Pemerintah menyiapkan bantuan beras dalam jumlah terbesar sejak program diluncurkan. Bantuan itu penting bagi jutaan keluarga, tetapi pekerjaan negara tidak boleh berhenti ketika karung beras sampai di rumah penerima.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

7 Oktober 2026 — Program bantuan pangan beras pemerintah memasuki skala yang semakin besar. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan total bantuan pangan beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 2,6 juta ton, menjadi alokasi tahunan terbesar sejak program tersebut diluncurkan pada 2023.

Untuk periode Juli–September 2026, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan sekitar 967,5 ribu ton atau 97 persen dari target. Program kemudian dilanjutkan untuk Oktober, November dan Desember dengan kebutuhan sekitar 997 ribu ton.

Sasaran program mencapai 33,24 juta penerima manfaat dari kelompok masyarakat desil 1 sampai desil 4. Masing-masing memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan tambahan periode Oktober–Desember, bantuan pangan beras diberikan selama delapan bulan sepanjang 2026.

Bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), program sebesar ini menunjukkan kemampuan negara hadir ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

Namun besarnya bantuan juga melahirkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Apakah bantuan tersebut hanya membuat masyarakat bertahan beberapa bulan, atau sekaligus menjadi bagian dari strategi membuat keluarga miskin semakin mandiri?

Safrizal: Tidak Boleh Ada Rakyat Kesulitan Makan, tetapi Bantuan Bukan Tujuan Akhir

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Safrizal, dalam naskah pernyataan DPN ETH untuk publikasi, menilai bantuan pangan merupakan bentuk intervensi negara yang penting ketika daya beli masyarakat belum merata.

“Kalau negara mempunyai stok dan kemampuan, tidak boleh ada rakyat yang kesulitan memperoleh makanan pokok. Bantuan beras harus sampai kepada keluarga yang memang membutuhkan, tepat waktu dan dengan kualitas yang layak.”

Namun Safrizal menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program sosial tidak boleh sekadar dihitung dari banyaknya ton beras yang berhasil keluar dari gudang.

“Kita jangan hanya bangga mengatakan 2,6 juta ton sudah dialokasikan. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apakah keluarga penerima menjadi lebih kuat secara ekonomi? Apakah mereka mempunyai pekerjaan, usaha, keterampilan dan kesempatan untuk suatu hari tidak lagi bergantung pada bantuan?”

Menurut DPN ETH, bantuan sosial harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan sistem permanen yang membiarkan keluarga miskin tetap berada pada kondisi yang sama dari tahun ke tahun.

33,24 Juta Penerima: Akurasi Data Menjadi Pertaruhan Besar

Semakin besar jumlah penerima, semakin besar pula tantangan memastikan bantuan jatuh kepada masyarakat yang tepat.

Bapanas sebelumnya menyatakan data penerima terus diperbarui melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan masyarakat yang menerima memang masuk dalam kelompok yang berhak.

Safrizal menilai akurasi data merupakan persoalan yang sangat mendasar.

“Satu keluarga mampu yang masih menerima bantuan berarti ada kemungkinan satu keluarga miskin yang seharusnya menerima justru tertinggal. Kesalahan data bukan sekadar kesalahan administrasi. Dampaknya langsung terhadap isi dapur masyarakat.”

DPN ETH mendorong mekanisme koreksi penerima dibuat sederhana.

Warga yang merasa berhak tetapi tidak tercatat harus mempunyai saluran untuk menyampaikan keberatan. Sebaliknya, data penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik perlu diperbarui secara berkala.

Data sosial tidak boleh dianggap sebagai foto yang tidak pernah berubah.

Kondisi sebuah keluarga dapat berubah akibat PHK, kematian pencari nafkah, bencana, sakit, pindah tempat tinggal ataupun perbaikan ekonomi.

Bantuan Beras Juga Digunakan untuk Menahan Tekanan Harga

Bapanas menyatakan bantuan pangan juga diharapkan membantu mengurangi tekanan permintaan beras di pasar sehingga turut menjaga stabilitas harga.

