KNMP Ketapang Dorong Nilai Tambah Ikan hingga Rp13–14 Ribu per Kg, DPN ETH Minta Manfaat Hilirisasi Terukur sampai Nelayan
Harga produk fillet tidak sama dengan harga yang diterima nelayan; keberhasilan hilirisasi perlu diukur dari harga bahan baku, lapangan kerja pesisir, efisiensi cold storage, kepastian pasar, dan keberlanjutan sumber daya ikan. Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Sabtu, 3 Oktober 2026 |...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
Harga produk fillet tidak sama dengan harga yang diterima nelayan; keberhasilan hilirisasi perlu diukur dari harga bahan baku, lapangan kerja pesisir, efisiensi cold storage, kepastian pasar, dan keberlanjutan sumber daya ikan.
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sabtu, 3 Oktober 2026 | WIB
Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peluang meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Namun manfaat program perlu diukur sampai pada pendapatan yang benar-benar diterima nelayan dan masyarakat pesisir, bukan hanya dari harga produk setelah pengolahan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2 Oktober 2026 melaporkan ikan belo dan selangat yang sebelumnya dijual sekitar Rp700–Rp1.000 per kilogram kini dibeli offtaker dari nelayan sekitar Rp2.000 per kilogram. Setelah diolah menjadi fillet melalui fasilitas KNMP Ketapang, produk tersebut memiliki harga jual sekitar Rp13.000–Rp14.000 per kilogram.
Perbedaan angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Rp13.000–Rp14.000 merupakan harga produk hasil pengolahan, bukan harga yang langsung diterima nelayan. Pengolahan membutuhkan proses fillet, fasilitas cold storage, tenaga kerja, energi, penyimpanan dan pemasaran yang juga menimbulkan biaya.
Program di Ketapang juga melibatkan 11 perempuan yang merupakan istri nelayan dalam kegiatan pengolahan. Bagian ikan seperti isi perut, tulang dan kepala dimanfaatkan menjadi bahan baku tepung ikan dengan nilai sekitar Rp3.000–Rp4.000 per kilogram. Pendekatan tersebut membuka ruang usaha tambahan sekaligus mengurangi bagian ikan yang terbuang.
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang Safrizal menempatkan peningkatan pendapatan nelayan sebagai ukuran penting keberhasilan hilirisasi. DPN ETH berpandangan peningkatan harga produk akhir akan memberikan dampak lebih kuat apabila sebagian nilai tambah dapat ditelusuri kembali kepada nelayan, pekerja pengolahan dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menegaskan perlunya memisahkan data harga ikan di tingkat nelayan, biaya pengolahan, rendemen fillet dan harga produk akhir agar peningkatan nilai ekonomi dapat dinilai secara objektif.
DPN ETH mengajukan lima langkah yang dapat dipertimbangkan KKP:
- Mencatat harga yang diterima nelayan sebelum dan sesudah KNMP, dengan indikator perubahan pendapatan per kilogram.
- Mempublikasikan rendemen dan biaya utama pengolahan sehingga nilai tambah fillet dapat dihitung secara wajar.
- Mengukur pemanfaatan cold storage, termasuk kapasitas terpakai, biaya energi dan kehilangan hasil.
- Mengukur penciptaan lapangan kerja lokal dan kepastian pasar, termasuk jumlah pekerja serta volume yang terserap offtaker.
- Menghubungkan peningkatan produksi dengan data sumber daya ikan, agar permintaan yang meningkat tidak mendorong penangkapan melebihi kemampuan stok.
KKP juga menyatakan pembangunan KNMP diarahkan menuju 1.269 lokasi pada 2026, setelah program tahap sebelumnya berjalan di berbagai daerah. Dengan skala sebesar itu, evaluasi ekonomi per lokasi menjadi penting agar model yang berhasil dapat direplikasi berdasarkan kondisi komoditas dan pasar masing-masing daerah.
Manfaat hilirisasi dapat berupa peningkatan harga bahan baku, pekerjaan baru, pemanfaatan limbah dan pengurangan kehilangan hasil. Risikonya meliputi biaya listrik cold storage, fluktuasi pasar, ketergantungan terhadap offtaker serta tekanan terhadap sumber daya ikan apabila permintaan meningkat terlalu cepat.
** DPN ETH mendorong hilirisasi KNMP Ketapang diukur dari harga yang benar-benar diterima nelayan, lapangan kerja pesisir, efisiensi pengolahan, kepastian pasar dan keberlanjutan sumber daya ikan.





