Bapanas melaporkan penyaluran Juli–September mencapai 967,5 ribu ton atau 97 persen. Untuk Oktober–Desember disiapkan sekitar 997 ribu ton, dengan alokasi 10 kilogram per penerima setiap bulan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 7 Oktober 2026 WIB

Kelanjutan bantuan pangan beras hingga akhir 2026 menjadi penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok dan daya beli rumah tangga. Dari perspektif kontrol sosial mahasiswa, ukuran keberhasilan program tidak cukup berdasarkan jumlah beras yang dialokasikan secara nasional, tetapi harus dapat diperiksa sampai pada ketepatan penerima, waktu penyaluran, kualitas beras, dan penyelesaian pengaduan.

Badan Pangan Nasional menyatakan dalam perkembangan yang dipublikasikan hari ini, 7 Oktober 2026, bahwa realisasi bantuan pangan beras untuk periode Juli–September mencapai 967,5 ribu ton atau sekitar 97 persen hingga 30 September 2026. Pemerintah selanjutnya melanjutkan program untuk periode Oktober, November, dan Desember.

Sasaran program tercatat 33,24 juta penerima bantuan pangan, masing-masing memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Untuk Oktober–Desember, kebutuhan diproyeksikan sekitar 997 ribu ton. Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 2,6 juta ton, terdiri atas 662,8–664 ribu ton untuk Februari–Maret, 967,5 ribu ton untuk Juli–September, dan sekitar 997 ribu ton untuk Oktober–Desember.

Bapanas sebelumnya menegaskan bahwa data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program diarahkan kepada kelompok desil 1–4. Pemerintah juga menyatakan stok beras Bulog mendukung keberlanjutan bantuan.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan:

“Bantuan pangan harus dapat diperiksa sampai kepada penerima. Masyarakat perlu mengetahui kapan beras disalurkan, apakah jumlah dan kualitasnya sesuai, bagaimana memperbaiki data penerima yang keliru, serta ke mana pengaduan disampaikan apabila bantuan belum diterima.”

Pertanyaan pengawasan yang perlu dijawab adalah berapa alokasi setiap provinsi dan kabupaten/kota, kapan jadwal distribusi Oktober–Desember dimulai, berapa penerima yang mengalami persoalan data, dan bagaimana kualitas beras diperiksa sebelum diserahkan.

Satuan Mahasiswa ETH mengusulkan empat perbaikan:

1. Bapanas dan Perum Bulog menerbitkan progres distribusi per daerah secara berkala.
2. Kemensos dan pemerintah daerah menyediakan mekanisme koreksi data penerima dengan nomor pengaduan.
3. Bulog dan pemda melakukan pemeriksaan kualitas beras secara sampling serta mencatat hasilnya.
4. Pemerintah mempublikasikan jumlah pengaduan, waktu penyelesaian, dan persentase bantuan yang diterima tepat waktu tanpa membuka data pribadi.

Indikator tindak lanjutnya meliputi realisasi penyaluran, ketepatan waktu, kesesuaian jumlah, keluhan kualitas, koreksi data dan penyelesaian pengaduan. Manfaatnya adalah perlindungan daya beli lebih terukur. Keterbatasannya, tantangan geografis dan perubahan data penerima dapat menyebabkan realisasi antardaerah tidak sama, sehingga angka nasional perlu dibaca bersama data lokal.