Sebanyak 93 persen wilayah Indonesia masih membutuhkan dokter spesialis. DPN ETH mendesak pemerintah mempercepat pemerataan tenaga medis, memperkuat rumah sakit daerah, dan memastikan pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia bagi masyarakat perkotaan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jumat, 23 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Persoalan kesenjangan pelayanan kesehatan nasional kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan 55.192 dokter spesialis, sementara sekitar 93 persen wilayah kabupaten dan kota masih membutuhkan tambahan tenaga dokter spesialis.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pemerataan pelayanan kesehatan: bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang cepat, aman, dan berkualitas apabila tenaga dokter spesialis belum tersedia secara memadai di berbagai daerah?

Data tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 21 Oktober 2026, kebutuhan tambahan dokter spesialis secara nasional masih mencapai 55.192 orang.

Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa pemenuhan jumlah dan pemerataan tenaga medis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan sistem kesehatan nasional.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam pengembangan rumah sakit daerah.

Dari 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sedang dikembangkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), tingkat kelengkapan dokter spesialis baru mencapai sekitar 51 persen berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan pemenuhan tenaga spesialis dalam program pembangunan rumah sakit prioritas.

Namun, data itu tidak berarti 93 persen wilayah Indonesia sama sekali tidak mempunyai dokter spesialis. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih membutuhkan tambahan tenaga untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan.

Demikian pula, tingkat kelengkapan 51 persen tidak berarti hanya 51 persen rumah sakit yang telah selesai dibangun. Angka tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.

DPN ETH: Membangun Rumah Sakit Harus Disertai Ketersediaan Dokter

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai temuan Kementerian Kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan rumah sakit merupakan bagian penting dari upaya memperluas akses kesehatan.

Namun, fasilitas kesehatan tidak cukup hanya mempunyai gedung, ruang perawatan, peralatan medis, serta sarana penunjang.

Pelayanan juga membutuhkan tenaga medis yang mempunyai kompetensi sesuai jenis penyakit dan kebutuhan pasien.

Keterbatasan dokter spesialis berpotensi memengaruhi waktu tunggu pelayanan, kapasitas pemeriksaan, proses rujukan, dan kemampuan rumah sakit menangani penyakit tertentu.

Dampaknya dapat semakin berat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit rujukan.

Dalam kondisi tertentu, pasien mungkin harus menempuh perjalanan antarkabupaten atau bahkan antarprovinsi untuk memperoleh pelayanan spesialis yang belum tersedia di daerahnya.

Situasi tersebut dapat menambah biaya transportasi, akomodasi, serta beban ekonomi keluarga.

DPN ETH menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan harus diukur dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan, bukan sekadar jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun.

---

Safrizal: Negara Harus Menjamin Rakyat Mendapat Pelayanan Kesehatan yang Adil!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rumusan pernyataan pers organisasi menegaskan bahwa pemerataan dokter spesialis merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.

Menurut Safrizal, pembangunan nasional harus menempatkan keselamatan dan kesehatan rakyat sebagai prioritas utama.

“Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia. Negara harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis yang layak tanpa dibedakan oleh tempat tinggal maupun keadaan ekonomi. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan harus menghadapi kesulitan hanya karena dokter spesialis belum tersedia di daerahnya.”

Safrizal menilai kekurangan dokter spesialis harus ditangani melalui kebijakan nasional yang terencana.

“Indonesia tidak cukup hanya memperbanyak bangunan rumah sakit apabila tenaga medis yang dibutuhkan belum tersedia. Pemerintah harus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan dilaksanakan bersamaan dengan perencanaan kebutuhan dokter, tenaga kesehatan, peralatan medis, dan sistem pelayanan yang memadai.”

Safrizal: Jangan Sampai Masyarakat Daerah Terpencil Terus Tertinggal

Safrizal menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan di luar kota-kota besar.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia memerlukan strategi khusus dalam penyediaan layanan kesehatan.

“Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan wilayah tertinggal mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas. Pemerintah tidak boleh membiarkan jarak geografis menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pertolongan medis.”

Safrizal juga mendorong pemerintah memperkuat rumah sakit daerah agar mampu menangani lebih banyak kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Pembangunan rumah sakit daerah harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di kota besar. Apabila semakin banyak pelayanan spesialis tersedia di daerah, masyarakat tidak harus selalu mengeluarkan biaya besar untuk melakukan perjalanan jauh ketika membutuhkan pengobatan.”

Safrizal: Beasiswa Dokter Spesialis Harus Menjawab Kebutuhan Daerah

Safrizal mengapresiasi langkah pemerintah memperluas pendidikan dokter spesialis melalui beasiswa dan pengembangan program pendidikan berbasis rumah sakit.

Namun, ia menekankan bahwa program tersebut harus mempunyai sasaran yang jelas.

“Pemberian beasiswa dokter spesialis merupakan investasi penting bagi bangsa. Tetapi pemerintah harus memastikan penerima beasiswa benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan nasional, khususnya daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga medis.”

Menurut Safrizal, pemerintah juga harus memastikan adanya dukungan terhadap dokter yang ditugaskan di wilayah sulit.

“Jangan hanya meminta dokter mengabdi di daerah yang membutuhkan tanpa menyiapkan fasilitas kerja, peralatan medis, jaminan keselamatan, dan dukungan kehidupan yang memadai. Pemerataan tenaga medis membutuhkan kebijakan yang manusiawi dan berkelanjutan.”

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga medis.

“Dokter harus mempunyai lingkungan kerja yang layak agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah harus menciptakan sistem yang mendukung dokter bekerja secara profesional sekaligus memastikan rakyat memperoleh pelayanan yang berkualitas.”

Safrizal: Jangan Biarkan Pasien Menunggu Sementara Negara Sibuk Menghitung Target

Safrizal mengingatkan bahwa persoalan kekurangan dokter spesialis harus dipandang dari kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Di balik setiap angka kekurangan dokter terdapat masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan, pengobatan, dan penanganan medis. Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai kebutuhan nyata rakyat, bukan semata-mata kekurangan dalam laporan statistik.”

Menurutnya, kebijakan jangka panjang perlu disertai langkah penanganan jangka pendek.

“Pendidikan dokter spesialis memang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, masyarakat yang sakit membutuhkan pelayanan sekarang. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem penugasan, kerja sama antarrumah sakit, dan pelayanan rujukan sambil mempercepat pemenuhan tenaga medis.”

Safrizal menegaskan bahwa rumah sakit yang baik bukan hanya memiliki bangunan megah, tetapi juga dokter, tenaga kesehatan, dan pelayanan yang benar-benar mampu menolong masyarakat.

---

Ganda Satria Dharma: Pemerataan Dokter Spesialis Harus Diawasi melalui Data dan Target yang Terukur!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pemenuhan tenaga kesehatan nasional.

Menurut Ganda, kekurangan dokter spesialis tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan kuota pendidikan.

Pemerintah harus mempunyai data kebutuhan yang akurat berdasarkan wilayah, jenis spesialisasi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan karakteristik penduduk.

“Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu menyusun peta kebutuhan dokter spesialis yang diperbarui secara berkala. Data tersebut harus menjelaskan jumlah dokter yang tersedia, kebutuhan tambahan, jenis spesialisasi yang diperlukan, serta fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas penempatan.”

Ganda: Jangan Sampai Beasiswa Tidak Menghasilkan Pemerataan

Ganda menilai program beasiswa perlu disertai mekanisme evaluasi terhadap hasil penempatan tenaga medis.

“Setiap program beasiswa yang dibiayai menggunakan anggaran publik harus mempunyai sasaran yang jelas, mekanisme seleksi yang transparan, dan evaluasi hasil pendidikan. Pemerintah perlu memastikan proses penempatan lulusan dapat mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Ia juga menekankan bahwa kebijakan penempatan harus memperhatikan hak peserta pendidikan.

“Pelaksanaan kewajiban pengabdian maupun penempatan harus mempunyai dasar aturan dan perjanjian yang jelas. Pemerintah perlu memastikan hak peserta pendidikan terlindungi, sekaligus menjaga agar manfaat program beasiswa dapat dirasakan masyarakat.”

Ganda: Audit Program Pembangunan Rumah Sakit dan Ketersediaan Tenaga Medis

Sekretaris Jenderal DPN ETH tersebut mendorong pengawasan pembangunan rumah sakit dilakukan secara menyeluruh.

