Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 3 November 2026

Ancaman kebangkrutan dan penutupan perusahaan menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit, pekerja berisiko kehilangan sumber penghasilan, menghadapi tunggakan upah, serta mengalami ketidakpastian mengenai pesangon dan hak lainnya.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak kepailitan perusahaan, khususnya mengenai pembayaran upah yang belum diterima, pemenuhan hak akibat pemutusan hubungan kerja, serta keterbukaan pengelolaan aset perusahaan.

Organisasi memandang bahwa kebangkrutan perusahaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pekerja yang telah memberikan tenaga dan kontribusi selama menjalankan hubungan kerja.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan merupakan proses hukum yang memiliki mekanisme khusus. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan kedudukan masing-masing pihak yang memiliki hak tagih.

Perlindungan pekerja dalam kondisi tersebut juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan penegasan mengenai prioritas pembayaran upah pekerja dalam proses kepailitan.

Mahkamah Konstitusi membedakan kedudukan upah yang terutang dengan hak-hak pekerja lainnya. Upah terutang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, sedangkan hak pekerja lainnya memiliki urutan pembayaran tersendiri sesuai putusan dan ketentuan hukum.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemahaman terhadap urutan pembayaran tersebut penting agar pekerja tidak kehilangan kesempatan memperjuangkan haknya dalam proses kepailitan.

Pemberitaan ini merupakan kajian perlindungan hak pekerja secara nasional berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, bukan laporan mengenai putusan pailit terhadap perusahaan tertentu pada 3 November 2026.

1. Persoalan yang menjadi perhatian

Persoalan utama adalah perlindungan hak buruh dan pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan atau menghadapi penutupan usaha yang berdampak terhadap hubungan kerja.

Hak yang menjadi perhatian meliputi upah yang belum dibayarkan, hak akibat pemutusan hubungan kerja, kepesertaan jaminan sosial, serta kepastian penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pekerja harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status perusahaan, proses hukum yang berlangsung, serta mekanisme pengajuan tagihan hak ketenagakerjaan.

2. Pihak yang berkaitan dengan persoalan

Pihak yang berkaitan meliputi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pengadilan niaga, kurator, hakim pengawas, perusahaan, pengusaha, kreditor, pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, serikat buruh, serikat pekerja, dan pekerja yang terdampak.

Pengusaha atau pihak yang berwenang mengelola perusahaan mempunyai kewajiban sesuai ketentuan hukum.

Kurator menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Serikat pekerja dapat membantu anggotanya mengidentifikasi hak, menyiapkan dokumen, dan menempuh prosedur hukum yang diperlukan.

Pemerintah berperan dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.

3. Waktu dan dasar munculnya perhatian

Perlindungan hak pekerja dalam kepailitan telah menjadi bagian dari perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Pada 11 September 2014, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan penafsiran konstitusional mengenai prioritas pembayaran upah terutang dan hak pekerja lainnya dalam kepailitan.

Ketentuan kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sementara itu, pengaturan mengenai hubungan kerja dan hak akibat pemutusan hubungan kerja terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Pada Selasa, 3 November 2026, persoalan perlindungan pekerja dalam kepailitan menjadi fokus pembahasan Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang sebagai bagian dari perhatian terhadap kepastian hukum dan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

4. Wilayah dan lingkungan kerja yang menjadi perhatian

Persoalan ini relevan bagi pekerja di seluruh wilayah Indonesia yang bekerja pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, proses kepailitan, atau penutupan usaha.

Sektor yang perlu mendapat perhatian meliputi industri manufaktur, tekstil, alas kaki, perdagangan, konstruksi, transportasi, pergudangan, logistik, serta sektor usaha lainnya.

Perlindungan juga perlu memperhatikan pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing hubungan kerja.

5. Alasan perlindungan pekerja dalam kepailitan sangat penting

Kepailitan perusahaan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan terganggunya penghasilan keluarga pekerja.

Apabila upah yang belum dibayar dan hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak diselesaikan secara tepat, pekerja dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, proses kepailitan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap aset perusahaan.

Tanpa pemahaman hukum dan pendampingan yang memadai, pekerja dapat mengalami kesulitan dalam menyiapkan serta mengajukan tagihan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan hukum diperlukan agar hak pekerja memperoleh perhatian sesuai kedudukannya dalam proses kepailitan.

6. Langkah perlindungan dan penyelesaian hak pekerja

Pekerja perlu memastikan terlebih dahulu status hukum perusahaan, termasuk apakah telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan pailit.

Apabila perusahaan telah dinyatakan pailit, pekerja perlu memperoleh informasi mengenai kurator, hakim pengawas, serta jadwal dan tata cara pengajuan tagihan.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran, catatan tunggakan upah, surat pemutusan hubungan kerja apabila ada, dan dokumen lain yang mendukung perhitungan hak.

Pekerja atau serikat pekerja dapat mengajukan tagihan melalui prosedur yang berlaku dalam proses kepailitan.

Apabila terdapat perselisihan mengenai hak ketenagakerjaan, penyelesaiannya perlu memperhatikan mekanisme dan kewenangan lembaga yang diatur dalam hukum kepailitan serta hukum hubungan industrial.

Penting dipahami bahwa prioritas pembayaran hak pekerja tidak selalu berarti seluruh tagihan pasti dapat dibayar apabila nilai harta pailit tidak mencukupi.

Karena itu, pencatatan tagihan, pengawasan proses pemberesan aset, dan pendampingan hukum menjadi langkah penting untuk melindungi kepentingan pekerja.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pekerja merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan serius ketika perusahaan mengalami kepailitan.

