Hambalang, Kabupaten Bogor — 24 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti keputusan terbaru Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. DPN ETH menilai stabilitas nilai tukar rupiah merupakan kepentingan nasional, tetapi keberhasilan kebijakan moneter pada akhirnya harus terlihat pada pembiayaan sektor produktif, keberlangsungan UMKM, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Fakta Terbaru: BI Pertahankan Suku Bunga 5,75 Persen

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22–23 September 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen, dan Lending Facility 6,50 persen. BI menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan strategi stabilisasi rupiah di tengah tekanan eksternal, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga menyatakan akan memperkuat insentif untuk menarik aliran modal asing, menjaga stabilitas rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Tekanan terhadap nilai tukar masih menjadi perhatian. Data resmi JISDOR Bank Indonesia menunjukkan rupiah berada pada Rp17.803 per dolar AS pada 23 September 2026, menguat dari Rp17.883 sehari sebelumnnya

Safrizal: Stabilitas Jangan Berhenti pada Angka Makro

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menegaskan bahwa menjaga stabilitas rupiah memang penting, namun kebijakan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Stabilitas rupiah merupakan kepentingan nasional. Tetapi stabilitas jangan hanya terlihat pada angka makro dan pasar keuangan. Masyarakat perlu merasakan dampaknya melalui akses pembiayaan yang lebih baik, usaha yang berkembang dan kesempatan kerja yang semakin luas,” ujar Safrizal.

Menurut Safrizal, tantangan pemerintah dan otoritas ekonomi saat ini bukan hanya menjaga kepercayaan pasar, tetapi memastikan kebijakan moneter tersambung dengan kebutuhan sektor riil.

Ia menilai pelaku UMKM, industri nasional, sektor pertanian dan usaha produktif lainnya membutuhkan akses modal yang kompetitif agar dapat mempertahankan kegiatan usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

“Kalau likuiditas tersedia tetapi masyarakat produktif masih sulit memperoleh modal, maka persoalannya harus dicari. Kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti di perbankan; manfaatnya harus sampai kepada pelaku usaha dan masyarakat,” tegas Safrizal.

Pernyataan tersebut merupakan sikap DPN Elang Tiga Hambalang, bukan pernyataan Bank Indonesia.

Ganda Satria Dharma: Ukur Transmisi Kebijakan Sampai Sektor Riil

Secara terpisah, Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, menjelaskan lebih rinci pernyataan Ketua Umum Safrizal.

Menurut Ganda, efektivitas kebijakan moneter perlu dievaluasi melalui indikator yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Apa yang ditegaskan Ketua Umum harus diterjemahkan secara operasional. Kita perlu melihat perkembangan bunga kredit, pembiayaan UMKM, kredit modal kerja, kredit investasi, realisasi investasi produktif dan pertumbuhan lapangan kerja,” kata Ganda Satria Dharma.

Ia menilai angka pertumbuhan kredit secara agregat saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi di lapangan. Distribusi kredit antarsektor, daerah, kelompok usaha dan skala perusahaan juga penting diperhatikan.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar kredit tumbuh, tetapi kredit itu mengalir ke mana, siapa yang mendapatkannya, berapa biaya yang harus ditanggung dan apakah menghasilkan kegiatan ekonomi baru,” jelas Ganda.

DPN ETH Soroti Risiko Tekanan Rupiah terhadap Masyarakat

DPN ETH menilai pelemahan rupiah perlu terus dicermati karena berpotensi meningkatkan biaya barang dan bahan baku yang bergantung pada impor. Dampaknya dapat menjalar ke biaya produksi dunia usaha dan, bila diteruskan kepada konsumen, berpotensi menambah tekanan terhadap daya beli.

Namun besarnya dampak tersebut berbeda antarindustri dan bergantung pada struktur biaya, kondisi harga internasional, serta kemampuan perusahaan melakukan lindung nilai. Karena itu, DPN ETH menilai respons kebijakan perlu berbasis data sektoral, bukan generalisasi.

Ganda Satria Dharma meminta pemerintah memperhatikan industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor sekaligus memperkuat produksi substitusi dalam negeri.

“Tekanan eksternal sekaligus harus menjadi momentum memperkuat produksi nasional. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada barang yang sebenarnya mempunyai peluang untuk diproduksi di dalam negeri,” katanya.

Modal Asing Penting, Investasi Jangka Panjang Harus Diperkuat

Bank Indonesia secara resmi menyatakan terus memperkuat kebijakan untuk menarik aliran modal asing dalam rangka mendukung stabilitas rupiah.

DPN ETH berpandangan arus modal asing dapat menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional, tetapi investasi produktif jangka panjang juga harus terus diperbesar.

Safrizal menegaskan:

“Indonesia membutuhkan modal yang memperkuat ekonomi nasional. Kita membutuhkan investasi yang membangun industri, meningkatkan produksi, menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.”

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa pemerintah perlu membedakan manfaat antara arus modal portofolio dan investasi langsung jangka panjang ketika mengevaluasi kebijakan investasi.

“Keduanya mempunyai fungsi berbeda. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana modal yang masuk ikut membangun kapasitas produksi nasional dan tidak semata-mata menghasilkan pergerakan dana jangka pendek,” ujarnya.

Lima Indikator yang Diminta DPN ETH Diawasi

DPN ETH mendorong pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan industri perbankan terus memperhatikan lima indikator utama, yakni stabilitas rupiah dan inflasi; perkembangan suku bunga kredit; akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif; realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja; serta dampak perubahan kurs terhadap biaya produksi dan daya beli.

Safrizal menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus mempunyai hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Stabilitas adalah fondasi, tetapi tujuannya tetap kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus memperoleh pekerjaan, pelaku usaha mempunyai ruang berkembang, harga tetap terkendali dan kesempatan ekonomi semakin terbuka,” tutup Safrizal.