Hambalang, Kabupaten Bogor — 23 September 2026. Ketahanan energi nasional kembali menjadi perhatian setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 18–21 hari di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan risiko gangguan rantai pasok energi global. Pernyataan tersebut disampaikan pada 22 September 2026 dalam Electricity Connect 2026 di Tangerang.

Pemerintah pada saat yang sama memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir 2026, sedangkan harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti perkembangan pasar dan Indonesian Crude Price (ICP). Pertamina Patra Niaga juga menyatakan per 21 September belum terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, kepastian stok jangka pendek merupakan hal penting. Namun perkembangan geopolitik menunjukkan ketahanan energi tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan memenuhi konsumsi beberapa minggu dalam keadaan normal.

Safrizal: Jangan Hanya Bertanya Stok Cukup Berapa Hari

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan sikap organisasi:

“Cadangan 18 sampai 21 hari tentu penting untuk menjaga aktivitas masyarakat. Tetapi negara juga harus bertanya: bagaimana kalau gangguan pasokan internasional berlangsung 30 hari, 60 hari atau bahkan lebih lama?”

Menurut Safrizal, ukuran ketahanan energi harus mencakup kemampuan negara menghadapi keadaan yang tidak normal.

“Jangan hanya mengukur apakah SPBU hari ini mempunyai BBM. Ukur juga kemampuan negara bertahan ketika jalur perdagangan terganggu, harga minyak melonjak, pengiriman terlambat atau pemasok utama mengalami masalah.”

Pernyataan tersebut merupakan pandangan DPN ETH mengenai manajemen risiko energi, bukan klaim bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan BBM. Pemerintah menyatakan pasokan nasional masih aman.

ESDM Sebelumnya Akui Kapasitas Penyimpanan Perlu Diperkuat

Kebutuhan memperkuat daya tahan cadangan bukan isu baru. Kementerian ESDM pada Januari 2026 menyatakan kapasitas penyimpanan BBM Indonesia masih setara sekitar 21 hari, sementara Menteri ESDM membandingkannya dengan standar internasional yang disebut berada pada kisaran 90 hari. Pemerintah ketika itu menempatkan peningkatan kapasitas penyimpanan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi.

Di sisi hilir, BPH Migas pada Juli 2026 mencatat kapasitas penyimpanan BBM nasional sekitar 9,18 juta kiloliter serta mendorong pengembangan fasilitas penyimpanan dan jaringan distribusi untuk memperkuat ketahanan energi.

DPN ETH menilai kedua informasi tersebut penting untuk dibaca bersama. Stok operasional yang dinyatakan aman tidak berarti agenda peningkatan cadangan strategis telah selesai.

Ganda Satria Dharma: Buat Simulasi Krisis 30, 60, dan 90 Hari

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal secara operasional:

“Yang ditegaskan Ketua Umum harus diterjemahkan menjadi stress test ketahanan energi. Pemerintah perlu mempunyai simulasi 30 hari, 60 hari dan 90 hari apabila pasokan impor mengalami gangguan.”

Menurut Ganda, simulasi tersebut perlu menjawab sejumlah pertanyaan fundamental.

“Berapa stok tersedia di setiap wilayah, berapa konsumsi hariannya, dari mana pasokan alternatif diperoleh, bagaimana kemampuan pelabuhan dan terminal, dan sektor apa yang harus diprioritaskan apabila terjadi keadaan darurat.”

DPN ETH menilai skenario tersebut sebaiknya diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan konsumsi nasional dan perkembangan geopolitik.

Jangan Samakan Stok Operasional dengan Cadangan Penyangga Krisis

DPN ETH mengingatkan pentingnya membedakan stok operasional badan usaha dengan konsep Cadangan Penyangga Energi atau CPE yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi krisis dan darurat.

LEMIGAS pada Juli 2026 menyatakan ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok global membuat CPE semakin strategis. Pemerintah sedang menyusun peta jalan dan pedoman teknis pengelolaannya sebagai instrumen menjaga kesinambungan energi ketika terjadi keadaan darurat.

Safrizal mengatakan:

“Masyarakat perlu memperoleh penjelasan sederhana: mana stok perdagangan sehari-hari dan mana cadangan yang benar-benar disiapkan negara ketika terjadi krisis. Dua hal ini jangan dicampur.”

Menurut DPN ETH, kejelasan tersebut penting agar masyarakat tidak panik ketika muncul informasi mengenai jumlah hari ketahanan stok.

Harga Subsidi Ditahan, Risiko Fiskal Tetap Harus Dihitung

Pemerintah menegaskan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut menurut Menteri ESDM merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

DPN ETH menilai perlindungan daya beli masyarakat penting, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan konsekuensi fiskal apabila harga minyak global meningkat dalam waktu lama.

Safrizal menyatakan:

“Menjaga harga bagi masyarakat adalah kepentingan publik. Tetapi kebijakan itu harus mempunyai perhitungan fiskal yang kuat agar stabilitas harga hari ini tidak menimbulkan tekanan anggaran yang tidak terkendali kemudian.”

Karena harga dan subsidi merupakan pilihan kebijakan pemerintah, DPN ETH mendorong keterbukaan asumsi harga minyak, kurs, konsumsi dan kebutuhan kompensasi tanpa menganggap kenaikan beban fiskal pasti terjadi.

BBM Nonsubsidi Tetap Mengikuti Pasar

Menteri ESDM menjelaskan harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti kondisi pasar. Apabila ICP naik, terdapat ruang penyesuaian harga; sebaliknya penurunan ICP semestinya juga tercermin dalam koreksi harga.

Pertamina Patra Niaga menyatakan per 21 September 2026 belum terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di jaringan SPBU Pertamina. ([ANTARA News Bangka Belitung][6])

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Untuk BBM nonsubsidi, masyarakat membutuhkan formula harga yang konsisten. Ketika harga internasional naik mekanismenya dijelaskan, dan ketika turun koreksinya juga harus terlihat.”

Menurut DPN ETH, transparansi formula dapat membantu mengurangi spekulasi dan informasi keliru mengenai kenaikan harga.

Distribusi Daerah Sama Pentingnya dengan Stok Nasional

Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan angka stok nasional tidak otomatis menjamin distribusi selalu lancar.

Pada Juli 2026, BPH Migas harus memperkuat distribusi di Sumatera Utara melalui penambahan armada dan optimalisasi suplai dari beberapa terminal setelah terjadi antrean di sejumlah SPBU. Pemerintah kemudian menyatakan penyaluran berangsur normal.

Pada September, antrean BBM juga sempat terjadi di Makassar. Menteri ESDM mengatakan stok nasional ketika itu berada sekitar 20 hari dan pemerintah menilai salah satu faktor antrean adalah pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi.

Safrizal mengatakan:

“Stok nasional yang cukup belum tentu berarti semua daerah menerima BBM pada waktu yang sama. Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu distribusi harus menjadi bagian utama dari ketahanan energi.”

Ganda: Dashboard Stok Harus Sampai Tingkat Regional

Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah menyediakan indikator publik tanpa membuka data yang sensitif bagi keamanan nasional.

“Masyarakat tidak membutuhkan lokasi detail cadangan strategis, tetapi pemerintah bisa membuka indikator regional: ketersediaan, kelancaran distribusi, gangguan pasokan dan status penanganannya.”

Ia menilai peringatan dini akan membantu pemerintah daerah dan badan usaha menangani gangguan sebelum berubah menjadi antrean panjang.

Kurangi Ketergantungan Impor

Kementerian ESDM sejak awal 2026 menempatkan pengurangan ketergantungan impor sebagai salah satu agenda utama menuju ketahanan, kedaulatan, kemandirian dan swasembada energi.

DPN ETH menilai kebijakan jangka panjang perlu berjalan pada beberapa jalur sekaligus: meningkatkan produksi domestik, memperkuat kilang, memperbesar penyimpanan, diversifikasi sumber energi dan menekan ketergantungan impor secara ekonomis.

Safrizal mengatakan:

“Cadangan adalah benteng ketika terjadi krisis. Tetapi benteng terkuat tetap kemampuan Indonesia memproduksi dan mengolah energinya sendiri secara lebih besar.”

Jangan Biarkan Kepanikan Menjadi Masalah Baru

DPN ETH juga meminta komunikasi publik dilakukan hati-hati.

Informasi bahwa stok berada pada hitungan hari dapat disalahartikan seolah BBM akan habis setelah periode tersebut, padahal angka ketahanan stok merupakan ukuran persediaan dibanding konsumsi dan pasokan terus berjalan dalam kondisi normal.

Ganda mengatakan:

“Pemerintah harus menjelaskan angka 18–21 hari dengan konteksnya. Jangan sampai masyarakat menganggap setelah hari ke-21 tidak ada lagi BBM lalu melakukan pembelian berlebihan.”

Ia meminta pemerintah, Pertamina dan BPH Migas mempunyai narasi komunikasi yang konsisten ketika terjadi gangguan internasional.

Safrizal: Ketahanan Energi adalah Persoalan Kedaulatan Ekonomi

Safrizal menutup:

“Energi menentukan transportasi, pangan, industri dan aktivitas rumah tangga. Kalau energi terganggu, dampaknya menjalar ke hampir seluruh ekonomi. Karena itu ketahanan BBM bukan sekadar urusan SPBU, tetapi bagian dari keamanan ekonomi nasional.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Ukuran keberhasilannya harus jelas: stok aman, distribusi merata, kapasitas penyimpanan bertambah, sumber pasokan semakin beragam, produksi domestik meningkat dan negara memiliki prosedur yang siap dijalankan ketika terjadi keadaan darurat.”

Status perkembangan terbaru per 23 September 2026: Menteri ESDM menyatakan stok BBM nasional berada pada kisaran 18–21 hari dan dalam kondisi aman, sementara BBM bersubsidi dipastikan tidak naik sampai akhir 2026. Pada saat yang sama, dokumen dan keterangan resmi pemerintah sebelumnya menunjukkan kapasitas cadangan serta infrastruktur penyimpanan masih menjadi agenda penguatan ketahanan energi nasional.