Pekerja telah memberikan tenaga, waktu, dan kemampuan untuk mendukung kegiatan usaha. Oleh karena itu, hak yang timbul dari hubungan kerja harus diperhitungkan secara benar.

Organisasi menilai bahwa proses kepailitan perlu dilaksanakan secara transparan, termasuk dalam pencatatan kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Perusahaan tidak seharusnya menyembunyikan informasi yang secara hukum wajib disampaikan atau melakukan tindakan yang merugikan hak pekerja.

Organisasi juga memandang bahwa perlindungan hak pekerja harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan sepihak yang menimbulkan ketidakpastian.

SARAN DAN MASUKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

1. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Memperkuat sosialisasi mengenai hak pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan, termasuk perbedaan kedudukan upah terutang dan hak ketenagakerjaan lainnya.

Kementerian diharapkan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pekerja memperoleh informasi mengenai mekanisme penyelesaian hak.

2. Kepada pemerintah daerah dan dinas ketenagakerjaan

Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan awal bagi pekerja yang menghadapi penutupan perusahaan atau proses kepailitan.

Dinas ketenagakerjaan diharapkan membantu pekerja memahami dokumen dan prosedur yang diperlukan sesuai kewenangannya.

3. Kepada perusahaan dan pengusaha

Melaksanakan kewajiban pengupahan dan administrasi ketenagakerjaan secara tertib.

Apabila perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, pengusaha diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

4. Kepada kurator dalam proses kepailitan

Melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Tagihan pekerja perlu diperiksa serta ditempatkan berdasarkan kedudukan hukum masing-masing.

5. Kepada serikat buruh dan serikat pekerja

Membentuk tim pendampingan bagi anggota yang terdampak kepailitan perusahaan.

Serikat pekerja diharapkan membantu pengumpulan dokumen, perhitungan hak, dan pemantauan proses penyelesaian tagihan.

6. Kepada BPJS Ketenagakerjaan

Memperkuat penyampaian informasi mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja sesuai persyaratan program yang berlaku.

7. Kepada seluruh pekerja Indonesia

Menyimpan perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran upah, dokumen kepesertaan jaminan sosial, serta surat-surat terkait hubungan kerja.

Pekerja yang terdampak kepailitan perlu segera mencari informasi mengenai status hukum perusahaan dan prosedur pengajuan tagihan.

PENTINGNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN UPAH

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan salah satu landasan penting dalam memahami perlindungan hak pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan.

Putusan tersebut memberikan prioritas kepada upah pekerja yang terutang atas berbagai jenis tagihan lain, termasuk tagihan kreditor separatis.

Sementara itu, hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas tagihan tertentu, tetapi tidak mengesampingkan kedudukan kreditor separatis sebagaimana diatur dalam putusan.

Perbedaan ini perlu dipahami agar pekerja tidak memperoleh informasi yang keliru mengenai urutan pembayaran.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pendidikan hukum mengenai kepailitan perlu diperluas, terutama bagi pekerja yang menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.

PESANGON DAN HAK AKIBAT PHK HARUS DIHITUNG SESUAI KETENTUAN

Ketika perusahaan mengalami kepailitan dan terjadi pemutusan hubungan kerja, hak pekerja harus diperhitungkan berdasarkan alasan PHK, status hubungan kerja, masa kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memuat pengaturan mengenai hak pekerja akibat PHK, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan pailit.

Besaran hak tidak boleh disamaratakan untuk semua pekerja tanpa memeriksa kondisi hukum masing-masing.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perhitungan hak harus dilakukan secara transparan agar pekerja dapat memeriksa kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerja juga perlu memahami bahwa hak akibat PHK dan urutan pembayaran tagihan dalam kepailitan merupakan persoalan hukum yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengaturan tersendiri.

PENTINGNYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA TERDAMPAK

Pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan dapat menghadapi masa transisi ekonomi yang sulit.

Karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akses informasi pasar kerja menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kesejahteraan.

Pekerja yang memenuhi persyaratan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat memeriksa hak atas manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga diharapkan memperkuat layanan penempatan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan pekerja tidak cukup berhenti pada penyelesaian tagihan, tetapi juga perlu memperhatikan kesempatan memperoleh pekerjaan kembali.

HARAPAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap perlindungan hak pekerja dalam proses kepailitan dapat dilaksanakan secara konsisten dan transparan.

Organisasi mengharapkan pemerintah meningkatkan edukasi hukum serta mempermudah akses konsultasi bagi pekerja yang menghadapi kebangkrutan perusahaan.

Perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban hukum dan menghormati hak pekerja meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan.

Kurator dan pihak terkait diharapkan menjalankan tugas sesuai peraturan agar penyelesaian tagihan berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pekerja tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian tanpa akses terhadap informasi dan perlindungan hukum.

Keberlangsungan dunia usaha perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak buruh, kepastian pengupahan, dan perlindungan kesejahteraan keluarga pekerja Indonesia.

SUMBER BERITA DAN DASAR HUKUM

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang pengujian ketentuan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan prioritas pembayaran hak pekerja dalam kepailitan.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
https://www.mkri.id

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.
https://peraturan.bpk.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.
https://peraturan.bpk.go.id

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.
https://jdih.kemnaker.go.id

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.
https://peraturan.bpk.go.id

6. BPJS Ketenagakerjaan.

Informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Catatan sumber: Artikel ini merupakan kajian perlindungan pekerja dalam kepailitan berdasarkan dasar hukum yang disebutkan. Artikel tidak menyatakan adanya putusan kepailitan baru terhadap perusahaan tertentu pada 3 November 2026. Pandangan dan saran organisasi disusun sebagai bahan publikasi yang memerlukan persetujuan organisasi sebelum dinyatakan sebagai sikap resminya.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Editor: Rapi