Pekanbaru, Riau — Jumat, 23 Oktober 2026 Penertiban konsesi sumber daya alam diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperluas kesejahteraan masyarakat. Evaluasi pengelolaan perlu menjangkau manfaat yang diterima warga, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah usaha.

Bapak Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menertibkan konsesi yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Arahan tersebut disampaikan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, sebagaimana dipublikasikan Sekretariat Negara.

Presiden meminta pemerintah lebih teliti memastikan kemampuan penerima konsesi dan menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menindaklanjuti konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Presiden menyampaikan bahwa konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.

Arahan tersebut merupakan penegasan kebijakan. Publikasi itu belum memuat daftar keputusan pencabutan izin terhadap perusahaan tertentu.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai pembenahan perlu menjawab persoalan pemerataan manfaat. Ia mengingatkan agar pengelolaan kekayaan alam tidak membuat keuntungan terkonsentrasi pada perusahaan besar, sementara kebutuhan masyarakat sekitar kurang mendapat perhatian.

“Jangan sampai kekayaan alam menghasilkan keuntungan besar, tetapi masyarakat di sekitarnya masih kesulitan memperoleh pekerjaan dan kesempatan usaha. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari kehidupan rakyat yang semakin baik,” tegas Muflihun.

Ia memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar berkenan meninjau langsung kondisi masyarakat di sekitar wilayah konsesi. Pertemuan dengan warga, petani, pekerja, dan pelaku usaha kecil diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai manfaat maupun persoalan yang mereka hadapi.

“Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden agar berkenan melihat langsung keadaan masyarakat di bawah. Dengarkan pengalaman mereka, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana kesempatan kerjanya, dan sejauh mana mereka ikut menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam,” ujar Muflihun.

Menurutnya, peninjauan lapangan dapat mempertemukan laporan administratif dengan pengalaman warga. Kelengkapan dokumen dan besarnya kegiatan usaha perlu berjalan bersama tanggung jawab terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Muflihun berharap evaluasi konsesi turut memperhatikan penyerapan tenaga kerja, kesempatan bermitra bagi usaha kecil, penyelesaian keluhan warga, dan pemenuhan kewajiban lingkungan. Penilaian tersebut perlu dilakukan berdasarkan data serta pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

“Perusahaan yang bekerja dengan baik tentu patut memperoleh kepastian. Pada saat yang sama, masyarakat harus mendapatkan hak dan kesempatan yang adil. Keuntungan usaha perlu berjalan bersama tanggung jawab terhadap rakyat dan lingkungan,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah menyediakan ruang penyampaian aspirasi yang mudah dijangkau. Keluhan masyarakat perlu dicatat, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara jelas agar persoalan tidak berlarut-larut.

Bagi Muflihun, keberpihakan kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kesempatan yang nyata: warga memperoleh pekerjaan yang layak, usaha kecil mendapat ruang berkembang, petani mendapatkan perhatian, dan lingkungan tempat tinggal tetap terjaga.

“Kami berharap ketegasan Bapak Presiden benar-benar sampai ke lapangan. Kekayaan alam adalah amanah bangsa. Manfaatnya harus semakin luas dirasakan masyarakat, termasuk keluarga yang selama ini memiliki kesempatan terbatas,” tutup Muflihun.

Sumber pemberitaan pemerintah: Sekretariat Negara, 22 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Bambang