Reza Prasatria Dharma: Besarnya APBN harus dibuktikan dengan pendidikan yang lebih baik, lapangan kerja, perlindungan sosial, ekonomi rakyat, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Selasa, 29 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 setelah Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna Ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui RUU APBN 2027 setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menyatakan pengesahan APBN bukan akhir dari proses pertanggungjawaban negara, melainkan awal dari tahapan yang lebih penting: memastikan anggaran dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, efektif dan dapat diperiksa publik.

“APBN 2027 telah disahkan. Setelah ketok palu, pengawasan justru harus semakin kuat. Besarnya anggaran harus dibuktikan dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat—pendidikan yang lebih baik, lapangan kerja, perlindungan sosial, ekonomi rakyat yang tumbuh dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” kata Reza dalam sikap Satuan Mahasiswa ETH.

Fakta Terverifikasi: Belanja Negara Rp4.106,26 Triliun

Dalam postur final yang disepakati pemerintah dan DPR, belanja negara 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, sementara defisit APBN tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Menurut penjelasan Banggar DPR, kenaikan belanja sebesar Rp9,07 triliun dibanding postur sebelumnya diikuti kenaikan target pendapatan dengan nominal yang sama.

Asumsi ekonomi makro yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia 75 dolar AS per barel.

DPR dan pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, kemiskinan 6–6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen serta target penciptaan lapangan kerja baru sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.

Satuan Mahasiswa ETH: Jangan Ukur APBN Hanya dari Serapan

Satuan Mahasiswa ETH menilai persoalan utama setelah pengesahan adalah bagaimana pemerintah membuktikan bahwa belanja lebih dari Rp4.100 triliun menghasilkan perubahan konkret.

Reza mengatakan masyarakat tidak seharusnya hanya menerima laporan mengenai besarnya pagu atau persentase penyerapan.

“Kalau sebuah kementerian menghabiskan hampir 100 persen anggarannya, itu belum otomatis berarti berhasil. Publik perlu mengetahui apa yang dihasilkan: berapa pelayanan yang membaik, berapa masyarakat yang terbantu, berapa pekerjaan yang tercipta, dan apakah masalah yang menjadi sasaran program benar-benar berkurang.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap pengawasan kebijakan Satuan Mahasiswa ETH, bukan tuduhan adanya penyimpangan pada kementerian atau lembaga tertentu.

Target Pertumbuhan 6 Persen Harus Terasa di Rumah Tangga

Satuan Mahasiswa ETH memberikan perhatian khusus terhadap target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Dalam penjelasan pemerintah sebelumnya, kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif namun kredibel, dengan APBN diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, melindungi masyarakat dan menyediakan ruang bagi investasi. Kementerian Keuangan juga menyatakan investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

Menurut Reza, pertumbuhan tidak seharusnya dinilai hanya melalui PDB.

“Bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi harus mempunyai terjemahan sederhana: pekerjaan lebih tersedia, pendapatan membaik, UMKM memiliki pasar, harga kebutuhan tetap terjangkau dan generasi muda mempunyai kesempatan ekonomi yang lebih luas.”

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menyediakan indikator berkala yang memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Target 2,57–3,49 Juta Lapangan Kerja Perlu Dibuka Cara Pencapaiannya

Target penciptaan 2,57 juta sampai 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 menjadi salah satu indikator pembangunan yang telah disepakati.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, target tersebut perlu diikuti penjelasan mengenai sektor penyerap tenaga kerja, lokasi pekerjaan, kualitas pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan.

“Generasi muda perlu mengetahui lapangan kerja itu akan datang dari mana. Industri manufaktur, pangan, digital, pariwisata, konstruksi atau sektor lain? Pemerintah sebaiknya mempublikasikan peta penciptaan kerja sehingga perguruan tinggi dan generasi muda dapat mempersiapkan kompetensi sejak sekarang,” ujar Reza.

Organisasi juga meminta pemerintah membedakan antara pekerjaan formal, pekerjaan informal, pekerjaan sementara dan pekerjaan berproduktivitas tinggi dalam evaluasi target tersebut.

Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah Perlu Diawasi Pelaksanaannya

Salah satu perkembangan penting yang disepakati dalam APBN 2027 adalah pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah, terutama tenaga pendidikan dan kesehatan.

Anggaran yang disediakan untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp23 triliun. Pemerintah dan DPR menyatakan kebijakan tersebut diharapkan mengurangi tekanan belanja pegawai pemerintah daerah.

Satuan Mahasiswa ETH menilai kebijakan tersebut perlu dikawal sampai tingkat penerima.

Reza mengatakan:

“Guru, tenaga kesehatan dan PPPK lainnya tidak boleh hanya menjadi angka Rp23 triliun dalam APBN. Harus dipastikan pembayaran berjalan tepat waktu, datanya benar dan tidak ada daerah yang mengalami persoalan administratif sehingga hak pegawai tertunda.”

Organisasi meminta adanya dashboard pemantauan penyaluran anggaran PPPK yang tidak membuka data pribadi pegawai tetapi memungkinkan publik melihat progres per daerah.

Transfer ke Daerah Rp735 Triliun Harus Bisa Ditelusuri

APBN 2027 menetapkan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Satuan Mahasiswa ETH menilai pengawasan transfer ke daerah penting karena sebagian besar pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat berlangsung di provinsi dan kabupaten/kota.

