Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong di sejumlah pasar. DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong transparansi distribusi, perlindungan petani, dan evaluasi stabilitas harga secara berkelanjutan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 13 Oktober 2026 | WIB

HAMBALANG — Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian penting masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah, mahasiswa perantau, pekerja, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kestabilan harga pangan.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang bahwa upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan perlu didukung pengawasan yang konstruktif, transparan, dan berbasis data.

PEMERINTAH LAKSANAKAN INTERVENSI HARGA PANGAN

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Senin, 12 Oktober 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 12 Oktober sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menjelaskan bahwa harga cabai merah sebelumnya berkisar Rp70.000–Rp80.000 per kilogram, sedangkan ayam potong Rp40.000–Rp50.000 per kilogram.

Melalui intervensi tersebut, cabai merah dijual Rp55.000 per kilogram dan ayam potong Rp35.000 per kilogram di lokasi sasaran.

Harga tersebut merupakan hasil intervensi yang dilaporkan pemerintah, bukan harga rata-rata nasional.

Cabai merah yang disalurkan berasal langsung dari kelompok petani, dengan jumlah hampir satu ton.

PERNYATAAN KETUA UMUM — REZA PRASATRIA DHARMA

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pengendalian harga pangan perlu memberikan manfaat yang seimbang bagi konsumen, petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil.

Intervensi pasar harus disertai pemeriksaan pasokan dan biaya distribusi agar manfaatnya tidak hanya berlangsung selama kegiatan.

Pertanyaan pengawasan: Berapa volume pangan yang disalurkan? Bagaimana harga pembelian dari petani ditentukan? Apakah harga pasar tetap stabil setelah intervensi? Berapa biaya pelaksanaan program?

EMPAT LANGKAH PERBAIKAN YANG DIDORONG

Pertama, transparansi harga pangan.

TPID Sumatera Utara bersama instansi perdagangan perlu memublikasikan perkembangan harga harian. Indikatornya ialah perubahan harga di pasar sasaran dan pasar pembanding.

Kedua, pengawasan distribusi.

Pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa perlu memeriksa volume pasokan serta biaya pengangkutan. Indikatornya ialah ketepatan penyaluran dan ketersediaan barang.

Ketiga, perlindungan petani.

Dinas pertanian perlu mengevaluasi harga pembelian komoditas dari produsen. Indikatornya ialah keberlanjutan pendapatan petani dan keterjangkauan harga konsumen.

Keempat, evaluasi efektivitas program.

TPID bersama instansi terkait perlu membandingkan harga sebelum, selama, dan setelah intervensi. Indikatornya ialah stabilitas harga dan jumlah masyarakat yang terlayani.

Langkah tersebut berpotensi menjaga daya beli masyarakat, tetapi memerlukan dukungan anggaran dan pengawasan agar tidak mengganggu mekanisme pasar maupun merugikan petani.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan pengawasan mahasiswa secara damai, konstitusional, dan berbasis bukti sebagai kontribusi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

REZA PRASATRIA DHARMA
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI