Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan strategi efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini membuka peluang pemanfaatan fasilitas infrastruktur yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, untuk dialihfungsikan menjadi Dapur Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
​Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperluas jangkauan program MBG tanpa harus menambah beban anggaran melalui pembangunan dapur baru di setiap lokasi.
​Strategi Diversifikasi Pembiayaan
​Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan bahwa pemerintah kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BGN tengah menyiapkan sejumlah alternatif skema pembiayaan untuk pembangunan atau operasional dapur MBG, antara lain:
​CSR BUMN: Mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan negara untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
​Hibah Internasional: Memanfaatkan dana hibah dari negara donor yang tersedia untuk sektor pemenuhan gizi.
​Yayasan dan Pihak Ketiga: Melibatkan yayasan yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana hibah untuk pembangunan dapur.
​CSR Perusahaan Swasta: Mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil untuk berkontribusi melalui program CSR dalam penyediaan fasilitas dapur MBG.
​Efisiensi Anggaran
​Nanik menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah merupakan upaya konkret dalam menekan beban APBN.
​”Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN. Dengan skema ini, efisiensi dapat ditingkatkan sekaligus mempercepat pemerataan layanan gizi bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Nanik.
​Kebijakan ini mencerminkan langkah taktis pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program MBG dengan meminimalisir ketergantungan pada kas negara, sekaligus mempercepat realisasi pemenuhan gizi di wilayah yang sulit dijangkau.

​1. Landasan Regulasi Pengelolaan Dana Hibah
​Penerimaan hibah oleh pemerintah, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, diatur dalam koridor regulasi yang ketat untuk memastikan akuntabilitas:
​PP No. 10 Tahun 2011: Mengatur tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Setiap hibah yang masuk ke instansi pemerintah (BGN) harus melalui mekanisme perencanaan yang terintegrasi dengan kementerian terkait (seperti Kementerian Keuangan).
​Regulasi Teknis Kemenkeu: Dana hibah yang diterima harus masuk ke dalam APBN sebagai pendapatan hibah dan dicatatkan dalam sistem informasi keuangan negara (seperti SAKTI) untuk memastikan transparansi penggunaan.
​Audit BPK: Seluruh penggunaan dana hibah, meskipun bersumber dari luar, tetap menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena digunakan untuk program negara.

​2. Mekanisme Operasional CSR dan Tanggung Jawab Sosial
​Dalam skema BGN, keterlibatan pihak swasta dan BUMN melalui CSR diarahkan dengan pola:
​Pola In-Kind (Barang): Perusahaan tidak memberikan dana tunai, melainkan membangun atau merenovasi fasilitas kantin sekolah menjadi dapur standar SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ini memudahkan perusahaan dalam pelaporan CSR kepada pemegang saham.
​Pola Kemitraan (Kerja Sama Operasional): Pihak swasta atau BUMN dapat bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan peralatan masak atau distribusi logistik di wilayah 3T, di mana perusahaan memiliki operasional bisnis terdekat.
​Peraturan Terkait: Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Program MBG dapat dikategorikan sebagai kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

​3. Mitigasi Risiko dan Akuntabilitas
​Untuk memastikan keberlanjutan dan integritas program, BGN diprediksi akan menerapkan beberapa langkah kontrol:AspekStrategi Kontrol
StandarisasiBGN akan menetapkan standar teknis (SOP) dapur yang harus dipenuhi oleh pihak donor/CSR.
TransparansiPenggunaan dana hibah wajib dilaporkan dalam sistem pelaporan terpadu yang dapat dipantau oleh otoritas keuangan.
EvaluasiBGN melakukan audit berkala terhadap kualitas gizi yang dihasilkan oleh dapur yang didanai pihak ketiga guna memastikan standar nutrisi tetap terpenuhi.

4. Tantangan Implementasi
   ​Meskipun skema ini sangat efektif secara anggaran, BGN perlu memperhatikan:
   ​Keberlanjutan (Sustainability): Bagaimana operasional dapur tetap berjalan jika dana CSR atau hibah berakhir.
   ​Independensi: Menjaga agar bantuan CSR dari perusahaan tidak memengaruhi kebijakan pengadaan bahan baku pangan yang harus tetap memprioritaskan petani lokal atau UMKM di sekitar lokasi.
   ​Dengan mengintegrasikan skema-skema di atas, program MBG tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga gerakan gotong royong nasional yang memiliki landasan hukum yang kuat dan terjaga akuntabilitasnya.