Ancaman Banjir Rob Mengintai Wilayah Pesisir, ETH Minta Pemerintah Jangan Tunggu Bencana Datang
H. Safrizal: Keselamatan Masyarakat Pesisir Harus Menjadi Prioritas, Mitigasi Jangan Hanya Dilakukan Setelah Air Masuk Permukiman JAKARTA — Potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah Indonesia pada periode akhir Agustus hingga awal September 2026 mendapat perhatian serius dari Dewan...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
H. Safrizal: Keselamatan Masyarakat Pesisir Harus Menjadi Prioritas, Mitigasi Jangan Hanya Dilakukan Setelah Air Masuk Permukiman
JAKARTA — Potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah Indonesia pada periode akhir Agustus hingga awal September 2026 mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Elang Tiga Hambalang (ETH).
Ketua Umum Elang Tiga Hambalang H. Safrizal meminta pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan dan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat pesisir apabila terdapat peringatan resmi mengenai peningkatan tinggi muka air laut.
ETH menilai penanganan banjir rob tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah air memasuki permukiman masyarakat.
«“Jangan menunggu rumah masyarakat terendam baru pemerintah bergerak. Kalau sudah ada peringatan potensi rob, pemerintah daerah harus turun melakukan mitigasi, memetakan titik rawan dan memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan,” tegas H. Safrizal.»
FENOMENA ASTRONOMIS DAPAT MENINGKATKAN PASANG AIR LAUT
Fenomena fase bulan dapat memengaruhi kondisi pasang maksimum air laut. Pada wilayah pesisir tertentu, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir pesisir, terutama jika bersamaan dengan faktor meteorologis dan kondisi geografis setempat.
Namun, waktu dan ketinggian pasang berbeda pada setiap wilayah.
Karena itu, ETH meminta masyarakat tidak panik dan menjadikan informasi resmi BMKG serta instansi penanggulangan bencana sebagai rujukan utama.
ETH juga meminta informasi peringatan dini disampaikan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat.
H. SAFRIZAL: PEMERINTAH DAERAH HARUS TURUN KE TITIK RAWAN
H. Safrizal mengatakan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kawasan pesisir harus mengetahui wilayah mana yang selama ini menjadi langganan banjir rob.
Menurutnya, pemetaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas mitigasi.
«“Pemerintah daerah pasti mempunyai data daerah yang berulang kali terkena rob. Datangi wilayah itu lebih awal. Periksa tanggul, saluran air, pompa, akses evakuasi dan kesiapan petugas,” ujar Safrizal.»
Ia meminta aparat pemerintahan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ikut dilibatkan karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
GANDA SATRIA DHARMA: PERINGATAN DINI HARUS SAMPAI KE NELAYAN
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai informasi mengenai kondisi pesisir sangat penting bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut.
Nelayan, pekerja pelabuhan, masyarakat tambak serta warga yang tinggal dekat garis pantai perlu memperoleh informasi yang cepat mengenai kondisi pasang dan cuaca.
«“Peringatan jangan hanya berhenti di website atau media sosial instansi. Pastikan nelayan dan masyarakat di desa pesisir benar-benar menerima informasi tersebut,” ujar Ganda Satria Dharma.»
Menurutnya, pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari pemerintah desa, grup komunikasi masyarakat, pengeras suara, organisasi nelayan hingga media lokal.
ETH SOROT KONDISI MASYARAKAT PESISIR
ETH menilai banjir rob bukan hanya persoalan air laut masuk ke daratan.
Dampaknya dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi, sekolah, akses jalan hingga sanitasi.
Air laut juga dapat berdampak terhadap tambak, fasilitas umum dan sumber air masyarakat pada wilayah tertentu.
«“Ketika rob datang, yang terdampak bukan hanya bangunan. Pedagang tidak bisa bekerja, anak-anak kesulitan pergi sekolah, kendaraan rusak dan aktivitas ekonomi berhenti. Dampak sosial-ekonominya harus ikut dihitung,” kata H. Safrizal.»
ETH MINTA BPBD SIAPKAN SKENARIO DARURAT
Elang Tiga Hambalang meminta BPBD di daerah rawan memastikan kesiapan personel dan perlengkapan menghadapi kemungkinan kondisi darurat.
ETH mendorong kesiapan mencakup jalur evakuasi, lokasi pengungsian sementara, kebutuhan kelompok rentan, peralatan penyelamatan serta koordinasi dengan TNI, Polri dan unsur masyarakat.
Ganda Satria Dharma menegaskan bahwa mitigasi yang baik dapat mengurangi dampak bencana.
«“Tujuannya bukan menakut-nakuti masyarakat. Justru dengan persiapan yang baik, masyarakat tidak panik ketika kondisi darurat benar-benar terjadi,” ujarnya.»
SAFRIZAL: JANGAN BIARKAN ROB MENJADI MASALAH TAHUNAN TANPA SOLUSI
Ketua Umum ETH H. Safrizal juga meminta pemerintah melihat persoalan rob dalam perspektif jangka panjang.
Wilayah yang mengalami banjir pesisir secara berulang membutuhkan penanganan struktural, bukan sekadar bantuan darurat.
«“Kalau setiap tahun lokasi yang sama terendam, berarti ada persoalan yang harus diselesaikan secara permanen. Jangan setiap tahun datang membawa bantuan tetapi akar masalahnya tidak pernah ditangani,” tegas Safrizal.»
ETH mendorong pemerintah melakukan kajian menyeluruh mengenai perlindungan garis pantai, tanggul, drainase, pompa, penurunan muka tanah, tata ruang serta kondisi lingkungan pesisir sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
ETH DORONG AUDIT INFRASTRUKTUR PENGENDALI ROB
Menurut ETH, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur yang dibangun untuk mengendalikan banjir pesisir.
Tanggul yang rusak, pompa yang tidak berfungsi maupun drainase yang tersumbat harus diperbaiki sebelum kondisi pasang maksimum terjadi.
Ganda Satria Dharma mengatakan anggaran mitigasi bencana harus menghasilkan fasilitas yang benar-benar berfungsi.
«“Kalau pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk tanggul, pompa atau drainase, pastikan semuanya berfungsi ketika dibutuhkan. Jangan baru diperiksa ketika air sudah masuk,” katanya.»
ETH MINTA PERHATIAN KHUSUS UNTUK NELAYAN
Elang Tiga Hambalang juga meminta pemerintah memperhatikan kelompok nelayan.
Kondisi cuaca dan laut dapat berdampak langsung terhadap kemampuan nelayan mencari penghasilan.
Apabila terdapat peringatan resmi yang membuat nelayan tidak aman melaut, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan langkah perlindungan sosial sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
«“Nelayan menghadapi pilihan sulit. Kalau tidak melaut, tidak memperoleh penghasilan. Tetapi kalau kondisi laut berbahaya, keselamatan harus menjadi prioritas. Negara harus hadir pada situasi seperti itu,” kata Safrizal.»
GANDA: JANGAN SEBAR INFORMASI BENCANA YANG BELUM TERKONFIRMASI
Sekretaris Jenderal ETH Ganda Satria Dharma juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi mengenai bencana yang sumbernya tidak jelas.
Menurutnya, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kepanikan.
«“Cek informasi BMKG, BPBD dan instansi resmi. Jangan langsung menyebarkan pesan berantai yang tidak diketahui sumbernya, terutama yang menyebut waktu, lokasi dan ketinggian air secara pasti tanpa data resmi,” ujar Ganda.»
ETH SIAP DORONG JARINGAN DAERAH IKUT MEMANTAU
Elang Tiga Hambalang mendorong seluruh elemen masyarakat di wilayah pesisir untuk ikut membantu menyampaikan informasi dan melaporkan kondisi lapangan kepada pemerintah daerah apabila ditemukan situasi yang berpotensi membahayakan masyarakat.
ETH menilai organisasi kemasyarakatan dapat membantu pemerintah dalam aspek komunikasi, pemantauan sosial dan bantuan kemanusiaan tanpa mengambil alih kewenangan instansi penanggulangan bencana.
H. Safrizal meminta kegiatan kemanusiaan ditempatkan di atas kepentingan organisasi maupun kelompok.
«“Kalau masyarakat membutuhkan bantuan, jangan tanya dia kelompok mana atau organisasi mana. Keselamatan manusia harus menjadi yang pertama,” tegas Safrizal.»
H. SAFRIZAL: NEGARA HARUS HADIR SEBELUM, SAAT DAN SETELAH BENCANA
Menutup pernyataannya, Ketua Umum Elang Tiga Hambalang H. Safrizal meminta pemerintah menjadikan mitigasi sebagai bagian utama dari kebijakan penanggulangan bencana.
«“Negara tidak cukup hadir setelah bencana. Negara harus hadir sebelum bencana melalui peringatan dini dan mitigasi, hadir ketika bencana melalui penyelamatan, dan hadir setelahnya melalui pemulihan masyarakat,” ujar H. Safrizal.»
Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat pesisir membutuhkan kerja bersama pemerintah, BMKG, BPBD, TNI-Polri, organisasi masyarakat dan masyarakat setempat.
«“Jangan menunggu korban baru bergerak. Informasi yang cepat, persiapan yang matang dan koordinasi yang baik dapat menyelamatkan masyarakat,” pungkas Ganda Satria Dharma.»
Dewan Pimpinan Nasional
PERKUMPULAN ELANG TIGA HAMBALANG





