HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti realisasi pembiayaan utang pemerintah yang mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026, atau sekitar 60,8 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan realisasi tersebut masih berada sesuai jalur perencanaan APBN.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai pembahasan mengenai utang negara harus dilakukan secara objektif dan berbasis data. Menurutnya, angka utang tidak tepat diperlakukan semata-mata sebagai slogan politik; yang perlu diperiksa publik adalah tujuan pembiayaan, biayanya, risikonya, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Mahasiswa harus melihat pembiayaan negara secara utuh. Pertanyaannya bukan sekadar berapa besar utangnya, tetapi untuk apa digunakan, berapa biaya yang harus dibayar, bagaimana risikonya dikelola, dan manfaat apa yang benar-benar diterima rakyat.”

Fakta Terverifikasi

Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun per 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 60,8 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Porsi terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp527,4 triliun, atau sekitar 66 persen dari target penerbitan SBN dalam APBN sebesar Rp799,5 triliun. Sementara pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan tersebut masih on track dan pemerintah akan terus memperhatikan kondisi kas serta perkembangan pasar keuangan dalam mengelola kebutuhan pembiayaan APBN.

Kementerian Keuangan juga melaporkan pasar SBN Indonesia tetap mendapat permintaan investor. Salah satu indikator yang disebut pemerintah adalah spread imbal hasil SBN terhadap US Treasury sekitar 217 basis poin serta rasio bid-to-cover rata-rata lelang Surat Utang Negara sebesar 1,88 kali dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 2,53 kali. Angka tersebut merupakan indikator kondisi pasar yang disampaikan pemerintah, bukan jaminan bahwa risiko pembiayaan tidak ada.

Reza: Jangan Menakut-nakuti Publik dengan Angka Utang, tetapi Jangan Pula Menutup Risikonya

Satuan Mahasiswa ETH menilai pengawasan mahasiswa harus menghindari dua pendekatan ekstrem: menganggap setiap utang negara sebagai kegagalan, atau sebaliknya memperlakukan peningkatan pembiayaan sebagai sesuatu yang tidak memerlukan pengawasan.

Reza mengatakan:

“Utang negara bukan otomatis buruk, tetapi juga bukan cek kosong. Kalau negara berutang, masyarakat berhak mengetahui alasan, biaya, jangka waktu, risiko, dan hasil yang diperoleh.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, pembiayaan dapat menjadi instrumen fiskal yang sah untuk menutup kebutuhan APBN dan mendukung pembangunan. Namun kualitasnya harus diperiksa berdasarkan kemampuan fiskal negara dan manfaat yang dihasilkan.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan sikap organisasi, bukan kesimpulan bahwa realisasi pembiayaan utang 2026 telah menimbulkan pelanggaran atau masalah fiskal tertentu.

APBN Harus Menjelaskan Hubungan Utang dengan Manfaat

Data Kementerian Keuangan menunjukkan pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan investasi sekitar Rp62,6 triliun sampai akhir Agustus.

Pembiayaan tersebut digunakan untuk berbagai bidang seperti pangan, pertanian, pendidikan, perumahan, infrastruktur, dan lingkungan melalui lembaga antara lain Perum Bulog, LPDP, FLPP, LMAN, PT SMI, serta BPDLH.

Reza menilai keterkaitan antara pembiayaan negara dan manfaat akhirnya perlu disajikan kepada masyarakat secara lebih mudah dipahami.

“Kalau pembiayaan diarahkan untuk pendidikan, perumahan, pangan atau infrastruktur, publik harus dapat melihat indikatornya. Berapa mahasiswa yang terbantu, berapa rumah tersedia, bagaimana ketahanan pangan meningkat, atau infrastruktur apa yang menghasilkan manfaat ekonomi.”

Biaya Bunga dan Risiko Jangka Panjang Harus Terbuka

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, salah satu aspek yang perlu terus diawasi adalah biaya pelayanan utang.

Perubahan suku bunga internasional, nilai tukar, permintaan investor, jatuh tempo surat utang, serta kebutuhan penerbitan baru dapat memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah.

Kementerian Keuangan sendiri menyatakan terus mencermati dinamika pasar global dalam mengelola pembiayaan negara.

Reza mengatakan:

“Ketahanan fiskal tidak hanya dinilai dari kemampuan memperoleh pembiayaan hari ini. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa beban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya tetap dapat dikelola tanpa menekan pelayanan publik.”

Mahasiswa Minta Transparansi Lebih Mudah Dipahami

Satuan Mahasiswa ETH menilai pemerintah sebenarnya telah mempublikasikan berbagai data melalui APBN KiTa dan laporan pengelolaan pembiayaan. Namun informasi tersebut perlu semakin mudah dipahami masyarakat di luar kalangan ekonomi dan keuangan.

Reza mengatakan transparansi tersebut penting agar perdebatan utang negara tidak berubah menjadi pertarungan angka tanpa konteks.

“Buka datanya dengan bahasa yang sederhana. Berapa yang diterbitkan, berapa bunganya, kapan jatuh tempo, untuk kebutuhan apa pembiayaannya, serta bagaimana pemerintah memastikan generasi berikutnya tidak menerima beban tanpa manfaat.”

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memberikan penjelasan publik yang mudah diperiksa mengenai berapa kebutuhan pembiayaan tambahan sampai akhir 2026; berapa biaya bunga dan imbal hasil yang harus ditanggung; bagaimana profil jatuh tempo utang dikelola; bagian pembiayaan mana yang berkaitan dengan program produktif; bagaimana risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar dikendalikan; serta indikator apa yang digunakan untuk mengukur manfaat ekonomi dan sosial dari pembiayaan tersebut.

Pertanyaan tersebut, menurut organisasi, tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pembiayaan pemerintah saat ini bermasalah, tetapi sebagai bagian dari pengawasan penggunaan instrumen fiskal negara.

Dorongan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong Kementerian Keuangan untuk memperkuat keterbukaan profil pembiayaan dan jatuh tempo utang; menjelaskan biaya pembiayaan secara berkala; menunjukkan hubungan antara tambahan pembiayaan dengan manfaat program pemerintah; menjaga proporsi dan risiko portofolio utang; serta menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat dan akademisi mengukur keberlanjutan fiskal secara independen.

Reza menegaskan:

“Kontrol mahasiswa terhadap utang negara harus menggunakan data, bukan ketakutan. Kalau pembiayaan memberikan manfaat, pemerintah harus mampu membuktikannya. Kalau ada risiko, pemerintah juga harus berani menjelaskannya.”

Ia menambahkan:

“Uang yang dipinjam negara hari ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab fiskal negara. Karena itu, transparansi bukan sekadar soal angka, tetapi soal pertanggungjawaban antargenerasi.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal pembiayaan APBN, penerbitan SBN, biaya bunga, kualitas belanja serta manfaat pembiayaan kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan negara.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum