Hambalang, Kabupaten Bogor — 24 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti rencana pemerintah menyediakan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Pemerintah menyatakan program tersebut belum akan dimulai pada 2026 karena skema pelaksanaannya masih dibahas, termasuk cara memastikan rekening yang dibuka tetap aktif dan tidak berubah menjadi rekening dorman.

DPN ETH menilai gagasan memperluas akses keuangan perlu dibarengi ukuran keberhasilan yang lebih substantif. Besarnya dana publik yang direncanakan, perlindungan data kependudukan, efektivitas saldo awal, penggunaan rekening setelah dibuka, serta hubungan program dengan bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dijelaskan secara transparan.

Pemerintah Bahas Anggaran Sekitar Rp3,8 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 September 2026 mengatakan sasaran program mencakup masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp3,8 triliun apabila rekening tersebut diberikan saldo awal Rp50.000. Namun jumlah pasti penerima belum diumumkan dalam keterangan tersebut.

Airlangga menjelaskan 2026 digunakan untuk mematangkan skema, termasuk mencari program yang dapat masuk ke rekening masyarakat agar rekening tidak sekadar dibuka lalu menjadi pasif.

Rencana penyediaan rekening sebelumnya dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026. Sekretariat Negara menyebut pemerintah menyiapkan pemanfaatan BRI dan Bank Syariah Indonesia, dengan rencana pemadanan data Dukcapil dan sistem pembayaran serta penggunaan QRIS untuk memperluas akses keuangan.

Safrizal: Jangan Ukur Keberhasilan dari Berapa Juta Rekening Dibuka

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menilai perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi instrumen inklusi keuangan, tetapi keberhasilannya tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah rekening yang berhasil dibuat.

“Kalau negara menyiapkan dana sekitar Rp3,8 triliun, publik berhak mengetahui apa hasil yang ingin dicapai. Jangan berhenti pada berapa juta rekening berhasil dibuka. Yang lebih penting adalah apakah rekening itu benar-benar digunakan masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi.”

Menurut Safrizal, rekening seharusnya menjadi pintu menuju akses transaksi, menabung, menerima pembayaran, bantuan pemerintah, pembiayaan produktif dan layanan keuangan yang aman.

“Rekening yang hanya mempunyai saldo awal kemudian tidak pernah digunakan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh alasan dan manfaat nyata untuk terus menggunakan rekening tersebut,” tegas Safrizal.

Pernyataan tersebut merupakan sikap DPN Elang Tiga Hambalang terhadap desain dan akuntabilitas program, bukan pernyataan pemerintah.

Ganda Satria Dharma: Publikasikan Biaya, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

Secara terpisah, Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan meminta pemerintah membuat indikator program yang dapat diawasi masyarakat.

“Secara operasional setidaknya harus diketahui siapa sasaran program, berapa jumlah penerimanya, bagaimana mekanisme verifikasi, berapa biaya administrasinya, berapa rekening yang tetap aktif setelah enam bulan dan satu tahun, serta transaksi apa yang benar-benar dilakukan melalui rekening tersebut.”

Ganda menilai informasi itu penting karena dana sekitar Rp3,8 triliun yang disebut pemerintah berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

“Kalau program ini menggunakan anggaran negara, maka ukuran keberhasilannya harus dapat diperiksa. Jangan hanya mengumumkan rekening dibuka dan saldo diberikan, tetapi tidak pernah mengevaluasi apakah rekening tersebut masih aktif.”

Inklusi Keuangan Sudah 93,61 Persen, tetapi Literasi Masih Tertinggal

Data resmi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang diterbitkan OJK, LPS dan BPS menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada 69,57 persen. Pada 2025, kedua angka tersebut masing-masing 92,74 persen dan 66,64 persen.

Namun angka inklusi tersebut mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, bukan semata-mata kepemilikan rekening bank. Untuk sektor perbankan secara khusus, survei mencatat indeks inklusi sebesar 70,64 persen.

DPN ETH menilai perbedaan tersebut penting agar kebijakan tidak dibangun hanya berdasarkan satu angka agregat.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Angka inklusi nasional yang tinggi tidak berarti persoalan selesai. Pemerintah harus mengetahui siapa yang belum mempunyai rekening, mengapa mereka belum mempunyai rekening dan hambatan apa yang mereka alami. Bisa karena akses, pendapatan, biaya, jarak, pengetahuan ataupun memang belum mempunyai kebutuhan transaksi.”

Ketimpangan Kota dan Desa Perlu Menjadi Perhatian

SNLIK 2026 juga menunjukkan tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 95,47 persen, sementara di perdesaan sebesar 90,39 persen. Untuk literasi keuangan, wilayah perkotaan berada pada 72,54 persen dan perdesaan 64,42 persen.

Safrizal menilai data tersebut menunjukkan bahwa perluasan layanan tidak cukup dilakukan melalui pembukaan rekening.

“Kalau masyarakat di desa mempunyai rekening tetapi jaringan, akses digital, layanan bank atau kemampuan menggunakan layanan keuangan masih terbatas, maka inklusinya belum sepenuhnya berkualitas.”

Ia mendorong pemerintah memastikan kelompok yang selama ini paling sulit menjangkau layanan keuangan menjadi prioritas.

Data Dukcapil dan Perbankan Harus Dilindungi Ketat

Rencana pemerintah mencakup pemadanan data Dukcapil dengan sistem yang terkait dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyediaan rekening dan pembayaran digital. Pemerintah juga menyebut QRIS sebagai salah satu infrastruktur yang akan disiapkan.

DPN ETH menilai integrasi data berskala besar harus dibarengi tata kelola keamanan yang kuat.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Kalau data kependudukan dipadankan dengan sistem keuangan, masyarakat harus mengetahui siapa yang mengakses data, data apa yang diproses, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan dan bagaimana pertanggungjawabannya apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.”

Ia meminta prinsip perlindungan data pribadi dimasukkan sejak tahap desain, bukan baru diperbaiki setelah terjadi masalah.

Risiko Rekening Dormant Memang Harus Dijawab

Pemerintah sendiri mengakui persoalan rekening pasif menjadi perhatian. Airlangga menyatakan pemerintah sedang mencari skema lanjutan agar rekening penerima tetap digunakan, termasuk kemungkinan menghubungkannya dengan program tertentu bagi kelompok berusia mulai 17 tahun.

Menurut DPN ETH, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar membuat rekening.

Safrizal menyatakan:

“Pemerintah sudah tepat mempertanyakan bagaimana rekening tetap aktif. Sekarang pertanyaan itu harus dijawab dengan desain program yang matang sebelum dana besar dikeluarkan.”

Jangan Sampai Saldo Rp50 Ribu Menjadi Tujuan Utama

DPN ETH menilai saldo awal Rp50.000 sebaiknya ditempatkan sebagai instrumen awal, bukan tujuan kebijakan.

Ganda Satria Dharma mengatakan program akan jauh lebih bernilai apabila rekening kemudian terhubung dengan aktivitas produktif masyarakat.

“Untuk anak muda, misalnya, rekening bisa dihubungkan dengan pelatihan kerja, pembayaran upah, kewirausahaan atau program peningkatan keterampilan. Untuk pelaku usaha mikro, bisa menjadi pintu pencatatan transaksi dan akses pembiayaan. Jadi rekening mempunyai fungsi ekonomi, bukan hanya identitas finansial.”

Namun ia menegaskan setiap keterhubungan dengan program pemerintah tetap harus memperhatikan kelayakan penerima dan dasar hukum masing-masing program.

DPN ETH Minta Enam Indikator Dibuka ke Publik

DPN ETH mendorong pemerintah mempublikasikan setidaknya enam indikator setelah program dilaksanakan: jumlah rekening baru yang benar-benar menyasar masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening; biaya program per penerima; persentase rekening aktif setelah enam dan dua belas bulan; frekuensi serta nilai transaksi; peningkatan literasi keuangan penerima; dan tingkat keamanan data serta pengaduan konsumen.

Ganda Satria Dharma menegaskan:

“Dengan indikator tersebut masyarakat dapat menilai apakah Rp3,8 triliun menghasilkan inklusi keuangan yang lebih berkualitas atau hanya menghasilkan jutaan rekening baru.”

Safrizal menutup:

“Tujuan akhirnya harus jelas: masyarakat semakin mudah melakukan transaksi, semakin aman menyimpan uang, memperoleh akses ekonomi dan semakin memahami layanan keuangan. Kalau itu tercapai, program mempunyai nilai. Kalau rekening hanya dibuka kemudian tidak dipakai, pemerintah harus berani mengevaluasinya.”