Hambalang, Kabupaten Bogor — 23 September 2026. Pemerintah menyiapkan peta jalan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru untuk mengatasi kekurangan 464.856 guru di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan kebutuhan tersebut telah dipadankan bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan serta dipetakan berdasarkan mata pelajaran dan sekolah.

Roadmap pemerintah membagi pemenuhan kebutuhan secara bertahap: 30 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, dan 40 persen pada 2029. Seleksi direncanakan terbuka bagi guru honorer, guru PPPK maupun lulusan baru, dengan mekanisme seleksi. Pemerintah juga menegaskan angka 464.856 bersifat dinamis karena setiap tahun terdapat guru yang memasuki masa pensiun.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, persoalan utama bukan sekadar menghasilkan ratusan ribu pengangkatan baru. Tantangannya adalah memastikan guru dengan bidang studi yang tepat benar-benar ditempatkan di sekolah dan daerah yang membutuhkan.

Safrizal: Jangan Hanya Kejar Angka Rekrutmen

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan sikap organisasi:

“Kekurangan 464.856 guru adalah persoalan besar. Tetapi penyelesaiannya jangan hanya diukur dari berapa orang yang berhasil diangkat menjadi ASN. Ukur apakah setelah mereka ditempatkan, ruang kelas yang sebelumnya kekurangan guru benar-benar mendapatkan tenaga pendidik.”

Safrizal menilai distribusi merupakan persoalan yang sama pentingnya dengan jumlah.

“Indonesia dapat mempunyai banyak guru secara nasional tetapi masih ada sekolah tertentu yang kesulitan mendapatkan guru matematika, sains, bahasa atau guru kelas. Karena itu data harus sampai ke tingkat sekolah dan mata pelajaran.”

Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada sekolah di kawasan terpencil, kepulauan, perbatasan dan wilayah yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan mendapatkan tenaga pendidik.

Pemerintah Sudah Memetakan Kebutuhan per Sekolah dan Mata Pelajaran

Abdul Mu’ti menyatakan kebutuhan formasi telah disusun berdasarkan mata pelajaran dan sekolah. Pemerintah juga telah berulang kali melakukan pemadanan data dengan Kementerian PANRB serta Kementerian Keuangan.

Hal tersebut menjadi penting karena kekurangan guru tidak selalu berarti kekurangan dalam jumlah nasional secara sederhana. Suatu wilayah dapat mempunyai kelebihan tenaga pada bidang tertentu tetapi kekurangan guru pada bidang lain.

DPN ETH menilai peta kebutuhan tersebut sebaiknya menjadi dasar formasi, penempatan dan evaluasi.

Ganda Satria Dharma: Publikasikan Peta Kekurangan sampai Tingkat Kabupaten

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal:

“Yang ditegaskan Ketua Umum perlu diterjemahkan menjadi peta kebutuhan yang dapat diperiksa. Berapa kekurangan guru di setiap provinsi, kabupaten, jenjang pendidikan, sekolah dan bidang studi.”

Menurut Ganda, evaluasi harus dilakukan setelah setiap gelombang rekrutmen.

“Kalau 30 persen kebutuhan dipenuhi pada 2027, pemerintah perlu menunjukkan apakah kekurangan benar-benar turun sekitar target tersebut atau justru masih terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu.”

Ia menilai transparansi data akan membantu pemerintah daerah, DPRD, sekolah dan masyarakat mengetahui apakah distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan.

Angka Kekurangan Akan Terus Bergerak karena Guru Pensiun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan angka kekurangan guru bersifat dinamis karena terdapat guru yang pensiun setiap tahun. Itu berarti kebutuhan baru dapat muncul bahkan ketika pemerintah sedang melakukan rekrutmen.

Safrizal mengatakan:

“Jangan menyelesaikan kekurangan hari ini dengan menggunakan data hari ini untuk tiga tahun ke depan. Setiap tahun harus dihitung berapa guru yang pensiun, pindah, meninggal dunia atau tidak lagi aktif sehingga kebutuhan baru langsung masuk ke perencanaan.”

DPN ETH menilai pemerintah membutuhkan proyeksi setidaknya beberapa tahun ke depan untuk mencegah pola kekurangan yang terus berulang.

Tambahan Anggaran Rp28 Triliun untuk 2027

Persoalan guru juga berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal pemerintah. Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran Rp28 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, sehingga pagu kementerian berubah dari Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Dari tambahan tersebut, pemerintah menyatakan Rp23 triliun disiapkan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru PPPK paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu. Sementara Rp5 triliun digunakan untuk mengembalikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sehingga nilainya kembali menjadi Rp14,28 triliun.

Kemendikdasmen juga menjelaskan peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu direncanakan efektif mulai Januari 2027, dan tidak melalui tes ulang karena mereka sebelumnya telah mengikuti rangkaian seleksi PPPK.

