HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kamis, 24 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti perkembangan terbaru rencana pemerintah memperluas pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen layanan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, sementara skema pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri masih dihitung dan disiapkan secara bertahap.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai perkembangan tersebut perlu dikawal sejak tahap perencanaan agar kebijakan tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi menghasilkan kepastian mengenai pembiayaan, waktu pelaksanaan dan kualitas pelayanan pendidikan.

“Pendidikan gratis adalah agenda yang menyangkut jutaan keluarga Indonesia. Karena itu pemerintah harus segera membuka peta jalannya: kapan dimulai, biaya apa yang ditanggung negara, dari mana anggarannya, dan bagaimana kualitas sekolah maupun perguruan tinggi tetap terjamin.”

Fakta terverifikasi: sekolah negeri dan PTN berada pada tahapan berbeda

Sekretariat Negara menyatakan Presiden menekankan komitmen menyediakan layanan pendidikan gratis bagi murid sekolah negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan komitmen itu bahkan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak. Kebijakan serupa disebut berlaku bagi madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.

Untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh mahasiswa otomatis bebas biaya mulai saat ini. Pemerintah masih menghitung skema pembiayaannya dengan memasukkan komponen seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi pada jalur mandiri, dan pendapatan lain perguruan tinggi.

Presiden juga memerintahkan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menko PMK Pratikno dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemerintah memperkirakan kajian yang lebih matang mengenai hitungan dan tahapan pelaksanaan dapat tersedia dalam sekitar dua minggu sampai satu bulan.

Dengan demikian, fakta yang tersedia sampai 24 September menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempercepat desain kebijakan, tetapi skema final kuliah gratis PTN belum ditetapkan.

Anggaran pendidikan 2027 menjadi pusat perhatian

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program sekolah negeri gratis untuk tahun depan direncanakan menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027, bukan melalui pos tambahan khusus di luar anggaran pendidikan.

Menurut keterangan Menteri Keuangan yang dilaporkan ANTARA hari ini, alokasi pendidikan RAPBN 2027 berada di kisaran Rp820,9 triliun, sesuai amanat porsi 20 persen anggaran. Pemerintah sedang membahas kembali bagaimana alokasi tersebut dirancang agar mampu mendukung kebijakan pendidikan sekaligus menjaga kualitas program yang sudah berjalan.

Angka tersebut tidak berarti seluruh Rp820,9 triliun dapat digunakan hanya untuk menghapus biaya sekolah atau kuliah. Anggaran pendidikan juga membiayai berbagai kebutuhan lain di pemerintah pusat dan daerah.

Reza: jangan sampai gratis hanya di atas kertas

Dalam sikap editorial Satuan Mahasiswa ETH, Reza mengatakan istilah “gratis” perlu mempunyai definisi yang terang.

“Masyarakat jangan diberi kata gratis tetapi kemudian menemukan berbagai pungutan dengan nama berbeda. Kalau negara menyatakan sekolah negeri gratis, pemerintah perlu menetapkan secara jelas biaya apa yang tidak boleh lagi dibebankan kepada orang tua.”

Untuk perguruan tinggi, Reza meminta pemerintah menjelaskan secara khusus kedudukan UKT, IPI jalur mandiri, biaya praktikum dan komponen lain setelah kebijakan diterapkan.

“Mahasiswa harus mengetahui apakah yang akan dihapus hanya UKT atau seluruh beban pendidikan tertentu. Jangan sampai UKT hilang tetapi biaya pendidikan hanya berpindah ke pintu lain.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan rekomendasi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, bukan keterangan mengenai keputusan pemerintah yang telah berlaku.

Jangan mengorbankan beasiswa, guru, dosen dan fasilitas

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta perubahan desain anggaran tidak mengurangi program pendidikan yang sudah menyentuh kelompok rentan.

Reza menilai pendidikan gratis harus tetap berjalan bersama pembiayaan guru dan dosen, KIP Kuliah, bantuan siswa, revitalisasi sekolah, laboratorium, perpustakaan, riset dan peningkatan kualitas pembelajaran.

“Gratis tetapi ruang kelas rusak, laboratorium tidak tersedia, kesejahteraan tenaga pendidik tertekan atau beasiswa justru dikurangi bukanlah kemajuan pendidikan yang kita inginkan.”

Pemerintah sendiri menyatakan dalam rapat 23 September bahwa perluasan akses pendidikan harus berjalan bersama peningkatan mutu, termasuk peningkatan kualitas guru.

Mahasiswa minta pemerintah jawab enam persoalan

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai:

1. Kapan pendidikan gratis mulai diberlakukan untuk setiap jenjang dan apakah pelaksanaannya dilakukan sekaligus atau bertahap.
2. Biaya apa saja yang secara resmi tidak lagi boleh dibebankan kepada murid, orang tua dan mahasiswa.
3. Berapa kebutuhan APBN tahunan untuk sekolah negeri dan PTN setelah program berjalan penuh.
4. Bagaimana pemerintah menjamin KIP, beasiswa, kualitas guru-dosen, fasilitas, riset dan revitalisasi sekolah tidak dikurangi untuk membiayainya.
5. Bagaimana posisi UKT, IPI jalur mandiri dan sumber pendapatan PTN lainnya dalam skema baru.
6. Kanal pengaduan apa yang tersedia apabila sekolah atau perguruan tinggi masih melakukan pungutan yang bertentangan dengan kebijakan nantinya.

Reza: terbitkan peta jalan nasional

Reza mendorong pemerintah menerbitkan Peta Jalan Pendidikan Negeri Gratis setelah tim pemerintah menyelesaikan kajiannya.

Menurutnya, dokumen itu perlu memuat target waktu, kebutuhan anggaran per jenjang, mekanisme pengawasan, standar kualitas minimum serta indikator untuk mengukur apakah beban keluarga benar-benar turun.

“Kami ingin kebijakan ini dapat diuji publik. Buka angka, buka tahapan dan buka indikator keberhasilannya. Mahasiswa akan mengawal supaya pendidikan gratis benar-benar menjadi perluasan hak masyarakat, bukan hanya pergantian mekanisme pembiayaan.”

Ia menambahkan bahwa fungsi kontrol mahasiswa bukan menolak rencana pemerintah, tetapi memastikan pelaksanaannya mempunyai dasar fiskal dan pelayanan yang jelas.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Pemerintah mempunyai kewajiban menjelaskan bagaimana cita-cita itu dibayar, dilaksanakan dan dipertahankan kualitasnya.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan mengawal hasil kajian tim pemerintah dalam beberapa pekan mendatang, khususnya mengenai UKT PTN, desain APBN pendidikan 2027, larangan pungutan, perlindungan beasiswa dan kualitas pendidikan.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum