HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Senin, 21 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti keputusan pemerintah mempertahankan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun di perbankan hingga Juli 2027, dengan meminta Kementerian Keuangan dan otoritas terkait memastikan tambahan likuiditas benar-benar menghasilkan kredit produktif, memperluas akses pembiayaan UMKM, serta memberikan manfaat yang dapat diukur bagi perekonomian.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai penggunaan kas pemerintah sebagai instrumen pengelolaan likuiditas dapat memiliki alasan kebijakan ekonomi. Namun, karena dana tersebut merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, pemerintah perlu menjelaskan hasil kebijakan secara terbuka.

“Kalau ratusan triliun rupiah dana pemerintah ditempatkan di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit, maka publik juga harus bisa melihat hasilnya. Berapa kredit baru yang tercipta, siapa yang mendapat pembiayaan, apakah UMKM ikut menikmati, dan apakah biaya kredit benar-benar menjadi lebih efisien.”

FAKTA TERVERIFIKASI

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada 18 September 2026 menyatakan pemerintah akan mempertahankan penempatan SAL sebesar Rp200 triliun hingga Juli 2027. Kebijakan tersebut telah dikomunikasikan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa jumlah dana SAL yang saat itu ditempatkan di perbankan telah mencapai sekitar Rp299 triliun. Namun pemerintah bermaksud mempertahankan setidaknya Rp200 triliun sampai Juli tahun depan.

Pemerintah juga menegaskan penempatan tersebut bersifat sementara dalam kerangka pengelolaan kas negara. Dana dapat ditarik ketika pemerintah membutuhkannya untuk membiayai belanja, dengan koordinasi terlebih dahulu kepada perbankan agar penarikan tidak menimbulkan gangguan likuiditas.

Dengan demikian, angka Rp299 triliun merupakan posisi penempatan yang disampaikan Kemenkeu pada 18 September, sedangkan Rp200 triliun merupakan jumlah yang direncanakan tetap ditempatkan hingga Juli 2027.

TUJUAN PEMERINTAH: MEMBERIKAN RUANG LEBIH BESAR BAGI PENYALURAN KREDIT

Ketika kebijakan tersebut sebelumnya diumumkan, pemerintah menjelaskan bahwa penempatan SAL yang lebih panjang dimaksudkan memberikan kepastian likuiditas kepada Himbara sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat kondisi intermediasi perbankan sedang tumbuh. Berdasarkan data terbaru yang tersedia untuk Juli 2026, kredit perbankan tumbuh 13,58 persen secara tahunan menjadi Rp9.135 triliun.

Kredit investasi tumbuh 25,13 persen, kredit modal kerja 11,04 persen, sedangkan kredit konsumsi tumbuh 5,38 persen. Kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan 16,95 persen secara tahunan.

Namun kredit UMKM pada periode yang sama hanya tumbuh 1,62 persen secara tahunan, meski membaik dari 1,05 persen pada bulan sebelumnya.

Data tersebut tidak membuktikan bahwa perubahan kredit disebabkan oleh penempatan SAL saja. Banyak faktor lain memengaruhi penyaluran kredit, termasuk permintaan masyarakat, tingkat suku bunga, risiko usaha dan kebijakan moneter.

REZA: JANGAN SAMPAI LIKUIDITAS BESAR, UMKM TETAP SULIT MENDAPAT KREDIT

Satuan Mahasiswa ETH menilai perbedaan antara pertumbuhan kredit keseluruhan dengan kredit UMKM layak menjadi bahan evaluasi.

Reza mengatakan:

“Kalau tujuannya mendorong ekonomi, ukuran keberhasilannya jangan hanya likuiditas bank bertambah. Kita perlu melihat apakah pedagang kecil, petani, nelayan, koperasi, industri kecil dan pelaku UMKM semakin mudah memperoleh pembiayaan yang sehat.”

Menurutnya, pemerintah dan perbankan perlu menjelaskan secara agregat bagaimana likuiditas tambahan diterjemahkan menjadi penyaluran kredit berdasarkan sektor dan ukuran debitur.

“Mahasiswa ingin melihat hubungan kebijakannya dengan ekonomi riil. Kalau dana pemerintah berada di bank dalam jumlah sangat besar tetapi kelompok usaha kecil tetap kesulitan mendapatkan pembiayaan, maka desain transmisinya perlu dievaluasi.”

LIKUIDITAS PERBANKAN SEBENARNYA TERGOLONG MEMADAI

Data OJK menunjukkan likuiditas perbankan pada Juli tetap berada di atas ambang regulasi. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit tercatat 102,45 persen, sementara rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga mencapai 23,10 persen. Liquidity Coverage Ratio berada pada level 187,5 persen.

Satuan Mahasiswa ETH menilai fakta tersebut membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai manfaat tambahan dari penempatan SAL yang diperpanjang.

Reza menyatakan:

“Kalau likuiditas perbankan secara sistem memang dinilai memadai oleh OJK, pemerintah perlu menjelaskan secara lebih spesifik persoalan apa yang hendak diselesaikan dengan mempertahankan Rp200 triliun sampai Juli 2027 dan indikator keberhasilannya apa.”

Pertanyaan tersebut, menurut organisasi, bukan berarti kebijakan tersebut tidak diperlukan. Namun setiap penggunaan instrumen keuangan negara harus mempunyai tujuan, indikator dan evaluasi yang jelas.

SAL BUKAN DANA GRATIS UNTUK PERBANKAN

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan masyarakat agar tidak memahami penempatan SAL sebagai pemberian uang negara secara permanen kepada bank.

Dana tersebut tetap merupakan bagian dari pengelolaan kas pemerintah dan dapat ditarik sesuai kebutuhan APBN.

Karena itu, salah satu persoalan yang harus dikelola pemerintah adalah maturity mismatch: bank dapat menggunakan sumber dana untuk penyaluran kredit dengan tenor tertentu, sementara pemerintah pada waktunya dapat membutuhkan dana kembali untuk membayar belanja negara.

“Kepastian tenor memang membantu bank merencanakan likuiditas. Tetapi pemerintah juga harus menjaga agar penempatan dana tidak mengurangi fleksibilitas APBN ketika negara membutuhkan uang untuk pelayanan publik dan program prioritas.”

MAHASISWA MINTA PEMERINTAH BUKA HASIL, BUKAN HANYA NOMINAL PENEMPATAN

Satuan Mahasiswa ETH mendorong Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia dan Himbara menyediakan indikator evaluasi yang dapat dibaca publik.

Informasi tersebut menurut organisasi dapat mencakup pertumbuhan kredit setelah kebijakan, distribusi kredit berdasarkan sektor, kredit UMKM, kredit investasi, tingkat bunga kredit, kualitas kredit, serta kontribusi terhadap penciptaan aktivitas ekonomi.

Reza mengatakan:

“Publik sudah mengetahui angka Rp200 triliun dan Rp299 triliun. Sekarang publik perlu mengetahui hasil ekonominya. Kebijakan keuangan negara harus dapat dinilai dari output dan outcome, bukan hanya besarnya dana yang ditempatkan.”

KREDIT HARUS TETAP PRUDEN

Organisasi mahasiswa tersebut juga memperingatkan bahwa dorongan memperbesar kredit tidak boleh menyebabkan bank menurunkan standar kehati-hatian.

OJK mencatat NPL gross perbankan pada Juli 2026 berada di 2,10 persen, sedangkan NPL net sebesar 0,81 persen. Permodalan industri perbankan juga masih kuat dengan CAR sebesar 23,84 persen.

Reza menilai indikator tersebut harus tetap dijaga.

“Jangan sampai bank merasa harus mengejar pertumbuhan kredit hanya karena likuiditas tersedia. Kredit harus masuk kepada kegiatan produktif dan debitur yang memiliki kemampuan membayar. Mengejar ekspansi tanpa kualitas hanya memindahkan risiko ke masa depan.”

TUJUH PERTANYAAN MAHASISWA KEPADA PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara berkala berapa dana SAL aktual yang masih berada di masing-masing kelompok bank; berapa tambahan penyaluran kredit yang dapat dikaitkan secara terukur dengan kebijakan; sektor mana yang memperoleh peningkatan pembiayaan; mengapa pertumbuhan kredit UMKM masih jauh di bawah kredit korporasi; bagaimana dampak kebijakan terhadap bunga kredit; berapa imbal hasil yang diterima pemerintah dari penempatan dana; serta bagaimana mekanisme penarikan SAL dilakukan tanpa mengganggu likuiditas bank maupun kebutuhan kas APBN.

Menurut Reza, transparansi tersebut akan membantu publik membedakan antara tujuan kebijakan, hasil nyata, dan faktor ekonomi lain yang bekerja bersamaan.

ENAM DORONGAN SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah untuk mempublikasikan evaluasi berkala penempatan SAL; mengukur tambahan kredit produktif yang benar-benar dihasilkan; memberikan perhatian lebih besar pada transmisi pembiayaan ke UMKM dan ekonomi rakyat; memastikan tingkat bunga dan biaya kredit bergerak efisien; menjaga kualitas kredit dan prinsip kehati-hatian; serta membuka mekanisme penarikan dana agar kebutuhan APBN tetap terlindungi.

Reza menegaskan bahwa mahasiswa tidak mempersoalkan kebijakan semata-mata karena nominalnya besar.

“Kami tidak mengatakan Rp200 triliun itu salah ditempatkan. Yang kami minta adalah pembuktiannya. Kalau kebijakan ini efektif, tunjukkan datanya. Kalau ada bagian yang belum efektif, perbaiki.”

Ia melanjutkan:

“Uang negara harus bekerja untuk perekonomian rakyat. Likuiditas perbankan harus berujung pada investasi, usaha produktif, lapangan kerja dan akses pembiayaan yang lebih luas—bukan sekadar menjadi angka besar dalam neraca perbankan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal kebijakan SAL, likuiditas perbankan, kredit UMKM, suku bunga dan penggunaan instrumen fiskal pemerintah sebagai bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kekuatan sosial kontrol terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Hambalang, Kabupaten Bogor
21 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum