Hambalang, Kabupaten Bogor — 21 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta pemerintah segera memastikan besarnya stok beras nasional benar-benar diterjemahkan menjadi pasokan yang tersedia dan harga yang terjangkau di tingkat konsumen, setelah data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan harga beras medium maupun premium masih mengalami kenaikan pada minggu ketiga September 2026.

Data BPS yang disampaikan Senin, 21 September 2026 mencatat harga beras medium secara nasional naik 0,76 persen, sedangkan beras premium naik 0,69 persen pada minggu ketiga September. Sejumlah kabupaten/kota bahkan mencatat perubahan harga beras di atas 3 persen.

Harga Beras Medium Rata-Rata Rp14.644 per Kilogram

BPS mencatat rata-rata harga nasional beras medium sampai minggu ketiga September mencapai Rp14.644 per kilogram.

Sebagai pembanding, HET beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram untuk Zona 1, Rp14.000 untuk Zona 2, dan Rp15.500 untuk Zona 3.

Pada saat bersamaan, pemerintah menyatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog per 18 September 2026 mencapai sekitar 4,6 juta ton, sementara penyaluran sepanjang tahun hingga pertengahan September sekitar 2,3 juta ton.

DPN ETH menilai dua data tersebut harus dibaca bersamaan: stok besar tidak otomatis berarti harga dan distribusi sudah terkendali di seluruh wilayah.

H. Safrizal: Rakyat Membeli Beras di Pasar, Bukan Membeli Angka Statistik

H. Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan sikap utama organisasi:

“Kalau cadangan beras pemerintah sekitar 4,6 juta ton tetapi harga masih mengalami kenaikan, pemerintah harus mencari di mana persoalannya. Rakyat membeli beras di pasar, warung dan ritel, bukan membeli angka statistik.”

Menurut H. Safrizal, ketersediaan nasional tetap merupakan indikator penting. Namun keberhasilan kebijakan pangan harus diukur sampai pada harga yang benar-benar dibayar masyarakat.

“Jangan hanya mengatakan stok aman. Pastikan barangnya tersedia di tempat rakyat membutuhkannya, kualitasnya benar, harganya wajar, dan petani juga tetap mendapatkan harga yang layak.”

Ganda Satria Dharma: Petakan Titik Putus Distribusi

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Ketua Umum dengan meminta pemerintah memetakan rantai pasok secara lebih rinci.

“Penegasan Ketua Umum harus diterjemahkan secara operasional. Pemerintah perlu mengetahui stok berada di gudang mana, kebutuhan setiap daerah berapa, pasokan masuk berapa, biaya distribusinya berapa, harga di tingkat pedagang berapa dan berapa yang akhirnya dibayar konsumen.”

Menurut Ganda, data agregat nasional dapat menyembunyikan persoalan lokal apabila tidak dibedah sampai kabupaten dan kota.

Bulog Diminta Perkuat Pasokan Beras Premium

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada perkembangan 20 September 2026 meminta Bulog mengoptimalkan distribusi beras premium ke jaringan ritel modern.

Bulog menyatakan telah menyalurkan beras premium ke sejumlah kota dan menyiapkan hingga 75 ribu ton per bulan untuk berbagai jaringan ritel modern.

DPN ETH menilai langkah tersebut perlu diikuti pemantauan dampaknya terhadap ketersediaan dan harga.

Ganda mengatakan:

“Jangan berhenti pada berapa ton yang dikirim. Ukur apakah setelah pasokan masuk barang benar-benar tersedia, apakah harga turun atau stabil, dan apakah wilayah yang mengalami tekanan harga mendapatkan prioritas.”

Tambahan SPHP 1 Juta Ton Sedang Diproses

Pemerintah juga tengah memproses penambahan kuantum beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton. Bapanas sebelumnya menyatakan tambahan tersebut masih dalam proses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan.

DPN ETH meminta tambahan intervensi tersebut diarahkan berdasarkan data kebutuhan, bukan dibagi secara mekanis.

H. Safrizal: Jangan Tekan Konsumen dengan Mengorbankan Petani

H. Safrizal mengingatkan stabilisasi harga beras mempunyai dua sisi yang harus dijaga secara bersamaan.

“Konsumen harus dilindungi dari harga yang terlalu tinggi, tetapi petani juga jangan dipaksa menanggung harga yang terlalu rendah. Negara harus hadir di tengah untuk menjaga keseimbangan.”

Menurut DPN ETH, operasi stabilisasi pangan yang tidak dirancang hati-hati dapat memperbaiki harga konsumen dalam jangka pendek tetapi berpotensi menekan insentif produksi petani.

Karena itu, intervensi Bulog harus memperhatikan musim panen, biaya produksi, harga gabah di tingkat petani serta kebutuhan konsumen.

25 Merek Beras Fortifikasi Sedang Ditarik

Persoalan distribusi beras juga berlangsung di tengah pengawasan terhadap produk beras fortifikasi.

Bapanas menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi dan produknya dalam proses penarikan dari peredaran. Pemerintah menyebut tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian mutu dan klaim pada produk.

DPN ETH mendukung penegakan standar pangan, tetapi mengingatkan proses penarikan produk harus diantisipasi dengan pasokan pengganti agar tidak menimbulkan kekosongan di pasar.

Ganda: Perlindungan Konsumen Harus Sampai pada Isi Kemasan

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Kalau label mengatakan produk mempunyai mutu atau kandungan tertentu, masyarakat berhak memperoleh apa yang dijanjikan pada kemasan. Pengawasan pangan tidak boleh berhenti pada harga dan berat. Mutu serta kebenaran informasi produk juga merupakan hak konsumen.”

DPN ETH mendorong pemerintah mempublikasikan hasil pengawasan secara jelas dan memastikan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum.

DPN ETH Dorong Dashboard Pangan yang Bisa Dipantau Publik

DPN ETH mengusulkan pemerintah memperkuat sistem informasi pangan yang memperlihatkan secara berkala stok, distribusi, harga produsen, harga konsumen dan intervensi pemerintah per wilayah.

Ganda menjelaskan:

“Kalau harga di satu kabupaten melonjak lebih dari tiga persen sementara stok nasional sangat besar, sistem harus dapat memberi peringatan. Pemerintah kemudian bisa mengetahui apakah persoalannya pasokan, transportasi, distribusi, pedagang atau faktor lainnya.”

H. Safrizal: Ketahanan Pangan Diuji dari Meja Makan Rakyat

H. Safrizal menutup sikap DPN ETH:

“Ketahanan pangan jangan hanya diukur dari gudang yang penuh. Ukuran akhirnya adalah apakah rakyat mudah memperoleh beras dengan harga yang wajar dan apakah petani memperoleh penghasilan yang layak.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“DPN ETH meminta pemerintah menghubungkan tiga data secara real time: stok, distribusi dan harga. Kalau ketiganya tidak terhubung, stok besar belum tentu menyelesaikan persoalan di pasar.”