MEDAN, SUMATERA UTARA — Selasa, 22 September 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong program pembangunan di tingkat desa agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat menerima pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 21 September 2026.

Pertemuan tersebut turut membahas rencana Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Abpednas Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 serta peluang kolaborasi antara Abpednas dan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai program pembangunan desa perlu diarahkan pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan publik, penguatan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara juga menilai kolaborasi pemerintah dengan unsur masyarakat dapat membantu memperkuat pembangunan desa, sepanjang program memiliki sasaran yang jelas, transparan dan dapat dievaluasi.

Rakerwil Abpednas dijadwalkan November

Ketua DPD Abpednas Sumatera Utara Abdul Khair menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggelar Rakerwil pada November 2026.

Abpednas juga mengharapkan program-program organisasi dapat dikolaborasikan dengan pemerintah karena masyarakat di daerah membutuhkan perhatian dari berbagai unsur pemerintahan.

Dalam audiensi tersebut, Abdul Khair didampingi Bendahara Agus Salim Arja dan jajaran pengurus lainnya. Abpednas juga mengundang Gubernur Sumatera Utara untuk menghadiri dan membuka Rakerwil tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan dukungan terhadap kegiatan tersebut dan mengharapkan program yang dihasilkan nantinya tidak berhenti pada kegiatan internal organisasi, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

DPP Elang Tiga Hambalang soroti pengawasan pembangunan desa

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menilai pembangunan desa tidak cukup hanya diukur berdasarkan banyaknya program yang dilaksanakan. Dampaknya terhadap masyarakat juga perlu menjadi indikator utama.

Menurut organisasi tersebut, program yang menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat perlu memiliki perencanaan, target penerima manfaat, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dapat dipantau.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan anggaran dan program pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Bahar menilai aspirasi warga desa perlu mendapat ruang sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, program yang dijalankan pemerintah maupun mitra pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Peran BPD dinilai strategis

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola desa.

Sebelumnya, saat pengukuhan Abpednas Sumut pada Februari 2026, Pemprov Sumut juga mendorong desa-desa melakukan inovasi pembangunan melalui skema kompetisi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang kreatif, berdampak dan berkelanjutan.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara memandang penguatan kapasitas BPD perlu diarahkan antara lain pada pemahaman tata kelola pemerintahan desa, pengawasan pembangunan, penyerapan aspirasi masyarakat serta pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Program harus dirasakan masyarakat

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara berharap rencana Rakerwil Abpednas Sumut menghasilkan program konkret yang dapat diterapkan di kabupaten/kota dan desa.

Program tersebut juga diharapkan dapat disinergikan dengan pemerintah daerah tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan mekanisme tata kelola pemerintahan desa.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menilai keberhasilan pembangunan desa perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan akan mengikuti perkembangan program pembangunan desa di Sumatera Utara dan mendorong masyarakat turut mengawasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/Diskominfo Sumut, 21 September 2026; ANTARA News Sumatera Utara, 22 September 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang