Hambalang — Kamis, 27 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menyerukan percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. DPN ETH meminta pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, transparan dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak tanpa terkendala persoalan administrasi.

Perkembangan terbaru menunjukkan penanganan bencana kini mulai bergerak kuat ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB pada Kamis (27/8/2026) menyatakan telah menerjunkan tim ke tujuh kabupaten terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah dalam pendataan kerusakan rumah.

Berdasarkan data sementara BNPB yang dikunci per 24 Agustus 2026, tercatat 77.912 rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 24.597 rumah rusak berat, 18.537 rusak sedang dan 34.778 rusak ringan. Data tersebut masih melalui proses verifikasi dan validasi untuk menjadi dasar penentuan kebutuhan serta bantuan pemerintah.

H. Safrizal: Pemulihan Harus Menempatkan Korban sebagai Prioritas

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal meminta seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah memastikan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemulihan.

“Bencana di NTT adalah duka kita bersama. Sekarang yang paling penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan dokumen kependudukan. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat karena persoalan pendataan atau administrasi,” ujar H. Safrizal.

Menurut DPN ETH, besarnya jumlah rumah terdampak menunjukkan bahwa pemulihan NTT membutuhkan kerja nasional yang terkoordinasi.

Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi memperhatikan standar keamanan dan ketahanan terhadap bencana.

77.912 Rumah Terdampak Masuk Pendataan

BNPB menyatakan proses awal rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai melalui pendataan rumah terdampak oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya data tersebut diverifikasi untuk memperoleh data by name by address (BNBA). Petugas lapangan kemudian melakukan verifikasi tingkat kerusakan rumah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BNPB mencatat sementara:

24.597 rumah rusak berat;
18.537 rumah rusak sedang;
34.778 rumah rusak ringan.

Totalnya mencapai 77.912 rumah di tujuh kabupaten terdampak.

DPN ETH menilai proses verifikasi tersebut sangat penting karena akan menjadi dasar pemberian bantuan. Karena itu, pemerintah diminta menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat warga terdampak yang belum tercatat.

Dokumen Kependudukan Korban Mulai Dipulihkan

Persoalan lain yang mendapat perhatian DPN ETH adalah hilang atau rusaknya dokumen kependudukan masyarakat akibat bencana.

Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri hingga Rabu (26/8/2026) telah menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa NTT.

Pelayanan dilakukan dengan sistem jemput bola di wilayah terdampak dan diberikan tanpa pungutan biaya.

Pemulihan dokumen dinilai sangat penting karena KTP elektronik, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga bantuan pemulihan rumah.

“Administrasi negara harus datang kepada korban, bukan korban yang sedang kesulitan dipaksa berkeliling mencari pelayanan administrasi,” kata H. Safrizal.

ETH Dorong Sistem Satu Data Korban Gempa

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah membangun satu basis data terpadu korban dan kerusakan gempa NTT yang dapat menjadi rujukan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih bantuan sekaligus mengurangi kemungkinan masyarakat terdampak tidak tercatat.

ETH juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama menyangkut pendataan rumah, penerima bantuan, pembangunan hunian serta distribusi anggaran pemulihan.

Lima Seruan DPN Elang Tiga Hambalang

DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima hal yang dinilai harus menjadi perhatian dalam pemulihan NTT:

1. Percepat verifikasi rumah terdampak dengan sistem by name by address agar bantuan tepat sasaran.
2. Pastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, terutama makanan, air bersih, kesehatan, sanitasi, perlindungan anak dan kelompok rentan.
3. Permudah pemulihan dokumen kependudukan dan jangan menjadikan administrasi sebagai penghambat pemberian bantuan darurat.
4. Bangun kembali rumah dengan prinsip build back better, sehingga permukiman masyarakat menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi bencana.
5. Buka data dan pengawasan bantuan kepada publik agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Hambalang untuk NTT

DPN Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, mahasiswa, relawan dan masyarakat yang ingin membantu juga diimbau berkoordinasi melalui jalur resmi agar bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak mengganggu proses penanganan bencana.

“Saudara-saudara kita di NTT tidak boleh merasa berjuang sendirian. Dari Hambalang kami menyampaikan bahwa NTT adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Negara dan masyarakat harus berdiri bersama mereka sampai kehidupan benar-benar pulih,” tegas H. Safrizal.

DPN ETH juga mengapresiasi kerja BNPB, BPBD, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, tenaga kesehatan, relawan serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana.

Namun, perhatian nasional tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.

Pemulihan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial warga harus dikawal sampai masyarakat benar-benar dapat kembali berdiri.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG
“Dari Hambalang, Mengawal Kepentingan Rakyat dan Masa Depan Bangsa”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang