Hambalang, Kabupaten Bogor — 25 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti perkembangan terbaru koordinasi ekonomi nasional setelah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 24 September 2026 memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

DPN ETH menilai koordinasi tersebut penting, tetapi hasilnya perlu diterjemahkan ke indikator yang dirasakan masyarakat: stabilitas rupiah, inflasi terkendali, kredit produktif yang dapat dijangkau, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta belanja negara yang benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi.

Lima Pilar Sinergi Kemenkeu dan Bank Indonesia

Dalam siaran pers bersama terbaru, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menetapkan lima pilar koordinasi: menjaga momentum pertumbuhan melalui instrumen fiskal dan moneter; memperkuat ketahanan sektor eksternal; mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian; mengendalikan inflasi melalui TPIP/TPID dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera; serta memperdalam pasar keuangan untuk memperbaiki transmisi kebijakan dan sumber pembiayaan ekonomi.

Kementerian Keuangan menyatakan defisit APBN 2026 diarahkan tetap di bawah 3 persen PDB, sementara penerbitan Surat Berharga Negara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko utang. Pada sisi moneter, Bank Indonesia tetap menargetkan inflasi 2,5±1 persen untuk 2026–2027 serta menjaga stabilitas rupiah.

BI-Rate Masih 5,75 Persen

Keputusan terbaru RDG Bank Indonesia pada 22–23 September 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen. BI menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan strategi stabilisasi rupiah di tengah tekanan eksternal.

Data resmi BI yang tersedia hingga pagi 25 September mencatat JISDOR sebesar Rp17.898 per dolar AS pada 24 September, dibandingkan Rp17.803 pada 23 September. Inflasi IHK tahunan terakhir yang ditampilkan BI tercatat 3,19 persen pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut memperlihatkan dilema kebijakan yang perlu dikelola secara hati-hati: stabilitas nilai tukar harus dijaga, tetapi kebijakan pengetatan tidak boleh membuat biaya pembiayaan sektor produktif menjadi penghambat pertumbuhan.

Safrizal: Jangan Sampai Stabilitas Hanya Terlihat di Laporan Makro

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menegaskan koordinasi fiskal dan moneter harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian rakyat.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adalah kebutuhan. Tetapi masyarakat tidak cukup hanya mendengar bahwa fiskal terkendali, suku bunga stabil dan inflasi berada dalam sasaran. Pertanyaannya adalah apakah usaha masyarakat berkembang, kredit produktif bisa dijangkau, daya beli terjaga dan lapangan kerja bertambah.”

Menurut Safrizal, stabilitas ekonomi merupakan fondasi, bukan tujuan akhir.

Ia mengingatkan bahwa pelaku UMKM, petani, industri padat karya dan pengusaha produktif menghadapi kebutuhan modal kerja yang nyata. Karena itu, transmisi kebijakan dari bank sentral menuju perbankan harus menjadi perhatian.

“Kalau likuiditas tersedia tetapi sektor produktif masih kesulitan mendapatkan pembiayaan yang masuk akal, berarti ada mata rantai yang harus dibenahi. Stabilitas jangan hanya berhenti di pasar keuangan.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap DPN Elang Tiga Hambalang terhadap implementasi kebijakan ekonomi, sedangkan angka suku bunga, kurs, inflasi dan kebijakan fiskal mengacu pada publikasi resmi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Ganda Satria Dharma: Lima Pilar Harus Punya Indikator yang Bisa Diperiksa

Secara terpisah, Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan meminta setiap pilar koordinasi fiskal-moneter diterjemahkan menjadi target operasional.

“Kalau pemerintah menyebut menjaga pertumbuhan, ukur pertumbuhan investasinya, kredit produktifnya dan penciptaan kerjanya. Kalau berbicara likuiditas, lihat apakah likuiditas itu benar-benar mengalir ke dunia usaha. Kalau berbicara pengendalian inflasi, ukur sampai harga pangan yang dibayar masyarakat.”

Menurut Ganda, ukuran tersebut penting agar publik dapat membedakan antara keberhasilan menjaga indikator makro dengan keberhasilan memperbaiki aktivitas ekonomi riil.

“Koordinasi kebijakan akan lebih kuat kalau indikatornya transparan. Publik perlu mengetahui apa yang berubah setelah kebijakan dijalankan, sektor mana yang memperoleh manfaat dan sektor mana yang masih tertinggal.”

Rupiah Lemah Bisa Menekan Biaya Produksi

DPN ETH memberi perhatian khusus pada nilai tukar karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya perusahaan yang bergantung pada bahan baku, mesin, energi atau komponen impor.

Namun besar kecilnya dampak berbeda menurut struktur biaya setiap sektor. Karena itu, DPN ETH meminta pemerintah memetakan industri yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap impor dan berpotensi meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

Safrizal mengatakan:

“Rupiah yang stabil penting bukan sekadar untuk pasar valuta asing. Dampaknya masuk ke bahan baku, biaya produksi, harga barang dan akhirnya daya beli masyarakat. Karena itu stabilisasi rupiah mempunyai kepentingan langsung terhadap ekonomi rakyat.”

Defisit di Bawah 3 Persen Harus Tetap Diikuti Belanja Berkualitas

Komitmen Kementerian Keuangan mempertahankan defisit APBN 2026 di bawah 3 persen PDB menunjukkan perhatian pada kesinambungan fiskal. Namun DPN ETH menilai disiplin fiskal perlu berjalan bersama peningkatan kualitas belanja.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Defisit terkendali adalah indikator penting, tetapi kualitas APBN juga harus dibaca dari hasil belanjanya. Satu rupiah belanja pemerintah harus diarahkan sejauh mungkin menghasilkan produktivitas, pekerjaan, infrastruktur yang berguna dan perputaran ekonomi.”

DPN ETH mendorong pemerintah mengevaluasi program berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.

Likuiditas Jangan Berhenti di Sistem Keuangan

Salah satu dari lima pilar koordinasi Kemenkeu–BI secara resmi adalah memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian. ([Bank Indonesia][1])

DPN ETH menilai poin ini menjadi krusial bagi sektor riil.

Ganda menjelaskan:

“Likuiditas yang cukup belum otomatis berarti pembiayaan mudah. Kita perlu melihat bunga kredit, persyaratan kredit, distribusi kepada UMKM, kredit modal kerja serta kredit investasi. Kalau uang tersedia tetapi tidak masuk ke aktivitas produktif, manfaat ekonominya menjadi terbatas.”

DPN ETH Minta Enam Indikator Dipantau Terbuka

DPN ETH mendorong pemerintah dan Bank Indonesia mempublikasikan perkembangan sejumlah indikator secara konsisten, terutama nilai tukar dan inflasi; bunga kredit produktif; pertumbuhan kredit UMKM dan investasi; penciptaan lapangan kerja; kualitas dan efektivitas belanja APBN; serta perkembangan daya beli masyarakat.

Safrizal menegaskan:

“Kebijakan fiskal dan moneter bukan dua dunia yang terpisah dari masyarakat. Hasil akhirnya harus terlihat pada ekonomi yang bergerak, harga yang terkendali, usaha yang tumbuh dan rakyat yang mempunyai pekerjaan.”

Ganda Satria Dharma menutup:

“Lima pilar sinergi Kemenkeu dan BI sudah memberikan kerangka. Berikutnya yang harus dijaga adalah pelaksanaan, transparansi data dan evaluasi berbasis hasil.”