkan berapa lulusan setiap jurusan, berapa yang bekerja sesuai bidangnya, berapa lama masa tunggu mendapatkan pekerjaan, berapa yang melanjutkan pendidikan, dan berapa yang menganggur.

“Kalau sebuah program keahlian terus menghasilkan lulusan tetapi kebutuhan industrinya sangat kecil, negara harus berani mengevaluasi. Sebaliknya, ketika industri membutuhkan keahlian tertentu tetapi sekolah kekurangan instruktur dan fasilitas, investasi pendidikan harus diarahkan ke sana,” kata Ganda.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan tidak sekadar mengejar jumlah program studi, tetapi menghubungkan investasi pendidikan dengan kebutuhan ekonomi yang nyata.

Kompetisi Global Harus Masuk ke Ruang Kelas

Kemendikdasmen juga berharap peserta membawa pulang praktik terbaik dari interaksi dengan talenta berbagai negara sehingga pengalaman di Shanghai dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mempertajam pendidikan vokasi nasional.

DPN ETH mendukung arah tersebut, tetapi meminta mekanisme penyebaran pengetahuan dibuat sistematis.

H. Safrizal mengatakan:

“Jangan hanya peserta dan sekolah asalnya yang memperoleh manfaat. Buat modulnya, dokumentasikan teknologi yang mereka temui, libatkan guru SMK seluruh Indonesia melalui pelatihan daring dan tatap muka, kemudian ukur apakah pengetahuan tersebut benar-benar masuk ke pembelajaran.”

DPN ETH Dorong Enam Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong Kemendikdasmen untuk melakukan audit kesenjangan kompetensi Indonesia dibanding standar WorldSkills; menyusun laporan pascakompetisi untuk setiap bidang yang diikuti; memperbarui kurikulum berdasarkan kebutuhan teknologi dan industri; memperkuat kompetensi guru serta instruktur; mengembangkan tracer study lulusan SMK yang dapat dibandingkan antarprogram keahlian; serta memperluas kerja sama nyata antara sekolah dan industri mulai dari penyusunan kurikulum hingga magang dan penempatan kerja.

Ganda Satria Dharma menambahkan pemerintah juga perlu memperhatikan kesenjangan fasilitas antarwilayah.

“Tidak adil bila standar kompetensi nasional tinggi tetapi sebagian sekolah tidak memiliki alat praktik yang relevan dengan teknologi industri. Pemerintah harus mengetahui sekolah mana yang tertinggal dan membuat prioritas perbaikan berdasarkan kebutuhan nyata,” katanya.

Prestasi Individual Harus Mengangkat Sistem Nasional

WorldSkills International menyebut kompetisi tersebut sebagai panggung global bagi keunggulan keterampilan dan sarana meningkatkan pengakuan terhadap profesi berbasis keahlian. Edisi Shanghai merupakan WorldSkills Competition ke-48.

Bagi DPN ETH, Indonesia seharusnya mengambil manfaat lebih jauh daripada sekadar posisi dalam kompetisi.

“Prestasi anak bangsa harus kita banggakan. Tetapi tugas negara adalah mengubah prestasi beberapa orang menjadi peningkatan kemampuan jutaan generasi muda Indonesia. Kalau WorldSkills mampu menjadi bahan koreksi sistem, maka manfaatnya jauh lebih besar daripada sebuah medali,” tutup H. Safrizal.

DPN ETH menilai pendidikan vokasi harus ditempatkan sebagai bagian penting strategi ekonomi nasional, karena kualitas tenaga terampil berhubungan langsung dengan produktivitas industri, investasi, pengangguran muda, kemampuan teknologi, dan daya saing Indonesia.