HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 setelah Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto hingga 31 Agustus 2026.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai posisi fiskal tersebut perlu dikawal secara kritis tetapi proporsional. Menurutnya, defisit tidak cukup dibaca hanya sebagai angka, melainkan harus dikaitkan dengan kualitas belanja, manfaat program pemerintah, pembiayaan utang, dan hasil nyata yang diterima masyarakat.

“Mahasiswa jangan berhenti membaca APBN dari angka triliunan. Pertanyaan utamanya adalah ke mana uang rakyat dibelanjakan, apa hasilnya, siapa yang menerima manfaat, dan apakah setiap rupiah benar-benar meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.”

Fakta Terverifikasi

Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun. Selisih tersebut menghasilkan defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen PDB.

Data pemerintah menunjukkan pendapatan negara tersebut telah mencapai sekitar 65,2 persen target APBN, sedangkan belanja negara telah terealisasi sekitar 59,7 persen dari pagu. Data yang dikutip ANTARA dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp912,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp879,1 triliun.

Pada sisi penerimaan, realisasi pajak hingga Agustus tercatat sekitar Rp1.409 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai sekitar Rp435,1 triliun.

Keseimbangan primer masih membukukan surplus Rp154 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah menilai kinerja APBN hingga Agustus masih berjalan sesuai desain yang telah disiapkan.

Pemerintah memproyeksikan sepanjang 2026 pendapatan negara sebesar Rp3.208,1 triliun, belanja negara Rp3.942,4 triliun, dan defisit sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB.

Menteri Keuangan juga menegaskan pemerintah tetap berpegang pada batas maksimum defisit 3 persen terhadap PDB sebagaimana kerangka Undang-Undang Keuangan Negara.

Pembiayaan Utang Juga Perlu Diawasi

Selain posisi defisit, pembiayaan APBN menjadi bagian penting yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.

Realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Agustus mencapai sekitar Rp506 triliun. Dari jumlah tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara tercatat Rp527,4 triliun, sedangkan pembiayaan melalui pinjaman mencatat angka negatif Rp21,4 triliun.

Reza mengatakan besarnya pembiayaan tidak semestinya langsung dipandang secara hitam-putih. Pengawasan mahasiswa sebaiknya diarahkan pada tujuan penggunaan pembiayaan, biaya yang ditanggung APBN, dan manfaat jangka panjangnya.

“Utang pemerintah harus dinilai berdasarkan untuk apa dana digunakan, bagaimana kemampuan membayarnya, berapa biaya bunganya, dan apakah pembiayaan itu menghasilkan kapasitas ekonomi baru bagi negara.”

Satuan Mahasiswa ETH menilai pemerintah perlu menunjukkan secara lebih mudah dipahami masyarakat keterkaitan antara pembiayaan negara dengan proyek dan program yang menghasilkan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik.

Jangan Terjebak Mengejar Serapan Anggaran

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan bahwa memasuki kuartal terakhir tahun anggaran, kementerian dan lembaga biasanya menghadapi tekanan untuk menuntaskan realisasi program.

Reza menilai ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada persentase anggaran yang berhasil dibelanjakan.

“Belanja 100 persen belum tentu berarti program berhasil 100 persen. Pemerintah harus membuktikan kualitas hasilnya. Infrastruktur harus berfungsi, bantuan harus sampai kepada masyarakat yang berhak, program pendidikan harus meningkatkan kualitas belajar, dan program ekonomi harus memberikan manfaat nyata.”

Pandangan tersebut merupakan sikap organisasi, bukan pernyataan bahwa terdapat pelanggaran dalam realisasi APBN 2026.

Satuan Mahasiswa ETH mendorong kementerian dan lembaga menghindari praktik belanja terburu-buru semata-mata untuk mengejar penyerapan menjelang penutupan tahun anggaran.

Reza: Publik Membutuhkan Data Hasil, Bukan Hanya Data Pengeluaran

Menurut Reza, pemerintah telah menyediakan banyak informasi mengenai nominal dan realisasi anggaran. Namun, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai hasil atau outcome yang diperoleh dari belanja tersebut.

“Kalau satu kementerian menggunakan anggaran ratusan triliun rupiah, publik seharusnya dapat mengetahui dengan sederhana: masalah apa yang selesai, berapa warga yang menerima manfaat, apakah target tercapai, dan berapa biaya untuk menghasilkan satu manfaat tersebut.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, transparansi semacam itu dapat meningkatkan kualitas kontrol publik sekaligus melindungi pemerintah dari kritik yang tidak berbasis data.

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memberikan penjelasan publik yang semakin rinci mengenai program apa yang menjadi pendorong utama kenaikan belanja; bagaimana pemerintah memastikan belanja akhir tahun tidak mengorbankan kualitas; program mana yang pencapaiannya masih tertinggal; bagaimana tambahan pembiayaan utang digunakan; bagaimana risiko pembayaran bunga dikelola; serta indikator hasil apa yang dipakai untuk memastikan belanja APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Reza mengatakan:

“APBN adalah uang publik. Karena itu keterbukaan bukan hadiah dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.”

Enam Dorongan Konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk membuka dashboard hasil program prioritas nasional yang dapat dipahami masyarakat; memperkuat audit berbasis hasil dan bukan sekadar administrasi; mengawasi belanja akhir tahun secara khusus; mengungkap secara transparan tujuan dan biaya pembiayaan utang; mengevaluasi program yang serapan anggarannya tinggi tetapi hasilnya rendah; serta memperkuat akses publik terhadap informasi penggunaan APBN di kementerian dan lembaga.

Reza menegaskan kritik terhadap APBN tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap belanja pemerintah.

“Negara memang harus membelanjakan anggaran untuk menjalankan pembangunan. Yang mahasiswa kawal adalah kualitasnya: apakah efektif, tepat sasaran, transparan, bebas penyimpangan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.”

Ia menambahkan:

“Jangan ukur keberhasilan kementerian hanya dari seberapa besar anggaran yang habis. Ukur dari masalah rakyat yang berhasil diselesaikan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus menempatkan APBN, pembiayaan negara, efektivitas belanja kementerian/lembaga, transparansi pengadaan, perlindungan program sosial, serta kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari agenda kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum