Hambalang, Kabupaten Bogor — Kamis, 24 September 2026 Persoalan akses Biosolar bersubsidi bagi nelayan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian setelah muncul keluhan dari kalangan nelayan mengenai kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut. Perkembangan terbaru menunjukkan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan penyaluran Biosolar untuk nelayan Sukabumi tetap tersedia sesuai alokasi dan kuota yang ditetapkan pemerintah.

Fakta terbaru

Pertamina menjelaskan SPBU 34.431.18 Palabuhanratu sempat menghentikan sementara penyaluran Biosolar pada 2–19 September 2026. Menurut Pertamina, penghentian itu bukan disebabkan kelangkaan pasokan, tetapi berkaitan dengan penegakan sanksi serta pemenuhan aspek keselamatan. SPBU tersebut dinyatakan kembali beroperasi sejak 20 September 2026 setelah perbaikan dan tera ulang.

Pertamina menyebut realisasi historis penyaluran di SPBU tersebut tidak pernah melampaui 240 kiloliter per bulan, sehingga alokasi 240 KL dinilai masih sesuai kebutuhan berdasarkan data historis perusahaan. Selain titik itu, nelayan disebut dapat mengakses Biosolar melalui sejumlah lembaga penyalur resmi lainnya, termasuk SPBU dan SPBUN di wilayah Sukabumi.

Pernyataan Pertamina

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Reno Fri Daryanto, menyatakan penyaluran Biosolar kepada nelayan tetap berjalan berdasarkan mekanisme, alokasi, dan kuota BPH Migas. Pertamina juga menyatakan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, HNSI, kelompok nelayan, serta pengelola SPBU/SPBUN.

Sementara itu, HNSI Kabupaten Sukabumi sebelumnya menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Pertamina pada 24 September menyusul keluhan nelayan mengenai pasokan solar. Sumber yang tersedia saat penelusuran ini belum memuat hasil pertemuan tersebut.

Dampak bagi nelayan

Biosolar merupakan komponen penting biaya operasional kapal. Apabila nelayan harus menunggu pasokan, mencari BBM ke lokasi yang lebih jauh, atau menggunakan bahan bakar dengan harga lebih tinggi, biaya melaut dapat meningkat dan hari operasi kapal berkurang.

Di sisi lain, pernyataan Pertamina bahwa alokasi 240 KL mencukupi berdasarkan data historis perlu dibandingkan dengan kebutuhan riil nelayan saat ini, terutama ketika aktivitas melaut meningkat pada musim tertentu.

Bagian tersebut merupakan analisis Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan kesimpulan bahwa kuota saat ini pasti kurang.

Satuan Nelayan ETH: ukur dari kondisi nyata di dermaga

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai persoalan BBM perlu dilihat berdasarkan kondisi yang benar-benar dialami nelayan.

Harga subsidi dan kuota di atas kertas belum cukup apabila nelayan masih kesulitan mendapatkan BBM ketika hendak berangkat melaut. Karena itu, data pemerintah dan Pertamina perlu dibandingkan dengan realisasi penyaluran di SPBN/SPBU serta kebutuhan aktual kapal nelayan.

Satuan Nelayan ETH mendorong keterbukaan mengenai kuota per titik penyaluran, realisasi harian dan bulanan, jumlah kapal yang dilayani, kebutuhan berdasarkan ukuran kapal, antrean, serta mekanisme penambahan kuota ketika kebutuhan meningkat.

Yang perlu dikawal Satuan Nelayan ETH

Pengawasan selanjutnya perlu difokuskan pada apakah SPBU 34.431.18 benar-benar kembali melayani nelayan secara normal, realisasi alokasi 240 KL, kondisi empat titik penyaluran lain, hasil komunikasi HNSI dengan Pertamina, serta harga aktual yang dibayar nelayan sampai BBM masuk ke tangki kapal.

Isu BBM juga perlu dipadukan dengan keselamatan. BMKG pada hari ini memprakirakan gelombang Perairan Sukabumi berada sekitar 2,2 meter pada dini hari, dengan hembusan angin yang pada beberapa jam dapat mencapai sekitar 25 knot. Nelayan perlu mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum menggunakan pasokan BBM untuk keberangkatan.

Fakta — Pernyataan — Analisis

Fakta: SPBU 34.431.18 Palabuhanratu kembali beroperasi sejak 20 September setelah penghentian sementara 2–19 September. Pertamina menyebut alokasinya 240 KL per bulan.

Pernyataan Pertamina: Biosolar untuk sektor nelayan Sukabumi dinyatakan tersedia dan disalurkan sesuai kuota BPH Migas serta kebutuhan faktual.

Pernyataan nelayan/HNSI: sebelumnya terdapat keluhan mengenai sulitnya memperoleh solar dan HNSI menyatakan akan meminta kejelasan kepada Pertamina.

Analisis Satuan Nelayan ETH: keberhasilan kebijakan BBM harus diukur dari ketersediaan nyata, waktu tunggu, kuota yang diterima, harga aktual dan dampaknya terhadap biaya serta pendapatan nelayan, bukan hanya alokasi administratif.