“Pemeriksaan program pembangunan rumah sakit tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi dan pengadaan peralatan. Pemerintah harus memastikan kesiapan dokter spesialis, tenaga pendukung, sarana diagnostik, serta sistem pelayanan sebelum fasilitas menjalankan layanan tertentu.”

Menurut Ganda, pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan kesesuaian penggunaan anggaran.

“Setiap program pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator yang terukur. Pemerintah perlu menjelaskan apakah rumah sakit yang telah dikembangkan benar-benar mampu meningkatkan akses pelayanan dan mengurangi kebutuhan rujukan ke daerah lain.”

Ganda: Transparansi Harus Menjadi Dasar Pengawasan Nasional

Ganda juga mendorong pemerintah meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pemerataan tenaga dokter spesialis.

“Informasi mengenai kebutuhan tenaga medis, pelaksanaan penugasan, perkembangan pendidikan spesialis, dan hasil pelayanan perlu disampaikan secara berkala dalam bentuk data agregat yang dapat diperiksa masyarakat.”

Ia menekankan pentingnya evaluasi lintas lembaga.

“Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga pengawasan perlu mempunyai mekanisme koordinasi yang jelas. Setiap program harus mempunyai penanggung jawab, sasaran, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.”

Ganda menegaskan bahwa pemerataan kesehatan memerlukan pengawasan atas hasil pelayanan, bukan hanya pemeriksaan terhadap besarnya anggaran dan jumlah peserta program.

---

Kemenkes Berikan 4.592 Beasiswa, Pemerintah Juga Siapkan 1.000 Beasiswa Tambahan

Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.

Dalam perkembangan yang diberitakan ANTARA pada Jumat (23/10/2026), Kementerian Kesehatan melaporkan telah memberikan 4.592 beasiswa sepanjang 2024–2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 2.696 beasiswa dokter spesialis, 1.081 beasiswa dokter dan dokter gigi, serta 815 beasiswa tenaga kesehatan lainnya.

Dengan demikian, angka 4.592 tidak seluruhnya merupakan beasiswa pendidikan dokter spesialis.

Kementerian Kesehatan juga mengembangkan pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).

Sejak 2024, program tersebut telah mempunyai 221 peserta didik dalam empat angkatan.

Pada 2026, Kementerian Kesehatan mengembangkan pendidikan berbasis rumah sakit menuju 55 program studi di 52 rumah sakit.

Pemerintah juga memperkuat penugasan tenaga medis.

Hingga Juli 2026, sebanyak 371 dokter spesialis dilaporkan telah ditugaskan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit prioritas.

Selain itu, 3.648 tenaga medis dan tenaga kesehatan ditempatkan melalui program penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan tambahan tenaga.

Pemerintah Siapkan Program Pendidikan Tambahan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Kamis (22/10/2026) juga mengumumkan rencana penyediaan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis untuk tahun akademik 2026/2027.

Dari jumlah tersebut, sekitar 750 beasiswa direncanakan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sedangkan 250 lainnya didukung pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, rumah sakit, serta mitra swasta.

Beasiswa tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan spesialis dasar dan layanan strategis, termasuk kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

Kementerian Pendidikan Tinggi juga melaporkan peningkatan jumlah program studi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dari 366 menjadi 551 melalui program akselerasi.

Angka 1.000 tersebut merupakan rencana dukungan beasiswa untuk tahun akademik mendatang, bukan jumlah dokter spesialis baru yang sudah selesai menjalani pendidikan.

Begitu pula, pembukaan program studi tidak otomatis berarti seluruh lulusan langsung tersedia untuk memberikan pelayanan karena pendidikan spesialis memerlukan waktu dan harus memenuhi standar kompetensi.

DPN ETH: Pemerintah Harus Memastikan Program Pendidikan Menghasilkan Pelayanan Nyata

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai langkah perluasan pendidikan dokter spesialis harus dibarengi strategi penempatan dan retensi tenaga medis.

Jumlah peserta pendidikan yang meningkat merupakan perkembangan positif.

Namun, keberhasilan program baru dapat dinilai secara menyeluruh ketika lulusan telah menyelesaikan pendidikan, memenuhi persyaratan profesi, dan memberikan pelayanan sesuai kompetensinya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara peningkatan kapasitas pendidikan, mutu kompetensi, kebutuhan daerah, dan kesiapan fasilitas kesehatan.

