Hambalang — Jumat 28 Agustus 2026 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menilai optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia pada semester II 2026 perlu dijaga, tetapi ukuran keberhasilan ekonomi nasional tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Perbaikan ekonomi harus dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya daya beli, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya UMKM serta terkendalinya harga kebutuhan pokok.

Pandangan tersebut relevan dengan hasil survei Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) yang dipublikasikan dalam rangkaian Sidang Pleno ISEI XXV di Bogor pada 26–28 Agustus 2026.

Survei daring ISEI melibatkan 4.012 responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis dengan metode purposive sampling. Hasilnya menunjukkan indeks persepsi terhadap pertumbuhan ekonomi semester I 2026 berada pada angka 60, sementara optimisme terhadap pertumbuhan pada semester II meningkat menjadi 62,3. ([Antara News Mataram][1])

Namun, optimisme kalangan ekonom tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan persepsi masyarakat secara umum. Survei publik yang dikutip dalam pemaparan ISEI menunjukkan masih terdapat masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional belum baik. Perbedaan tersebut menjadi catatan penting agar pemerintah tidak hanya melihat indikator makro, tetapi juga pengalaman ekonomi yang dirasakan rumah tangga sehari-hari. ([Antara News Mataram][1])

H. SAFRIZAL: PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS TURUN SAMPAI KE MEJA MAKAN RAKYAT

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, mendorong agar optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi kebijakan yang semakin berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat.

DPN ETH berpandangan pertumbuhan ekonomi baru memiliki arti besar apabila mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat, memperluas peluang usaha dan menjaga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dalam angka statistik. Masyarakat perlu merasakan dampaknya melalui pekerjaan yang tersedia, usaha yang berkembang, pendapatan yang membaik dan harga kebutuhan hidup yang dapat dijangkau.

DPN ETH menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan memperkuat pemerataan manfaat pembangunan.

EKSPOR DINILAI MEMILIKI PROSPEK POSITIF

Survei ISEI juga menunjukkan optimisme terhadap kinerja ekspor.

Indeks persepsi terhadap kinerja ekspor pada semester I 2026 tercatat 60,3. Untuk semester II, indeks keyakinan tersebut meningkat menjadi 62.

Namun, para responden masih melihat persoalan pengangguran dan inflasi sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Daya beli masyarakat, harga pangan dan energi serta risiko terhadap APBN juga termasuk persoalan yang disoroti. ([Antara News Mataram][1])

DPN ETH menilai peningkatan ekspor harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Ekspor yang kuat perlu dihubungkan dengan industri pengolahan, petani, nelayan, UMKM dan perusahaan nasional sehingga peningkatan perdagangan internasional menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja di dalam negeri.

SEKJEN GANDA SATRIA DHARMA: UMKM HARUS MASUK DALAM RANTAI PERTUMBUHAN

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menilai UMKM dan usaha lokal harus mendapatkan ruang lebih besar dalam setiap strategi pertumbuhan nasional.

Penguatan investasi, hilirisasi dan industrialisasi perlu menghasilkan rantai pasok yang melibatkan perusahaan daerah dan UMKM, bukan hanya perusahaan berskala besar.

DPN ETH mendorong pemerintah memperluas akses pembiayaan, pasar, teknologi, pelatihan dan kemitraan bagi pelaku usaha kecil.

Jika ekonomi tumbuh tetapi usaha kecil tetap kesulitan memperoleh pembiayaan dan pasar, maka manfaat pertumbuhan belum tersebar secara maksimal.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus menciptakan pengusaha baru, memperbesar usaha yang sudah ada serta membuka kesempatan kerja di daerah.

ISEI DORONG SINERGI PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN AKADEMISI

Sidang Pleno XXV dan Seminar Nasional ISEI 2026 mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah, pelaku usaha dan akademisi dalam mendorong stabilitas ekonomi dinamis, hilirisasi-industrialisasi serta ekonomi kerakyatan menuju Indonesia maju.

Forum tersebut diikuti ratusan delegasi dari berbagai daerah. ISEI berharap pembahasan menghasilkan rekomendasi mengenai perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. ([Antara News Megapolitan][2])

DPN ETH mendukung kolaborasi tersebut.

Kebijakan ekonomi nasional dinilai akan semakin kuat apabila pemerintah memanfaatkan riset akademik, mendengarkan kebutuhan dunia usaha dan memahami kondisi nyata masyarakat.

HILIRISASI HARUS MENCIPTAKAN PEKERJAAN

Pemerintah dalam Sidang Pleno ISEI juga menegaskan upaya menjaga momentum pertumbuhan melalui hilirisasi, penguatan industri strategis, ekonomi digital dan sektor teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus mengembangkan sumber pertumbuhan baru, termasuk digitalisasi, semikonduktor dan kecerdasan buatan, sekaligus mengantisipasi risiko terhadap ketersediaan pangan akibat El Niño. ([Kemenko Perekonomian][3])

DPN ETH menilai strategi hilirisasi harus mempunyai indikator manfaat yang jelas untuk masyarakat.

Pembangunan industri pengolahan harus mampu membuka pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia, mengembangkan industri pendukung lokal, memperkuat pendidikan vokasi serta meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

Hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan peningkatan nilai ekspor, tetapi juga harus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah.

DAYA BELI HARUS MENJADI PERHATIAN UTAMA

Perbedaan antara optimisme ekonom dan persepsi sebagian masyarakat menunjukkan pentingnya persoalan daya beli.

DPN ETH menilai harga pangan, energi, transportasi, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi dan perlindungan sosial perlu bergerak secara terpadu.

Jika harga kebutuhan meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, masyarakat akan tetap merasakan tekanan meskipun indikator pertumbuhan nasional menunjukkan hasil positif.

Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan pendapatan riil masyarakat.

KEPASTIAN HUKUM MASIH MENJADI CATATAN

Survei ISEI juga memberikan catatan terhadap kepastian hukum.

Indeks persepsi terhadap kemampuan pemerintah menjamin kepastian hukum tercatat 53,4, lebih rendah dibandingkan indeks optimisme pertumbuhan ekonomi. ([Antara News Mataram][1])

DPN ETH menilai kepastian hukum memiliki hubungan langsung dengan perekonomian.

Investor dan pengusaha membutuhkan aturan yang jelas, pelayanan yang transparan dan proses penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian.

Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan perlindungan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak warga.

DPN ETH mendorong perbaikan pelayanan publik, pemberantasan korupsi dan konsistensi penegakan hukum sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi.

LIMA DORONGAN DPN ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, jaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga pangan, energi dan kebutuhan pokok.

Kedua, prioritaskan penciptaan lapangan kerja berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata.

Ketiga, perluas akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, pasar dan rantai pasok industri nasional.

Keempat, pastikan investasi dan hilirisasi memberikan manfaat kepada tenaga kerja Indonesia, perusahaan nasional dan perekonomian daerah.

Kelima, perkuat kepastian hukum, transparansi dan pemberantasan korupsi agar dunia usaha memperoleh kepastian sekaligus masyarakat mendapatkan perlindungan.

H. SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: JANGAN ADA JARAK ANTARA ANGKA EKONOMI DAN KEHIDUPAN RAKYAT

DPN Elang Tiga Hambalang menilai optimisme para ekonom merupakan modal positif bagi Indonesia.

Namun, pemerintah perlu menjadikan perbedaan persepsi antara kalangan ekonomi dan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Ketua Umum DPN ETH H. Safrizal dan Sekretaris Jenderal DPN ETH Ganda Satria Dharma mendorong kebijakan ekonomi yang menghubungkan pertumbuhan makro dengan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran keberhasilan ekonomi harus semakin lengkap: pertumbuhan meningkat, pengangguran berkurang, UMKM berkembang, petani dan nelayan memperoleh penghasilan yang layak, investasi menciptakan pekerjaan serta daya beli masyarakat semakin kuat.

DPN ETH berpandangan Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pada saat yang sama juga membutuhkan pertumbuhan yang inklusif.

Tidak boleh ada jarak terlalu jauh antara angka ekonomi yang terlihat baik dengan kehidupan masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

EKONOMI TUMBUH — UMKM NAIK KELAS — PEKERJA SEJAHTERA — RAKYAT KUAT

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

H. Safrizal
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang

“Dari Hambalang, Mengawal Pertumbuhan Ekonomi agar Manfaatnya Dirasakan Seluruh Rakyat Indonesia.”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang