PEKANBARU, RIAU — Rabu, 23 September 2026. Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru karena kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah pusat telah mengerahkan operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap. Sebanyak 64 pesawat dikerahkan sejak Agustus 2026, terdiri atas 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sembilan pesawat TNI.

Operasi tersebut didukung 54.394 personel gabungan dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, badan penanggulangan bencana daerah, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Luas wilayah dan karakter lahan gambut menjadi tantangan dalam proses pemadaman.

Pemerintah juga melaporkan adanya penurunan jumlah titik panas secara nasional. Meski demikian, pengawasan dan operasi pemadaman tetap dilanjutkan karena kondisi atmosfer yang relatif kering masih terpantau di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan bahwa sebaran asap dan kebakaran hutan dan lahan masih perlu diperhatikan pada periode 22–28 September 2026. Masyarakat diminta menghindari pembakaran sampah atau pembukaan lahan dengan api serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran.

Di Pekanbaru, pemerintah kota menyatakan wilayah kota berada dalam kondisi nihil titik panas. Namun, penanganan dampak kabut asap kiriman tetap diperkuat sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menyambut baik langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengendalian karhutla.

Menurut Muflihun, pengerahan personel dan sarana pemadaman memperlihatkan keseriusan pemerintah melindungi masyarakat. Namun, penanganan karhutla perlu terus disertai pencegahan yang kuat, penegakan hukum, pelayanan kesehatan, dan penyampaian informasi kualitas udara secara terbuka.

Ia menilai Pekanbaru harus tetap berada dalam kondisi siaga meskipun titik api tidak berada di wilayah kota. Pergerakan asap dari daerah lain dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak, warga lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

Muflihun mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait untuk memastikan fasilitas kesehatan mempunyai persediaan obat, masker, oksigen, dan tenaga medis yang memadai. Puskesmas di setiap kecamatan juga perlu meningkatkan edukasi mengenai gejala gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Informasi mengenai kualitas udara sebaiknya diumumkan secara berkala melalui saluran resmi pemerintah. Informasi tersebut diperlukan agar sekolah, tempat kerja, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sesuai tingkat risiko.

“Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. Informasi kualitas udara harus mudah diperoleh, layanan kesehatan harus siap, dan kelompok rentan perlu mendapat perhatian khusus.

Ia juga mengajak masyarakat tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar. Warga yang melihat asap atau indikasi kebakaran diminta segera menyampaikan laporan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sebelum api membesar.

Menurutnya, pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perusahaan, pemilik lahan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan warga perlu ikut menjaga lingkungan serta memastikan tidak ada kegiatan yang dapat memicu kebakaran.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru mendukung tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Penegakan hukum diperlukan untuk menghadirkan efek jera sekaligus melindungi masyarakat yang menanggung dampak kesehatan dan ekonomi akibat kabut asap.

Karhutla juga dapat memengaruhi kegiatan perdagangan, transportasi, pendidikan, dan produktivitas pekerja. Apabila kualitas udara memburuk, aktivitas luar ruangan berkurang dan pengeluaran keluarga untuk kesehatan dapat meningkat. Karena itu, biaya pencegahan dinilai jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang muncul setelah kebakaran meluas.

Muflihun berharap koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah kabupaten sekitar, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika asap telah memasuki permukiman, tetapi harus dimulai sejak terdeteksi titik panas dan kondisi lahan yang rawan terbakar.

Langkah pemerintah pusat mengerahkan puluhan pesawat dan puluhan ribu personel menjadi bentuk kehadiran negara dalam menghadapi karhutla. Bagi Pekanbaru, langkah tersebut perlu diteruskan melalui pelayanan kesehatan yang siap, keterbukaan informasi, perlindungan kelompok rentan, dan gerakan pencegahan hingga tingkat kelurahan.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.