Rakyat tentu membutuhkan bantuan ketika ekonomi menekan. Tetapi negara tidak boleh berhenti pada membagikan bantuan—pekerjaan yang lebih besar adalah memastikan masyarakat mempunyai pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan terkendali, dan kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 5 Oktober 2026

Pemerintah kembali menyiapkan sederet stimulus ekonomi untuk menghadapi kuartal IV tahun 2026. Paket kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.

Di antara program yang disiapkan adalah bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober–Desember 2026 kepada sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat kelompok desil 1–4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja, dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Selain itu, pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan direncanakan diperluas ke seluruh sektor dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja.

Angka-angka tersebut besar.

Namun bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), pertanyaan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada berapa triliun rupiah yang dikeluarkan negara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah uang itu dibelanjakan, apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih kuat?

Safrizal: Jangan Sampai Negara Sibuk Membagikan Bantuan, tetapi Lupa Membuat Rakyat Mandiri

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai stimulus pemerintah layak diapresiasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan harga dan pelemahan pendapatan.

Namun Safrizal mengingatkan bahwa bantuan sosial seharusnya berfungsi sebagai jembatan ketika masyarakat mengalami tekanan, bukan menjadi satu-satunya jawaban terhadap persoalan ekonomi rakyat.

“Ketika rakyat membutuhkan bantuan, negara memang harus hadir. Tetapi kita jangan terjebak dalam pola bahwa setiap tekanan ekonomi selalu dijawab dengan bantuan sementara. Pertanyaan besarnya adalah mengapa daya beli sebagian masyarakat masih begitu mudah terpukul? Di situlah akar masalah ekonomi harus dibongkar,” kata Safrizal dalam naskah pernyataan DPN ETH untuk publikasi.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan dari sisi yang lebih mendasar: ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan, produktivitas masyarakat, harga pangan, biaya perumahan, transportasi, pendidikan hingga kemampuan UMKM bertahan.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan beras 10 kilogram atau subsidi selama beberapa bulan. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan layak, harga kebutuhan yang terkendali, pendidikan yang membuka masa depan dan dunia usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Bantuan harus menjadi penyelamat sementara, sedangkan kemandirian ekonomi harus menjadi tujuan akhirnya,” lanjut Safrizal.

Triliunan Rupiah Harus Sampai kepada Orang yang Benar

DPN ETH juga menyoroti masalah klasik dalam berbagai program bantuan pemerintah: ketepatan data penerima.

Dalam kebijakan kuartal IV, pemerintah sendiri masih melakukan cross-check data lintas kementerian/lembaga untuk beberapa program, termasuk rencana pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada masyarakat desil 1 sampai desil 4.

Bagi DPN ETH, persoalan data tidak boleh dianggap sepele.

Satu nama yang tidak semestinya menerima bantuan berarti ada kemungkinan warga lain yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir.

Sebaliknya, apabila masyarakat miskin tidak tercatat karena persoalan administrasi, maka program yang secara anggaran terlihat besar dapat kehilangan makna di lapangan.

Ganda Satria Dharma: Jangan Hanya Umumkan Nilai Anggaran, Publik Perlu Melihat Siapa Menerima dan Apa Hasilnya

Sikap tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Menurutnya, semakin besar nilai stimulus yang dikeluarkan pemerintah, semakin tinggi pula standar transparansi dan pengawasan yang harus diterapkan.

“Publik jangan hanya diberi informasi bahwa anggarannya sekian triliun dan penerimanya sekian juta orang. Pemerintah juga harus memastikan datanya benar, distribusinya tepat, tidak ada pungutan, tidak ada penerima fiktif, tidak ada duplikasi, dan masyarakat mempunyai saluran pengaduan yang mudah ketika menemukan masalah,” tegas Ganda Satria Dharma dalam naskah pernyataan untuk publikasi.

Ia menilai pemerintah perlu menyediakan mekanisme evaluasi yang mudah dipahami masyarakat.

Bukan hanya indikator berapa banyak bantuan sudah dibagikan, tetapi juga indikator apa dampaknya setelah bantuan tersebut diterima.