DPN ETH juga menekankan perlunya menjaga kualitas pendidikan kedokteran.

Percepatan pemenuhan dokter spesialis tidak boleh dilakukan dengan mengurangi standar keselamatan pasien atau kompetensi profesi.

Indonesia membutuhkan dokter spesialis dalam jumlah lebih banyak, tetapi tetap harus memastikan setiap dokter mempunyai kompetensi profesional yang memadai.

---

Lima Rekomendasi DPN Elang Tiga Hambalang kepada Pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima rekomendasi strategis untuk memperbaiki pemerataan pelayanan kesehatan.

1. Bentuk Peta Kebutuhan Dokter Spesialis Nasional yang Terintegrasi

Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu memperbarui data kebutuhan tenaga medis berdasarkan jumlah penduduk, jenis penyakit, fasilitas kesehatan, serta lokasi geografis.

Data tersebut harus digunakan sebagai dasar menentukan prioritas pendidikan, penugasan, dan penempatan dokter spesialis.

2. Perkuat Program Beasiswa Berbasis Kebutuhan Daerah

Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada calon peserta pendidikan dari wilayah yang kekurangan dokter spesialis.

Program beasiswa harus mempunyai mekanisme seleksi transparan serta rencana pendayagunaan lulusan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan pelayanan.

3. Pastikan Rumah Sakit Daerah Siap Memberikan Pelayanan

Pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit harus diikuti kesiapan tenaga medis, tenaga pendukung, peralatan, obat-obatan, dan prosedur pelayanan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional rumah sakit agar pembangunan fisik menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

4. Tingkatkan Insentif dan Perlindungan Dokter di Daerah Prioritas

Penempatan dokter spesialis harus didukung lingkungan kerja yang aman, insentif sesuai ketentuan, sarana pelayanan memadai, serta dukungan pengembangan kompetensi.

Kebijakan ini penting untuk membantu mempertahankan keberadaan dokter spesialis di daerah yang membutuhkan.

5. Perkuat Pengawasan dan Transparansi Hasil Program

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pemenuhan dokter spesialis secara berkala.

Evaluasi harus mencakup jumlah dokter yang bertugas, tingkat keterisian kebutuhan spesialis, akses pelayanan, kualitas layanan, waktu tunggu, serta efektivitas sistem rujukan.

DPN ETH juga mendorong keterlibatan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerataan tenaga kesehatan.

---

Jangan Biarkan Kesenjangan Dokter Spesialis Menjadi Kesenjangan Keselamatan Rakyat

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai kekurangan dokter spesialis merupakan persoalan pembangunan manusia yang memerlukan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Pemerintah harus memastikan program pendidikan dan penugasan tenaga medis tidak berhenti pada pencapaian administratif.

Setiap program harus menghasilkan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua Umum DPN ETH, Safrizal, dalam penegasan sikap organisasi menyampaikan:

“Indonesia tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari kota besar. Negara harus hadir melalui dokter yang tersedia, rumah sakit yang siap melayani, dan sistem kesehatan yang melindungi seluruh rakyat Indonesia.”

Sekretaris Jenderal DPN ETH, Ganda Satria Dharma, mempertegas:

“Pemerataan dokter spesialis harus dilaksanakan melalui perencanaan yang jelas, pengawasan yang kuat, serta evaluasi berbasis hasil pelayanan. Pemerintah harus memastikan setiap program pendidikan dan penugasan mempunyai manfaat yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.”

DPN ETH mendukung upaya pemerintah memperluas pendidikan dokter spesialis, meningkatkan jumlah beasiswa, dan memperkuat rumah sakit daerah.

Namun, organisasi juga menegaskan bahwa persoalan pemerataan tidak boleh dianggap selesai hanya karena pemerintah telah menambah kuota pendidikan.

Keberhasilan pelayanan kesehatan harus terlihat dari masyarakat yang semakin mudah memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan pertolongan medis secara tepat waktu.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan: Jangan hanya membangun rumah sakit. Pastikan dokternya tersedia, pelayanannya berkualitas, dan seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pengobatan!

---

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jumat, 23 Oktober 2026

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Bersatu, Berjuang, Mengawal Kepentingan Rakyat.