Jakarta – Dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur menjadi perhatian publik. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan temuan dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras SPHP yang berpotensi menyebabkan subsidi pemerintah senilai kurang lebih Rp3,3 miliar tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa beras SPHP diduga dibongkar dari kemasan aslinya, diproses ulang, kemudian dikemas kembali untuk dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Temuan tersebut berkaitan dengan lokasi di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Pemerintah menilai praktik semacam ini dapat merusak tujuan program subsidi pangan yang seharusnya membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. ANTARA News +2

Berdasarkan perhitungan Bapanas, potensi kerugian Rp3,3 miliar berasal dari nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram dikalikan dengan volume 600 ton beras. Pemerintah sebelumnya menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP sebesar Rp12.500 per kilogram, sedangkan beras yang diduga disalahgunakan tersebut disebut dapat dijual kembali dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. ANTARA News +2

Penting ditegaskan bahwa angka Rp3,3 miliar merupakan perhitungan potensi subsidi yang tidak tersalurkan berdasarkan volume temuan, bukan penetapan kerugian negara final melalui proses hukum. Dugaan keterlibatan pihak tertentu juga harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses peradilan yang berlaku.

5W1H – Unsur lengkap pemberitaan

1. Dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras SPHP yang berpotensi membuat subsidi pemerintah senilai Rp3,3 miliar tidak diterima masyarakat sasaran.

2. Badan Pangan Nasional, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Perum Bulog sebagai operator program SPHP, serta aparat Kepolisian yang menangani dugaan penyalahgunaan tersebut.

3. Informasi mengenai potensi kerugian disampaikan pada Minggu, 1 November 2026. Keterangan Kepala Bapanas merujuk pada peninjauan dan pengungkapan yang dilakukan bersama kepolisian pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

4. Kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

5. Karena beras bersubsidi diduga dibongkar, diproses ulang, dan dikemas kembali untuk dijual sebagai beras premium. Jika terbukti, praktik tersebut dapat menyebabkan subsidi tidak mencapai masyarakat yang berhak.

6. Bapanas menghitung potensi subsidi yang tidak tersalurkan berdasarkan nilai subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram dan volume beras sekitar 600 ton. Penanganan lebih lanjut memerlukan pemeriksaan bukti, penelusuran rantai distribusi, serta proses hukum oleh aparat berwenang. ANTARA News +2

Pandangan dan saran Elang Tiga Global News

Elang Tiga Global News menilai dugaan penyalahgunaan beras SPHP harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Program subsidi pangan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, distribusinya harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami menyampaikan beberapa saran:

1. Bapanas dan Perum Bulog perlu memperketat pengawasan distribusi beras SPHP mulai dari gudang, distributor, pengecer, hingga konsumen.

2. Kepolisian perlu menelusuri asal-usul beras, jalur distribusi, pihak yang terlibat, dan aliran keuntungan apabila ditemukan unsur tindak pidana.

3. Pemerintah perlu membuka perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara berkala dengan tetap menghormati proses penyidikan.

4. Sistem pelacakan distribusi beras bersubsidi perlu diperkuat agar pengalihan, pembongkaran, dan pengemasan ulang yang melanggar ketentuan dapat lebih cepat terdeteksi.

5. Masyarakat perlu diberi saluran pengaduan yang mudah diakses apabila menemukan dugaan penjualan beras SPHP yang tidak sesuai ketentuan.

Pandangan dan saran Okky A., J.SH., MH.

Dalam perspektif kepentingan publik dan penegakan hukum, dugaan penyalahgunaan subsidi pangan harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Okky A., J.SH., MH. berpandangan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penemuan barang atau pengungkapan dugaan pelanggaran. Aparat perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab, memastikan proses pembuktian berjalan objektif, serta menerapkan ketentuan hukum secara proporsional apabila unsur pelanggaran terbukti.

Pemerintah juga perlu memastikan hak masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi tetap terlindungi. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah justru menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dugaan pengoplosan 600 ton beras SPHP menjadi pengingat bahwa pengawasan pangan bersubsidi harus diperkuat. Keberhasilan program pemerintah bukan hanya diukur dari besarnya anggaran dan jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga dari kepastian bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Elang Tiga Global News akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Sumber berita:

• ANTARA News, 1 November 2026 – “Bapanas: Temuan 600 ton beras SPHP dioplos rugikan negara Rp3,3 miliar.” Baca berita ANTARA News.
• Liputan6, 1 November 2026 – “600 Ton Beras SPHP Dioplos, Negara Rugi Rp3,3 Miliar.” Baca berita Liputan6.
• Suara Surabaya, 1 November 2026 – “Bapanas Ungkap Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Potensi Kerugian Negara Rp3,3 Miliar.” Baca berita Suara Surabaya.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Rapi