“Kalau hampir Rp12 triliun dikeluarkan untuk subsidi upah, kita harus tahu apakah benar-benar menjaga konsumsi pekerja. Kalau Rp17,5 triliun digunakan untuk bantuan beras, kita harus melihat apakah daya beli dan ketahanan pangan keluarga penerima memang terbantu. Ukuran keberhasilan negara harus bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi hasil yang dirasakan rakyat,” tambah Ganda.

Ekonomi Diklaim Menguat, Mengapa Stimulus Masih Dibutuhkan?

Pertanyaan lain yang menurut DPN ETH menarik untuk dikaji adalah hubungan antara membaiknya sejumlah indikator makroekonomi dengan kebutuhan masyarakat terhadap stimulus.

Pemerintah menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga memasuki kuartal IV 2026. Inflasi September tercatat 3,28 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen, sementara sejumlah indikator perdagangan dan manufaktur juga disebut menunjukkan perkembangan positif.

DPN ETH menilai dua kondisi tersebut tidak harus dipertentangkan.

Ekonomi nasional dapat menunjukkan indikator makro yang positif, tetapi sebagian rumah tangga tetap mengalami tekanan.

Justru di sinilah kebijakan pemerintah harus lebih presisi.

Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pertumbuhan penghasilan masyarakat.

Jika ekonomi tumbuh sementara mayoritas masyarakat masih sangat rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, maka kualitas pertumbuhan tersebut tetap perlu dievaluasi.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Perbaikan

DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan agar pemerintah tidak menjadikan stimulus kuartal IV sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.

Pertama, bersihkan dan integrasikan data penerima bantuan. Identitas penerima harus dapat diverifikasi sehingga bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang berhak.

Kedua, buka dashboard realisasi kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui jumlah penerima, wilayah penyaluran, progres distribusi dan mekanisme pengaduan.

Ketiga, hubungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan. Masyarakat usia produktif yang menerima bantuan perlu memperoleh akses pelatihan, pekerjaan, pembiayaan usaha atau program produktif.

Keempat, perkuat penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah memang merencanakan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang pada 2027. DPN ETH mendorong agar keberhasilannya diukur berdasarkan berapa banyak peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatannya, bukan sebatas jumlah peserta.

Kelima, tekan biaya hidup rumah tangga. Stabilitas pangan, transportasi, energi dan perumahan harus menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli.

Keenam, audit dampak kebijakan. Setelah kuartal IV berakhir, pemerintah perlu mengumumkan secara terbuka apakah bantuan tersebut efektif terhadap konsumsi rumah tangga, kemiskinan, pengangguran dan aktivitas ekonomi.

DPN ETH: Jangan Jadikan Rakyat Sekadar Angka Penerima Bantuan

Safrizal menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak boleh menjadikan masyarakat sekadar objek kebijakan.

“Rakyat jangan hanya muncul dalam laporan sebagai angka penerima manfaat. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika semakin banyak masyarakat yang tidak lagi membutuhkan bantuan karena mereka sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan kehidupan yang lebih baik,” ujar Safrizal.

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa kebijakan bantuan akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila dijalankan transparan dan dapat dievaluasi.

“Satu rupiah uang negara pun harus mempunyai tujuan. Kalau pemerintah mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk menjaga daya beli, maka hasilnya harus bisa dibuktikan. Transparansi bukan untuk mempersulit pemerintah, tetapi untuk memastikan kebijakan benar-benar bekerja,” tegas Ganda.

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa stimulus merupakan instrumen penting untuk menahan tekanan ekonomi.

Namun pekerjaan pemerintah tidak berakhir ketika beras dibagikan atau subsidi masuk ke rekening pekerja.

Pekerjaan pemerintah baru dapat disebut berhasil ketika rakyat yang hari ini membutuhkan bantuan, perlahan-lahan memiliki kekuatan ekonomi untuk berdiri tanpa bantuan.

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang mempunyai semakin banyak penerima bantuan.

Negara yang kuat adalah negara yang berhasil membuat semakin banyak rakyatnya mampu hidup layak dari hasil kerja dan usahanya sendiri.