Hambalang, 14 September 2026 — Kebijakan bahan bakar minyak bagi kapal perikanan kembali menjadi perhatian penting bagi nelayan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2026 pada 4 September 2026, yang mengatur verifikasi konsumen pengguna dan volume penyaluran BBM dengan harga khusus bagi kapal perikanan berukuran **di atas 30 GT sampai dengan 200 GT*.

Kebijakan tersebut melengkapi *Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2026*, yang mengatur petunjuk teknis penggunaan dan pengawasan Biosolar dengan harga khusus untuk sektor perikanan.

Bagi nelayan, persoalan BBM bukan sekadar persoalan administrasi. BBM merupakan salah satu komponen utama biaya operasi penangkapan ikan sehingga kepastian harga, ketersediaan stok dan kemudahan memperoleh BBM dapat menentukan apakah sebuah kapal dapat melaut secara ekonomis.

### Harga Khusus Rp15.000 per Liter

Dalam skema stimulus pemerintah pada 2026, BBM harga khusus bagi kapal perikanan *di atas 30 GT sampai 200 GT ditetapkan Rp15.000 per liter* dan dijadwalkan berlaku sampai *31 Desember 2026*.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan penyaluran hingga akhir 2026 sekitar *399 juta liter untuk kurang lebih 6.712 kapal*.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya menetapkan harga, tetapi memastikan BBM benar-benar tersedia pada tempat dan waktu yang dibutuhkan kapal.

### Verifikasi Harus Menjamin Ketepatan, Bukan Menambah Hambatan

Pemerintah membutuhkan mekanisme verifikasi untuk memastikan BBM diberikan kepada kapal yang memenuhi ketentuan.

Namun dari perspektif nelayan, proses tersebut juga perlu sederhana, cepat dan mempunyai kepastian pelayanan.

Digitalisasi melalui sistem perizinan dan pengawasan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan sekaligus mempercepat pelayanan apabila sistem-sistem tersebut terintegrasi dengan baik.

Yang harus dihindari adalah situasi ketika kapal telah memenuhi persyaratan tetapi tidak dapat beroperasi karena persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat.

### Stok dan Kuota Perlu Diketahui Nelayan

Ketersediaan BBM di lapangan sama pentingnya dengan harga.

Informasi mengenai *lokasi penyaluran, ketersediaan stok, kuota dan prosedur memperoleh BBM* sebaiknya dapat diakses dengan mudah oleh nelayan dan pengusaha kapal.

Transparansi seperti ini juga dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan.

Jika terdapat perbedaan antara alokasi dan realisasi penyaluran, datanya dapat segera dievaluasi.

### Nelayan Kecil Jangan Terlupakan

Skema harga khusus Rp15.000 per liter tersebut secara spesifik ditujukan kepada kapal *di atas 30 GT hingga 200 GT*.

Karena itu, persoalan akses BBM bagi nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT harus dibedakan.

Nelayan kecil tetap membutuhkan kepastian akses terhadap BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku, terutama di sentra-sentra nelayan yang jauh dari fasilitas penyaluran.

Kebijakan BBM nasional akan lebih efektif apabila mampu menjawab kebutuhan berbagai kelompok nelayan berdasarkan karakter kapalnya.

### Manfaat BBM Harus Sampai kepada Awak Kapal

Biaya BBM berkaitan erat dengan pendapatan usaha penangkapan.

Jika biaya operasional dapat ditekan, manfaat ekonominya seharusnya tidak berhenti pada pemilik atau pengelola kapal.

Perlindungan awak kapal dan transparansi mekanisme bagi hasil perlu ikut diperhatikan agar efisiensi biaya operasi turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan ABK dan keluarganya.

### Satuan Nelayan ETH Dapat Mengawal Empat Aspirasi Utama

Sebagai penyampai aspirasi masyarakat nelayan, *Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang* dapat mendorong empat agenda utama: *verifikasi yang sederhana dan cepat, kepastian stok dan kuota, transparansi penyaluran, serta evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan BBM terhadap biaya operasi dan pendapatan nelayan.*

Untuk nelayan kecil, organisasi dapat mendorong pemerintah memastikan titik penyaluran BBM subsidi semakin dekat dengan sentra pendaratan ikan dan desa-desa pesisir.

Posisi tersebut tidak menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM. Fokus pemberitaan adalah *pengawalan implementasi kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan*.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan BBM tidak cukup diukur dari berapa liter yang dialokasikan.

Ukuran yang lebih nyata adalah *berapa harga yang benar-benar dibayar nelayan, apakah BBM tersedia ketika kapal hendak berangkat, dan apakah kebijakan tersebut mampu menurunkan biaya operasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.*