“Masyarakat harus bisa mengikuti perjalanan uang publik. Dari APBN turun ke daerah, kemudian masuk program apa, berapa nilainya, siapa penerima manfaatnya dan apa hasilnya,” kata Reza.

Dalam keputusan hari ini, pemerintah dan DPR juga menyepakati penundaan kewajiban daerah terkait batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan minimal belanja infrastruktur 40 persen untuk menjaga ruang fiskal daerah.

Satuan Mahasiswa ETH menilai fleksibilitas tersebut perlu diikuti akuntabilitas agar kelonggaran fiskal tetap digunakan untuk pelayanan dan kebutuhan pembangunan yang terukur.

Pendidikan Harus Menjadi Salah Satu Ujian Terbesar APBN 2027

Satuan Mahasiswa ETH meminta masyarakat mahasiswa memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan.

Organisasi menilai keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup dilihat dari pemenuhan mandat persentase anggaran, tetapi harus diuji melalui indikator nyata: akses kuliah bagi masyarakat kurang mampu, kualitas sekolah, kondisi ruang kelas, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, mutu perguruan tinggi serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan.

Reza mengatakan:

“Kalau anggaran pendidikan besar tetapi mahasiswa masih berhenti kuliah karena biaya, sekolah rusak tidak tertangani, atau lulusan sulit masuk pasar kerja, maka kita harus berani mengevaluasi efektivitas belanjanya.”

Pernyataan itu merupakan rekomendasi kebijakan Satuan Mahasiswa ETH, bukan kesimpulan mengenai kinerja program pendidikan tertentu.

Mahasiswa Dorong “Dashboard APBN Berbasis Hasil”

Satuan Mahasiswa ETH mengusulkan pemerintah memperkuat sistem transparansi APBN dalam format yang mudah digunakan masyarakat.

Menurut organisasi, informasi idealnya memperlihatkan rantai:

pagu → realisasi → program → lokasi → penerima manfaat → progres → output → hasil.

“Dokumen APBN memang harus lengkap secara teknis, tetapi masyarakat juga membutuhkan versi yang bisa dipahami. Mahasiswa di Bogor, Papua, Aceh atau NTT semestinya dapat melihat program pemerintah di daerahnya dan memeriksa progresnya tanpa harus menjadi ahli keuangan negara,” kata Reza.

Keterbukaan tersebut, menurut organisasi, juga akan membantu media, perguruan tinggi dan masyarakat sipil melakukan pengawasan berbasis fakta.

Defisit 2,4 Persen: Pembiayaan Harus Produktif

Defisit APBN 2027 dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan secara ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur dengan menjaga kredibilitas fiskal.

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menunjukkan bagaimana pembiayaan defisit digunakan dan risiko fiskalnya dikelola.

“Defisit tidak tepat dinilai hanya sebagai baik atau buruk. Yang perlu dilihat adalah untuk apa pembiayaan digunakan. Jika negara berutang atau menggunakan instrumen pembiayaan, manfaat ekonominya harus lebih besar dan produktif bagi masyarakat,” ujar Reza.

Jangan Terjebak Kejar Serapan di Akhir Tahun

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan APBN 2027 direncanakan sejak awal sehingga tidak terjadi penumpukan belanja pada penghujung tahun.

Menurut organisasi, percepatan pengadaan tidak boleh mengorbankan kualitas barang, pekerjaan fisik ataupun pelayanan.

“Tujuan APBN bukan menghabiskan uang. Tujuannya menyelesaikan masalah masyarakat. Serapan tinggi harus berjalan bersama mutu yang tinggi,” kata Reza.

Enam Pertanyaan Satuan Mahasiswa ETH kepada Pemerintah

Setelah APBN 2027 disahkan, Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menjelaskan secara berkala bagaimana Rp4.106,26 triliun belanja negara diterjemahkan menjadi hasil; sektor apa yang menghasilkan 2,57–3,49 juta lapangan kerja baru; bagaimana target pertumbuhan 6 persen akan dirasakan kelompok berpendapatan rendah dan menengah; bagaimana transfer Rp735 triliun ke daerah dievaluasi; bagaimana pembayaran PPPK Rp23 triliun dipastikan tepat sasaran; serta bagaimana kualitas program dinilai selain dari persentase penyerapan anggaran.

Organisasi menilai jawaban tersebut sebaiknya disampaikan melalui laporan periodik yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Lima Fokus Pengawasan Satuan Mahasiswa ETH

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan perhatian akan diarahkan pada anggaran pendidikan dan mahasiswa; penciptaan lapangan kerja serta ekonomi rakyat; subsidi dan perlindungan sosial; transfer anggaran ke daerah; serta belanja program strategis kementerian/lembaga dengan nilai besar.

Reza menekankan pengawasan harus berbasis bukti.

“Mahasiswa tidak boleh asal menuduh. Kita harus membaca APBN, melihat kontrak dan program yang memang terbuka untuk publik, membandingkan target dengan realisasi, kemudian menyampaikan kritik berdasarkan data.”

Ia menambahkan:

“APBN 2027 sudah sah. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah anggarannya disetujui, tetapi apakah pelaksanaannya nanti benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan. Di situlah mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial yang kritis sekaligus konstruktif.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengikuti pelaksanaan APBN 2027 dan mendorong pengawasan yang transparan, berbasis data serta tetap menghormati hukum dan kewenangan lembaga negara.

Hambalang, Kabupaten Bogor
Selasa, 29 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum