Hambalang, Kabupaten Bogor — Selasa, 27 Oktober 2026 Perlindungan hak pekerja membutuhkan peraturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta pelaksanaan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan benar-benar diterapkan di lingkungan kerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membuka ruang dialog yang bermakna bagi pekerja dan pengusaha.

Menurut pandangan organisasi, keberadaan peraturan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pekerja masih kesulitan memperoleh informasi tentang haknya, menghadapi hambatan ketika menyampaikan pengaduan, atau tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.

Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disertai sosialisasi yang mudah dipahami, pelayanan pengaduan yang efektif, dan penegakan aturan sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.

enam persoalan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian

1. kepastian pembayaran upah

Pekerja berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan komponen penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar kewajiban pengupahan dipenuhi oleh perusahaan.

2. kejelasan status hubungan kerja

Perjanjian kerja dan status hubungan kerja harus disampaikan secara jelas kepada pekerja. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan mekanisme alih daya perlu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

3. perlindungan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja

Prosedur pemutusan hubungan kerja perlu dijalankan sesuai peraturan. Pekerja harus mendapatkan informasi tentang proses, hak, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia.

4. keselamatan dan kesehatan kerja

Perusahaan perlu menyediakan lingkungan kerja yang aman, melakukan pencegahan kecelakaan, serta memberikan pelatihan dan perlengkapan keselamatan sesuai risiko pekerjaan.

5. perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil

Lingkungan kerja yang bermartabat harus menjamin perlakuan yang adil. Pengaduan mengenai dugaan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan perlu ditangani secara profesional dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan hak semua pihak.

6. akses terhadap pengaduan dan penyelesaian perselisihan

Pekerja perlu mengetahui saluran pengaduan resmi yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Proses penanganan laporan harus jelas, dapat ditelusuri, dan dilaksanakan sesuai kewenangan lembaga terkait.

serikat pekerja memiliki peran penting dalam pengawasan

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa serikat pekerja dapat membantu menjembatani komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

Melalui dialog sosial, pendidikan ketenagakerjaan, dan penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab, serikat pekerja dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi di tempat kerja sekaligus mendorong penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Organisasi juga mendorong agar konsultasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha secara proporsional. Masukan dari lapangan perlu dipertimbangkan agar kebijakan yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan nyata tanpa mengabaikan kepastian hukum.

saran dan masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan

kepada kementerian ketenagakerjaan republik indonesia

• Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.
• Menyediakan informasi resmi mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha.
• Mempermudah akses pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
• Membuka ruang dialog dan konsultasi bagi serikat pekerja serta organisasi pengusaha.
• Meningkatkan sosialisasi aturan ketenagakerjaan kepada pekerja di berbagai sektor.

kepada dpr ri

• Mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sesuai fungsi dan kewenangannya.
• Menampung aspirasi pekerja dan serikat buruh dari berbagai daerah.
• Mendorong keterbukaan informasi serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja.

kepada pemerintah daerah dan pengawas ketenagakerjaan

• Memperkuat penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
• Menindaklanjuti pengaduan berdasarkan prosedur yang berlaku.
• Mendorong penyelesaian perselisihan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.

kepada perusahaan dan pemilik usaha

• Memenuhi kewajiban ketenagakerjaan sesuai peraturan.
• Memberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian kerja, upah, jam kerja, dan hak pekerja.
• Mengutamakan komunikasi dengan pekerja dan serikat pekerja ketika muncul persoalan.
• Menjaga keselamatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bermartabat.

kepada serikat buruh dan pekerja

• Meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban ketenagakerjaan.
• Menyampaikan aspirasi berdasarkan fakta dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Menggunakan jalur dialog, pengaduan resmi, dan mekanisme hukum yang tersedia.
• Mengawal kebijakan secara kritis, tertib, dan konstruktif.

kepada masyarakat dan media

• Memeriksa informasi ketenagakerjaan melalui sumber resmi dan tepercaya.
• Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
• Mendukung pengawasan publik yang objektif dan menghormati proses hukum.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat perlindungan hak pekerja melalui pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, dan dialog sosial.

Perlindungan tenaga kerja yang baik membutuhkan komitmen bersama. Pekerja perlu memahami hak dan kewajibannya, perusahaan harus menjalankan ketentuan yang berlaku, dan pemerintah perlu memastikan pengawasan serta pelayanan publik berjalan secara profesional.

Organisasi akan terus mendorong penyampaian aspirasi secara konstruktif demi terciptanya hubungan industrial yang adil, produktif, dan bermartabat.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang

Bersatu, berjuang, bermartabat.

sumber informasi dan referensi

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia — informasi kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan:
   https://kemnaker.go.id/
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan — rujukan untuk memeriksa peraturan resmi:
   https://jdih.kemnaker.go.id/
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI — rujukan informasi legislasi:
   https://jdih.dpr.go.id/