Jambi, Kamis, 20 Agustus 2026 – Dugaan penggelapan dana jemaah umrah yang melibatkan ratusan calon jemaah di Jambi menjadi perhatian berbagai kalangan. Kasus yang menyita perhatian publik tersebut mendorong Kementerian Haji untuk turun tangan dalam proses penyelidikan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Jambi, Rikardo Sianturi, meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga para calon jemaah mendapatkan kepastian hukum.

Menurut Rikardo, perjalanan ibadah umrah bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan, harapan, dan kesiapan masyarakat yang telah mengumpulkan dana selama bertahun-tahun.

“Jangan permainkan kepercayaan masyarakat. Ibadah adalah urusan yang sangat sakral. Jika benar terjadi penyalahgunaan dana, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rikardo Sianturi.

Ia menilai bahwa kasus seperti ini dapat menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi masyarakat yang telah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

DPP Elang Tiga Hambalang Jambi juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Selain itu, Rikardo mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara sebelum melakukan pembayaran.

“Kita berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian atas dana yang telah mereka setorkan,” ujarnya.

DPP Elang Tiga Hambalang Jambi menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Organisasi tersebut juga mendukung langkah aparat dan pihak terkait dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban untuk kedua kalinya. Keadilan harus ditegakkan, dan hak para calon jemaah harus dilindungi,” tutup Rikardo Sianturi.