Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 14 Oktober 2026.

Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian nasional setelah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta PT Pertamina melakukan evaluasi terhadap kebutuhan serta kuota BBM di daerah tersebut.

Antrean panjang kendaraan dan gangguan distribusi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan pentingnya penguatan sistem logistik energi, terutama bagi wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap ketahanan pasokan BBM, khususnya bagi masyarakat nelayan yang menggantungkan penghidupan pada kelancaran aktivitas penangkapan dan distribusi hasil perikanan.

Organisasi menegaskan bahwa kebijakan energi tidak hanya harus menjamin ketersediaan bahan bakar, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses, ketepatan sasaran, kepastian harga, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Gubernur NTT Meminta Pertamina Menghitung Ulang Kebutuhan BBM

Berdasarkan keterangan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena yang diberitakan ANTARA pada Selasa, 13 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi NTT meminta Pertamina menghitung kembali kebutuhan BBM agar gangguan pasokan dan antrean panjang tidak terus berulang.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring bersama Pertamina Patra Niaga, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), serta pemerintah kabupaten dan kota di NTT.

Gubernur menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya penambahan kuota, Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Gubernur juga meminta evaluasi distribusi dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, agar potensi gangguan dapat diantisipasi lebih cepat.

Kapal Pengangkut 6,5 Juta Liter Pertalite Sempat Terlambat

Dalam rapat yang sama, Sales Area Manager Pertamina NTT, Mahdi Syafar, menjelaskan bahwa gangguan pasokan pada akhir pekan berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM.

Kapal yang dijadwalkan tiba pada Jumat, 9 Oktober 2026, baru sampai di Terminal BBM Tenau, Kupang, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Keterlambatan tersebut dilaporkan terjadi akibat antrean di Kilang Balikpapan.

Kapal dimaksud membawa sekitar 6,5 juta liter Pertalite.

Setelah kapal tiba, Pertamina mempercepat normalisasi distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Kupang, Ali Uraidy, menyampaikan bahwa kebutuhan Pertalite harian Kota Kupang biasanya berada pada kisaran 200.000–220.000 liter.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Pertamina meningkatkan penyaluran menjadi sekitar 300.000 liter per hari.

Pada Senin, 12 Oktober 2026, penyaluran bahkan mencapai sekitar 312.000 liter ke 15 SPBU di Kota Kupang.

Pertamina menyatakan persediaan di Terminal BBM Tenau mencukupi pada saat laporan disampaikan, meskipun kondisi stok tetap berubah mengikuti penyaluran dan kedatangan pasokan berikutnya.

Perlu dibedakan bahwa angka tersebut merupakan distribusi Pertalite bagi masyarakat secara umum, bukan data alokasi BBM khusus nelayan. Laporan yang tersedia juga belum merinci jumlah nelayan atau kapal perikanan yang terdampak langsung.

Satuan Nelayan ETH: Ketergantungan Distribusi Antarpulau Harus Diantisipasi

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa gangguan logistik BBM di wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian serius.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak sentra perikanan dengan karakteristik distribusi berbeda-beda.

Sebagian masyarakat pesisir harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan bahan bakar.

Di sisi lain, kapal penangkap ikan membutuhkan ketersediaan BBM yang dapat diperkirakan agar kegiatan melaut dapat direncanakan secara efisien.

Ketidakpastian akses bahan bakar berpotensi memengaruhi jadwal keberangkatan kapal, biaya operasional, serta kegiatan pengangkutan ikan menuju pasar.

Namun, organisasi mengingatkan bahwa risiko tersebut harus dibedakan dari dampak yang telah terbukti terjadi pada nelayan NTT.

Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan apakah gangguan distribusi BBM juga berdampak pada aktivitas penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah pesisir NTT.

Hasil pemeriksaan tersebut penting agar kebijakan penanganan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan asumsi.

Akses BBM Subsidi bagi Nelayan Perlu Menjadi Agenda Evaluasi

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa kebutuhan BBM sektor perikanan memiliki karakteristik tersendiri.

Jenis bahan bakar, besaran kebutuhan, serta ketentuan penyalurannya bergantung pada ukuran kapal, mesin, dan kegiatan usaha.

BPH Migas telah mengatur mekanisme surat rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, yang kemudian diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025.

Regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM kepada konsumen pengguna yang memenuhi persyaratan berjalan tepat sasaran dan sesuai volume.

Sementara itu, BPH Migas dalam keterangan resmi pada 10 Juli 2026 menekankan pentingnya pemutakhiran data nelayan dan kapal sebagai dasar ketepatan penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi.

