BERITA NASIONAL KETENAGAKERJAAN

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 4 November 2026

Penerapan sanksi disiplin dan surat peringatan terhadap pekerja menjadi salah satu persoalan penting dalam menjaga keadilan hubungan industrial di Indonesia.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyoroti perlunya transparansi prosedur pemberian surat peringatan agar pekerja tidak menghadapi tindakan disiplin yang sewenang-wenang, tidak proporsional, atau bertentangan dengan ketentuan hubungan kerja.

Dalam kegiatan perusahaan, aturan disiplin diperlukan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, produktivitas, dan pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan.

Namun, penerapan aturan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang sah, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja.

Persoalan dapat muncul ketika pekerja menerima surat peringatan tanpa mengetahui pelanggaran yang dituduhkan, tidak memperoleh kesempatan memberikan penjelasan, atau menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur yang sesuai hukum.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa surat peringatan seharusnya menjadi bagian dari pembinaan disiplin kerja, bukan alat intimidasi atau tekanan terhadap pekerja.

Ketentuan mengenai surat peringatan dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja diatur antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Peraturan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.

Organisasi menilai bahwa perusahaan dan pekerja sama-sama berkepentingan menciptakan sistem disiplin yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Persoalan yang menjadi perhatian

Persoalan utama adalah kepastian prosedur pemberian surat peringatan kepada pekerja yang diduga melanggar ketentuan kerja.

Surat peringatan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan kerja, terutama apabila berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa dugaan pelanggaran telah diperiksa secara objektif.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pekerja harus mengetahui alasan pemberian surat peringatan serta memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan melalui prosedur perusahaan yang berlaku.

2. Pihak yang berkaitan dengan persoalan

Pihak yang berkaitan meliputi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dinas ketenagakerjaan, perusahaan, pengusaha, bagian sumber daya manusia, pimpinan unit kerja, serikat buruh, serikat pekerja, dan tenaga kerja.

Perusahaan bertanggung jawab menetapkan serta melaksanakan aturan disiplin secara sah.

Pekerja berkewajiban mematuhi ketentuan kerja yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

Serikat pekerja dapat membantu pekerja memahami prosedur disiplin dan mendampingi penyelesaian perselisihan.

3. Waktu dan dasar munculnya perhatian

Pengaturan mengenai hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pada 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang antara lain mengatur pemutusan hubungan kerja berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pada Rabu, 4 November 2026, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengangkat persoalan penerapan surat peringatan sebagai bahan perhatian terhadap perlindungan hak pekerja.

Pembahasan ini merupakan kajian ketenagakerjaan dan bukan laporan dugaan pelanggaran oleh perusahaan tertentu pada tanggal penerbitan.

4. Wilayah dan lingkungan kerja yang menjadi perhatian

Persoalan penerapan sanksi disiplin relevan bagi pekerja di seluruh wilayah Indonesia.

Sektor yang perlu memberikan perhatian meliputi manufaktur, perdagangan, transportasi, pergudangan, konstruksi, perhotelan, jasa keamanan, dan berbagai bidang usaha lainnya.

Perusahaan yang mempunyai jumlah pekerja besar maupun kecil perlu memastikan bahwa ketentuan disiplin dapat dipahami oleh seluruh tenaga kerja.

5. Alasan perlindungan prosedur disiplin sangat penting

Surat peringatan dapat memengaruhi kedudukan pekerja dalam hubungan kerja.

Apabila diberikan tanpa pemeriksaan yang objektif, surat peringatan berpotensi menimbulkan perselisihan dan merusak kepercayaan antara pekerja dengan manajemen.

Penerapan disiplin yang tidak konsisten juga dapat menimbulkan dugaan diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kepastian prosedur disiplin merupakan bagian penting dari hubungan industrial yang sehat.

6. Langkah perlindungan dan penyelesaian persoalan

Perusahaan perlu memastikan bahwa ketentuan yang diduga dilanggar tercantum dalam dokumen hubungan kerja yang berlaku.

Dugaan pelanggaran sebaiknya diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang relevan.

Pekerja perlu diberi informasi mengenai alasan tindakan disiplin dan saluran untuk menyampaikan penjelasan atau keberatan.

Apabila terdapat perselisihan, pekerja dan perusahaan dapat menempuh perundingan bipartit.

Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penerapan disiplin kerja merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Organisasi menilai bahwa perusahaan berhak menetapkan aturan kerja yang sah, sedangkan pekerja mempunyai hak memperoleh perlakuan yang adil dalam pelaksanaannya.

Surat peringatan tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menekan pekerja yang menyampaikan keluhan, mengajukan hak ketenagakerjaan, atau menjalankan kegiatan serikat pekerja yang dilindungi hukum.

Organisasi juga memandang bahwa setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan, kondisi pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan pekerja seharusnya menjadi tujuan penting dalam penerapan disiplin.

SARAN DAN MASUKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

1. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Memperkuat edukasi mengenai penerapan sanksi disiplin, surat peringatan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Kepada dinas ketenagakerjaan

Meningkatkan layanan konsultasi bagi pekerja dan perusahaan yang menghadapi perselisihan mengenai tindakan disiplin.

3. Kepada perusahaan dan pengusaha

Menetapkan aturan disiplin secara tertulis, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Perusahaan diharapkan tidak menerapkan sanksi yang bertentangan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4. Kepada bagian sumber daya manusia

Melakukan pemeriksaan objektif sebelum menerbitkan surat peringatan dan mendokumentasikan alasan serta bukti yang mendasarinya.

5. Kepada pimpinan unit kerja

Mengutamakan komunikasi, pembinaan, dan evaluasi sebelum mengambil tindakan disiplin sesuai karakter pelanggaran dan aturan yang berlaku.

6. Kepada serikat buruh dan serikat pekerja

Memberikan pendidikan mengenai prosedur surat peringatan serta mendampingi anggota yang menghadapi dugaan tindakan disiplin tidak adil.

7. Kepada seluruh pekerja Indonesia

Memahami peraturan perusahaan, menjalankan kewajiban kerja, menyimpan dokumen surat peringatan, dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang sah apabila terdapat ketidaksesuaian.

KETENTUAN SURAT PERINGATAN DALAM HUBUNGAN KERJA

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja setelah pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Masing-masing surat peringatan pada prinsipnya berlaku paling lama enam bulan, kecuali ditetapkan lain dalam dokumen hubungan kerja yang berlaku sesuai ketentuan.

Namun, tidak semua persoalan disiplin otomatis harus berakhir dengan pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan perlu memperhatikan jenis pelanggaran, dasar aturan, prosedur yang berlaku, serta ketentuan khusus mengenai pelanggaran bersifat mendesak apabila relevan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perusahaan harus menghindari penggunaan surat peringatan sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEKERJA BERHAK MENYAMPAIKAN KEBERATAN

Pekerja yang merasa surat peringatan diberikan secara tidak tepat dapat meminta penjelasan mengenai dasar penerbitannya.

Pekerja sebaiknya menyimpan salinan surat peringatan, dokumen perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan bukti lain yang relevan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat, pekerja dapat meminta pendampingan serikat pekerja.

Perundingan bipartit merupakan langkah awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keberatan pekerja perlu ditanggapi secara objektif, bukan dijadikan alasan untuk memberikan tekanan tambahan yang melanggar hukum.

PERLINDUNGAN TERHADAP KEGIATAN SERIKAT PEKERJA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat.

Perusahaan tidak boleh menggunakan tindakan disiplin sebagai sarana menghalangi kegiatan serikat pekerja yang dilindungi undang-undang.

Pasal 28 undang-undang tersebut melarang tindakan tertentu yang bertujuan menghalang-halangi atau memaksa pekerja dalam pembentukan, keanggotaan, kepengurusan, maupun kegiatan serikat pekerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan kebebasan berserikat merupakan bagian penting dari hubungan industrial yang demokratis.

HARAPAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan aturan disiplin secara adil, transparan, dan sesuai hukum.

Organisasi mengharapkan pemerintah memperkuat pembinaan mengenai tata cara pemberian surat peringatan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perusahaan diharapkan mengutamakan pembinaan, komunikasi, dan pemeriksaan objektif sebelum menjatuhkan tindakan disiplin.

Pekerja juga diharapkan memahami kewajiban serta haknya dalam hubungan kerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa disiplin kerja yang baik harus dibangun melalui kepastian aturan, penghormatan terhadap martabat pekerja, dan perlakuan yang adil.

SUMBER BERITA DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya Pasal 52.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 28.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Sumber informasi kebijakan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Editor: Rapi