Medan, Sumatera Utara — Jumat, 9 Oktober 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar untuk 30 kabupaten/kota guna mempercepat pemerataan pembangunan. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan rampung hingga Desember 2026, dengan realisasi fisik yang masih berlangsung.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution menyampaikan perkembangan tersebut dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).

Dalam publikasi Diskominfo Sumut, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar, sementara nilai yang telah berkontrak sebesar Rp325 miliar. Angka tersebut merupakan nilai pekerjaan yang sudah berkontrak, sehingga belum menunjukkan seluruh pembangunan telah selesai.

Bantuan diberikan berdasarkan proposal kabupaten/kota yang diverifikasi Bapperida. Sebagian besar usulan diperuntukkan bagi peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaannya diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah.

Perkembangan ini membuka harapan bagi perbaikan akses masyarakat. Jalan yang layak dapat memudahkan perjalanan menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, memperlancar pengangkutan hasil pertanian, serta menunjang kegiatan usaha warga.

Dalam usulan tanggapannya, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menekankan pentingnya memastikan percepatan pembangunan berjalan bersama pengawasan kualitas.

“Bantuan pembangunan Rp325 miliar ini perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Percepatan pekerjaan harus berjalan bersama pengawasan mutu, keterbukaan anggaran, dan kepastian penyelesaian. Warga membutuhkan jalan yang aman, akses pelayanan yang mudah, serta infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi.”

Tanggapan tersebut juga menyoroti pentingnya menempatkan kebutuhan mendesak masyarakat sebagai dasar penentuan prioritas. Informasi mengenai lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab perlu mudah diakses agar warga dapat mengikuti perkembangannya.

“Kebutuhan mendesak masyarakat harus menjadi dasar penentuan prioritas. Setiap laporan mengenai kerusakan jalan atau hambatan akses pelayanan perlu mendapat jawaban dan tindak lanjut yang jelas. Masyarakat juga perlu mengetahui siapa yang menangani persoalan tersebut dan bagaimana perkembangan penyelesaiannya.”

Keterbukaan tersebut dapat memperkuat pengawasan masyarakat. Pengaduan yang dilengkapi lokasi, kondisi lapangan, dan dampak persoalan akan membantu instansi berwenang melakukan pemeriksaan serta menentukan penanganan.

Pengawasan juga perlu menjangkau mutu hasil pekerjaan. Ketahanan jalan, fungsi drainase, keselamatan pengguna, dan kemudahan akses harus menjadi perhatian sejak pelaksanaan hingga pemeriksaan akhir. Apabila ditemukan kekurangan, perbaikan perlu dilakukan sesuai tanggung jawab pihak terkait.

Target penyelesaian pada akhir tahun harus diikuti perencanaan yang disiplin. Kendala pelaksanaan perlu dijelaskan secara terbuka, disertai langkah penyelesaian yang terukur agar masyarakat memperoleh kepastian.

Bahar berharap agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang dirasakan warga.

“Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara berharap pemerintah daerah memastikan setiap anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari kualitas hasil pekerjaan dan perubahan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.”

Sumber: Diskominfo Sumut, “Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota”, 8 Oktober 2026. https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/pemprov-sumut-salurkan-bkp-rp325-miliar-percepat-pembangunan-kabupatenkota

Redaksi: Elang Tiga Global News