Safrizal: Anggaran Guru Harus Terlihat Dampaknya di Ruang Kelas

Safrizal menilai tambahan anggaran merupakan komitmen fiskal yang besar sehingga masyarakat berhak mengetahui dampaknya.

“Puluhan triliun rupiah untuk guru harus menghasilkan perubahan yang dapat dilihat di ruang kelas: guru tersedia, status lebih pasti, pembelajaran berjalan, dan anak-anak tidak kehilangan jam belajar karena kekurangan tenaga pendidik.”

Menurutnya, kesejahteraan guru dan kualitas pelayanan pendidikan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua agenda yang terpisah.

Honorer, PPPK dan Fresh Graduate Akan Bersaing melalui Seleksi

Roadmap pemerintah menyatakan seleksi CPNS guru akan terbuka kepada guru honorer, guru PPPK dan lulusan baru atau fresh graduate.

DPN ETH menilai desain seleksi perlu memastikan kompetensi sekaligus memperhatikan kebutuhan penempatan.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Seleksi jangan hanya menentukan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Pemerintah sejak awal harus menghubungkan formasi dengan sekolah yang membutuhkan sehingga calon mengetahui kebutuhan penempatan sebelum mengikuti seleksi.”

Menurut Ganda, mekanisme tersebut juga dapat mengurangi risiko guru diterima di suatu daerah tetapi kemudian meminta perpindahan dalam waktu singkat karena lokasi penempatan tidak sesuai harapan.

Masalah Distribusi Jangan Dipindahkan dari Honorer ke CPNS

DPN ETH menilai rekrutmen besar-besaran tidak otomatis memperbaiki distribusi apabila desain penempatannya tidak tepat.

Safrizal menyatakan:

“Jangan sampai status tenaga pendidiknya berubah tetapi peta masalahnya tetap sama. Sekolah di perkotaan terus menjadi tujuan utama sementara sekolah di daerah sulit tetap menunggu.”

DPN ETH menilai pemerintah dapat mengkaji insentif penempatan berdasarkan tingkat kesulitan daerah, biaya hidup, kondisi geografis dan kebutuhan mata pelajaran.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan DPN ETH mengenai pelaksanaan kebijakan; pemerintah belum mengumumkan seluruh rincian teknis formasi CPNS guru 2027.

Ganda: Bangun Dashboard Guru Nasional

Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah mengintegrasikan data guru ke dalam sistem pemantauan nasional.

“Idealnya publik dapat melihat jumlah guru aktif, kebutuhan, kekurangan, guru pensiun, formasi tersedia dan realisasi pengisian per wilayah. Dengan begitu, kita tidak menunggu beberapa tahun untuk mengetahui bahwa suatu daerah masih kekurangan.”

Data tersebut juga perlu diperbarui ketika terjadi mutasi atau perubahan status tenaga pendidik.

Jangan Hanya Menambah Jumlah, Tingkatkan Kompetensi

Kemendikdasmen juga menjalankan program peningkatan profesionalisme guru. Pemerintah antara lain telah memperluas Pendidikan Profesi Guru dan pada 2026 memanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG Guru Tertentu Tahap 2.

DPN ETH menilai kebijakan rekrutmen dan peningkatan kompetensi harus berjalan bersamaan.

Safrizal mengatakan:

“Indonesia tidak hanya membutuhkan jumlah guru yang cukup. Indonesia membutuhkan guru yang terus belajar dan mampu menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan murid.”

Safrizal: Kekurangan Guru Harus Selesai di Sekolah, Bukan Hanya di Spreadsheet

Safrizal menutup pernyataannya:

“Angka 464.856 harus dilihat sebagai 464.856 kebutuhan pelayanan pendidikan yang harus diselesaikan. Jangan sampai secara statistik formasi dianggap terpenuhi tetapi kepala sekolah masih mencari guru untuk mengajar di kelas.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Indikator akhirnya bukan jumlah SK yang diterbitkan. Indikatornya adalah rasio kebutuhan dan ketersediaan guru di setiap sekolah, pemerataan guru antardaerah, kecukupan guru per mata pelajaran, dan kontinuitas pembelajaran bagi siswa.”

Status perkembangan terbaru per 23 September 2026: pemerintah telah mengumumkan roadmap pemenuhan kekurangan 464.856 guru melalui CPNS secara bertahap pada 2027–2029. Kebutuhan telah dipetakan menurut mata pelajaran dan sekolah, tetapi angka tersebut masih dapat berubah karena faktor pensiun dan dinamika kepegawaian. Rincian final jumlah formasi CPNS guru per provinsi dan sekolah untuk 2027 belum diumumkan dalam sumber terbaru yang terverifikasi. ([antaranews.com][1])