Satuan Nelayan ETH menilai mekanisme administrasi tersebut perlu dilaksanakan secara sederhana, transparan, dan tidak menyulitkan nelayan yang berhak.

Organisasi juga mengingatkan bahwa bantuan harga BBM bagi kategori kapal tertentu mempunyai aturan tersendiri sehingga tidak boleh disamaratakan.

Lima Usulan Konkret Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah pusat dan daerah melaksanakan lima langkah prioritas.

Pertama, evaluasi kebutuhan BBM nelayan secara khusus.

Pemerintah daerah bersama KKP, Pertamina, dan BPH Migas perlu memperbarui data jumlah kapal, ukuran kapal, jenis mesin, serta kebutuhan bahan bakar sesuai ketentuan.

Kedua, penguatan distribusi menuju wilayah kepulauan.

Pemerintah perlu mengevaluasi jadwal pengiriman, kapasitas penyimpanan, kesiapan transportasi, dan prosedur penanganan ketika kapal pengangkut BBM terlambat.

Ketiga, peningkatan pelayanan administrasi.

Nelayan yang memenuhi persyaratan harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pembelian BBM, dokumen yang diperlukan, penyalur resmi, dan batas volume yang berlaku.

Keempat, transparansi informasi stok dan distribusi.

Pertamina bersama instansi terkait didorong menyediakan informasi berkala mengenai kondisi pasokan di wilayah yang rentan mengalami gangguan, sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan keamanan distribusi.

Kelima, penguatan pengawasan dan pelayanan pengaduan.

Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi hambatan memperoleh BBM melalui mekanisme resmi.

Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti, tanpa langsung menyimpulkan adanya pelanggaran oleh penyalur atau pihak tertentu.

Distribusi BBM Harus Mendukung Stabilitas Harga Ikan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang juga mengingatkan bahwa sistem distribusi BBM memiliki hubungan erat dengan rantai pasok pangan, termasuk produk perikanan.

Distribusi ikan dari tempat pendaratan menuju pasar sering membutuhkan kendaraan pengangkut, fasilitas penyimpanan, dan dukungan logistik antarpulau.

Apabila kegiatan distribusi mengalami gangguan, biaya dan waktu pengiriman berpotensi meningkat.

Namun dampak terhadap harga ikan harus diperiksa melalui data pasar dan informasi biaya logistik.

Organisasi mengusulkan pemerintah daerah memantau perkembangan harga ikan pada tingkat nelayan, pedagang, dan konsumen ketika terjadi gangguan pasokan energi.

Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat perubahan harga yang berhubungan dengan biaya transportasi maupun faktor produksi lainnya.

Satuan Nelayan ETH menilai ketahanan pasokan BBM dan ketahanan pangan perikanan merupakan dua agenda yang perlu dikelola secara terkoordinasi.

Pemerintah Harus Memberikan Kepastian bagi Masyarakat Pesisir

Menurut Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, persoalan BBM tidak boleh hanya ditangani ketika telah terjadi antrean panjang.

Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan perencanaan yang dapat mendeteksi potensi gangguan lebih awal.

Dalam konteks NTT, kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau memerlukan koordinasi distribusi secara berkelanjutan.

Ketersediaan bahan bakar di pusat kota belum tentu menggambarkan akses masyarakat di pulau-pulau kecil.

Karena itu, organisasi mendorong pemerintah mengevaluasi pelayanan hingga tingkat kecamatan dan sentra nelayan.

Perencanaan tersebut juga perlu mempertimbangkan perubahan musim penangkapan ikan dan kebutuhan distribusi hasil perikanan.

Penegasan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Gubernur NTT yang meminta evaluasi kebutuhan dan distribusi BBM.

Organisasi berpandangan bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi momentum memperbaiki perencanaan pasokan energi di wilayah kepulauan.

Namun evaluasi harus menghasilkan langkah yang konkret, termasuk kepastian distribusi, ketepatan sasaran subsidi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur.

Satuan Nelayan ETH juga mendorong KKP agar terus memperjuangkan akses bahan bakar bagi nelayan yang memenuhi persyaratan, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan kapal kecil dan kapal perikanan berskala lebih besar.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa ketersediaan BBM bukan semata-mata persoalan distribusi energi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha perikanan, kelancaran pasokan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.

Pemerintah harus memastikan kebijakan BBM dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nelayan harus memperoleh kepastian pelayanan agar mampu terus bekerja, menjaga produktivitas, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT