Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 17 September 2026 Kementerian Pertanian memperkuat infrastruktur pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan 999 unit jaringan irigasi tersier di Jawa Barat dan Banten. Program tersebut diharapkan menjaga produktivitas sawah sekaligus membantu petani mempertahankan musim tanam di tengah kemarau dan ancaman El Niño.

Penguatan jaringan pengairan dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Tersier di Bandung pada Kamis, 3 September 2026. Program ini menyasar saluran tersier yang menyalurkan air dari jaringan utama hingga mendekati lahan pertanian.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, realisasi fisik kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi tersier telah mencapai 737 unit atau 73,77 persen. Sementara kegiatan melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian tercatat mencapai 405 dari 460 unit atau 88,04 persen.

Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Liferdi Lukman menjelaskan, jaringan irigasi memiliki peran penting dalam menjaga produksi ketika durasi musim kemarau berlangsung lebih panjang. Ketersediaan air menentukan apakah petani dapat melanjutkan penanaman atau menghadapi risiko penurunan produksi dan gagal panen.

Upaya penyediaan air dilakukan melalui perbaikan saluran tersier, pembangunan perpipaan, serta pengoperasian pompa untuk memanfaatkan air permukaan. Pemerintah juga mengoptimalkan sumber air tanah melalui pembangunan sumur bor dan jaringan irigasi air tanah.

Kementerian Pertanian turut menyiapkan bantuan benih gratis bagi lahan yang mengalami gagal panen agar petani dapat segera melakukan penanaman kembali.

Di Kabupaten Pandeglang, sekitar 300 hektare lahan terindikasi mengalami kekeringan, sedangkan 19 hektare dilaporkan terdampak gagal panen. Pemerintah daerah telah menerima alokasi 53 unit irigasi tersier yang seluruhnya dinyatakan selesai serta mengusulkan 101 unit pompanisasi.

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan melalui bantuan pemerintah berbasis padat karya. Pola ini diharapkan tidak hanya memperbaiki saluran air, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan melibatkan petani dalam pembangunan fasilitas pertanian.

Pendataan program dilakukan melalui sistem digital e-Banper dengan pencatatan titik koordinat, panjang saluran, dan luas lahan. Sistem tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketepatan sasaran sekaligus mempermudah pengawasan masyarakat.

Pengelolaan jaringan irigasi dibagi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Kementerian PU menangani jaringan primer dan sekunder, sedangkan Kementerian Pertanian memperkuat jaringan tersier yang mengalirkan air hingga ke kawasan persawahan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai pembangunan 999 jaringan irigasi tersier merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan di Jawa Barat dan Banten. Namun, keberhasilan program harus diukur dari air yang benar-benar mengalir hingga ke lahan petani.

“Petani tidak hanya membutuhkan pembangunan saluran secara fisik. Saluran tersebut harus berfungsi, terhubung dengan sumber air, dipelihara secara berkala, dan mampu menjangkau sawah yang selama ini rawan kekeringan.”

Satuan Petani ETH meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap kualitas pembangunan, ketepatan lokasi, dan penggunaan anggaran. Kelompok tani serta Perkumpulan Petani Pemakai Air perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan sampai pemeliharaan.

“Jangan sampai saluran selesai dibangun, tetapi air tidak sampai ke ujung sawah. Data penerima, titik pembangunan, progres pekerjaan, dan hasil evaluasinya harus terbuka agar dapat diawasi bersama.”

Satuan Petani ETH juga mengingatkan bahwa pembangunan irigasi harus diikuti bantuan pompa, benih pengganti bagi korban gagal panen, pendampingan pengelolaan air, dan perlindungan terhadap sumber-sumber air pertanian.

Sumber: Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.