Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 1 November 2026

Pemerataan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan penting dalam pembangunan ketenagakerjaan Indonesia. Pemerintah daerah dan perusahaan diharapkan tidak hanya membuka lowongan pekerjaan, tetapi juga memastikan proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga pengembangan karier berlangsung secara adil dan tanpa diskriminasi.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu pencari kerja penyandang disabilitas memperoleh informasi lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi kompetensi, konsultasi hubungan industrial, serta pendampingan penempatan kerja.

Dalam artikel yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026 melalui majalah SENTA Kemnaker, dijelaskan bahwa ULD merupakan bagian dari layanan dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan layanan tersebut diperlukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

1. Peristiwa apa yang menjadi perhatian?

Penguatan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan menjadi perhatian karena akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan yang layak masih perlu ditingkatkan. ULD diharapkan menjadi penghubung antara pencari kerja, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan perusahaan.

2. Siapa saja yang berkaitan?

Pihak yang memiliki peran meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi penyandang disabilitas, serta para pencari kerja penyandang disabilitas.

3. Kapan informasi ini disampaikan?

Informasi mengenai penguatan ULD tersebut diterbitkan melalui majalah SENTA Kementerian Ketenagakerjaan pada 31 Oktober 2026. Pemberitaan ini disampaikan kembali oleh Elang Tiga Global News pada Minggu, 1 November 2026.

4. Di mana pelaksanaannya?

ULD bidang ketenagakerjaan diselenggarakan melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

5. Mengapa hal ini penting?

Kesempatan memperoleh pekerjaan merupakan hak setiap warga negara. Penyandang disabilitas tidak boleh mengalami diskriminasi hanya karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Mereka harus dinilai berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan menjalankan pekerjaan.

Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut menetapkan kewajiban kuota paling sedikit 1 persen bagi perusahaan swasta dan 2 persen bagi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD.

6. Bagaimana langkah yang perlu dilakukan?

Pemerintah daerah perlu memastikan ULD berjalan aktif, memiliki petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta menyediakan informasi pekerjaan dan pelatihan yang mudah diakses.

Perusahaan juga perlu menyediakan fasilitas yang aksesibel, alat bantu kerja yang diperlukan, proses seleksi yang tidak diskriminatif, dan kesempatan pengembangan karier. Pengawasan perlu dilakukan agar kewajiban ketenagakerjaan inklusif tidak berhenti sebatas aturan tertulis.

Pandangan Satuan buruh dan pekerja elang tiga hambalang

Elang Tiga Global News menilai bahwa kesempatan kerja yang setara harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan kepedulian. Penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan maupun pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pelayanan ULD berjalan optimal. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan anggaran, tenaga pendamping, fasilitas aksesibilitas, serta sistem informasi lowongan kerja yang mudah dijangkau.

Perusahaan swasta dan badan usaha milik negara maupun daerah diharapkan menjalankan kewajiban kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga perlu menjamin tidak adanya perundungan, pengucilan, maupun perlakuan tidak adil di lingkungan kerja.

Serikat buruh dan pekerja perlu ikut mengawal pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas, termasuk hak atas upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta kesempatan untuk meningkatkan karier.

Elang Tiga Global News menegaskan bahwa dunia kerja yang adil adalah dunia kerja yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan membatasi seseorang berdasarkan kondisi disabilitasnya.

Dasar hukum dan sumber pemberitaan

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
• Majalah SENTA Kementerian Ketenagakerjaan, 31 Oktober 2026, “ULD Bidang Ketenagakerjaan dan Pemenuhan Hak Disabilitas”. Baca sumber Kemnaker.
• ANTARA News, 10 Oktober 2026, “Kemnaker asah skill penyandang disabilitas untuk bekal dunia kerja”. Baca berita ANTARA.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Rapi