Penyaluran Juli–September yang dimulai pertengahan Agustus dinilai ikut membantu menekan fluktuasi harga.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk bantuan Oktober–Desember, dan pada saat yang sama menyiapkan satu juta ton beras bersubsidi untuk pasar dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram.

DPN ETH menilai stabilisasi harga perlu dilakukan dengan keseimbangan.

Harga di konsumen harus terjangkau, tetapi petani juga jangan sampai menerima harga terlalu rendah.

Safrizal mengatakan:

“Jangan menyelesaikan masalah konsumen dengan membuat petani menjadi korban. Negara harus mampu menjaga dua sisi sekaligus: rakyat membeli beras dengan harga wajar dan petani tetap memperoleh harga yang membuat mereka mau terus menanam.”

Menurutnya, kebijakan pangan harus melihat seluruh rantai—mulai dari benih, pupuk, produksi, gabah petani, penggilingan, pergudangan, transportasi hingga harga di pasar.

Ganda Satria Dharma: 2,6 Juta Ton Terlalu Besar untuk Diawasi Hanya lewat Laporan Tertutup

Pernyataan Safrizal dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Menurut Ganda, volume bantuan yang mencapai jutaan ton membutuhkan sistem pengawasan publik yang jauh lebih terbuka.

“Ketika program mencapai 2,6 juta ton dan puluhan juta penerima, pengawasannya tidak boleh hanya berdasarkan laporan dari meja ke meja. Publik harus dapat mengetahui kuota daerahnya, jadwal penyaluran, berapa yang sudah diterima dan ke mana masyarakat melapor jika bermasalah.”

Ia mendorong Bapanas, Bulog, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah membangun dashboard terpadu yang dapat menunjukkan realisasi distribusi hingga kabupaten/kota.

“Kalau di pusat disebut realisasinya 97 persen, publik perlu tahu tiga persen yang belum selesai itu berada di mana dan apa penyebabnya. Transparansi seperti ini bukan mencari kesalahan, tetapi membantu pemerintah menyelesaikan hambatan lebih cepat.”

Ganda juga meminta pengawasan terhadap kualitas beras.

Bantuan kepada masyarakat tidak boleh dianggap sebagai alasan menurunkan standar mutu.

“Penerima bantuan adalah warga negara, bukan warga kelas dua. Beras yang diberikan harus layak dikonsumsi dan kualitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan.”

Bantuan Terbesar Sejak 2023 Harus Menghasilkan Evaluasi Terbesar

Bapanas menyebut 2026 sebagai tahun dengan volume bantuan pangan beras terbesar sejak program diluncurkan pada 2023. Pada 2024, misalnya, total bantuan beras mencapai sekitar 1,9 juta ton untuk 22 juta penerima per bulan pada periode penyaluran tertentu.

DPN ETH menilai pembesaran skala program harus diikuti evaluasi yang sama seriusnya.

Pemerintah perlu mengetahui:

• seberapa besar bantuan mengurangi pengeluaran pangan keluarga;
• apakah memengaruhi harga beras di pasar;
• apakah terdapat penerima ganda atau tidak tepat sasaran;
• bagaimana kualitas dan ketepatan waktu distribusi;
• apakah beras yang digunakan memperkuat serapan produksi petani Indonesia;
• dan apakah jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan berkurang dari waktu ke waktu.

Safrizal menegaskan:

“Kalau lima tahun lagi penerima terus bertambah tanpa ada keluarga yang berhasil naik kelas, maka kita perlu bertanya apakah perlindungan sosial kita sudah benar-benar berhasil mengubah kehidupan masyarakat.”

Jangan Sampai Bantuan Memutus Hubungan dengan Produksi Petani

Pemerintah menegaskan beras yang menopang program bantuan pangan berasal dari produksi petani Indonesia dan pengadaan dalam negeri menjadi bagian penting dalam penguatan stok pemerintah.

DPN ETH mendukung pendekatan tersebut.

Menurut Safrizal, dana negara yang digunakan membantu masyarakat sekaligus seharusnya dapat menggerakkan ekonomi petani nasional.

“Kalau pemerintah membeli beras petani untuk kemudian membantu keluarga miskin, satu anggaran dapat menghasilkan dua manfaat sekaligus: melindungi konsumen dan menjaga penghasilan produsen.”

Namun pengadaan harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan agar tidak membuka ruang permainan harga, kualitas ataupun distribusi.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Perbaikan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mengusulkan tujuh langkah agar bantuan pangan beras memberikan dampak yang lebih kuat.

Pertama — Pastikan data penerima selalu diperbarui.
Integrasikan data pusat dan daerah serta sediakan mekanisme koreksi yang mudah.

Kedua — Buka realisasi distribusi kepada publik.
Kuota, jadwal dan progres penyaluran setiap daerah harus mudah diperiksa.

Ketiga — Jaga mutu beras.
Buat mekanisme penggantian apabila ditemukan bantuan yang rusak atau tidak layak konsumsi.

Keempat — Perkuat pengadaan dari produksi petani nasional.
Program perlindungan sosial harus sekaligus memberi pasar yang sehat kepada petani Indonesia.

Kelima — Hubungkan penerima usia produktif dengan program pemberdayaan.
Pelatihan, pekerjaan, pembiayaan UMKM dan peningkatan keterampilan perlu menjadi jalan keluar jangka panjang.

Keenam — Ukur dampaknya terhadap harga dan daya beli.
Jangan hanya menghitung tonase yang disalurkan.

Ketujuh — Evaluasi berapa keluarga yang berhasil keluar dari bantuan.
Keberhasilan sosial tertinggi adalah ketika masyarakat tidak lagi membutuhkan bantuan karena kondisi ekonominya meningkat.

Ganda: Jangan Sampai Karung Sampai, tetapi Datanya Hilang

Ganda Satria Dharma menilai sistem digital dapat digunakan untuk memperkuat pertanggungjawaban penyaluran.

“Setiap bantuan harus mempunyai jejak distribusi dari gudang sampai penerima, tetapi jangan membuat administrasi terlalu rumit bagi masyarakat miskin. Teknologi harus mempermudah pengawasan pemerintah, bukan mempersulit orang mendapatkan hak.”

Menurutnya, data yang dikumpulkan juga harus dilindungi.

Informasi penerima bantuan merupakan data sosial yang tidak boleh digunakan sembarangan di luar tujuan program.

Ia juga mendorong pemerintah menyediakan nomor pengaduan nasional yang mudah diakses ketika bantuan terlambat, tidak lengkap, kualitasnya buruk ataupun ditemukan dugaan penyimpangan.

Safrizal: Tujuan Terbesar Bukan Membagikan Semakin Banyak Beras

Safrizal menilai negara memang harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan.

Namun ia mengingatkan bahwa negara sejahtera bukan diukur dari seberapa besar jumlah bantuan yang terus dibagikan.

“Kita harus mempunyai keberanian mengatakan tujuan terbesar kita bukan membagikan semakin banyak karung beras setiap tahun. Tujuan terbesar adalah membuat semakin banyak keluarga Indonesia mempunyai pendapatan yang cukup sehingga suatu hari mereka bisa membeli beras dari hasil kerja dan usahanya sendiri.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Bantuan sosial yang baik memiliki dua pintu: pintu masuk untuk masyarakat yang sedang membutuhkan, dan pintu keluar bagi keluarga yang ekonominya sudah membaik. Pemerintah harus membangun keduanya.”

DPN Elang Tiga Hambalang memandang bantuan pangan 2026 sebagai kebijakan yang penting dalam melindungi daya beli masyarakat.

Hampir satu juta ton lagi akan disalurkan untuk Oktober hingga Desember.

Puluhan juta keluarga akan memperoleh manfaatnya.

Tetapi setelah karung-karung beras tersebut sampai ke rumah masyarakat, pekerjaan negara belum selesai.

Karena tujuan pembangunan bukan sekadar memastikan rakyat bisa makan hari ini.

Tujuan yang jauh lebih besar adalah membuat rakyat mempunyai kekuatan ekonomi untuk menentukan kehidupan mereka sendiri esok hari.