Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 9 Oktober 2026. Perbedaan harga ikan antardaerah kembali menunjukkan bahwa persoalan perikanan Indonesia tidak berhenti pada kemampuan nelayan memperoleh hasil tangkapan. Distribusi, rantai dingin, jarak pemasaran, jumlah pasokan, kualitas ikan dan panjangnya rantai perdagangan ikut menentukan berapa harga yang akhirnya dibayar konsumen—dan berapa bagian yang benar-benar diterima nelayan.

Data resmi pemerintah daerah pada 9 Oktober 2026 memperlihatkan variasi harga ikan kembung di sejumlah wilayah Indonesia.

Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut mencatat harga rata-rata ikan kembung sebesar Rp51.900 per kilogram. Angka tersebut turun dari Rp55.000 per kilogram sehari sebelumnya, atau berkurang sekitar 5,64 persen.

Di Pekanbaru, portal resmi pemantauan harga pangan TPID Kota Pekanbaru mencatat rata-rata ikan kembung pada hari yang sama sekitar Rp58.182 per kilogram, turun sekitar 0,97 persen. Data tersebut merupakan agregat dari 13 pasar tradisional yang dipantau. Harga antar-pasar bahkan bergerak dalam rentang sekitar Rp40.000 hingga Rp75.000 per kilogram.

Sementara itu, sistem informasi pasar Pemerintah Kota Denpasar mencatat harga ikan kembung kualitas sedang segar pada 9 Oktober 2026 sebesar Rp45.000 per kilogram di Pasar Badung dan Rp42.000 per kilogram di Pasar Kreneng.

Angka tersebut merupakan harga pasar konsumen pada lokasi yang berbeda, sehingga tidak boleh langsung dibandingkan seolah-olah menunjukkan keuntungan atau kerugian nelayan. Jenis, ukuran, mutu, asal ikan, struktur distribusi dan karakter pasar masing-masing wilayah dapat berbeda.

Namun bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, variasi tersebut justru menunjukkan pentingnya membangun sistem harga ikan yang lebih transparan dari hulu sampai hilir.

Harga Pasar Naik atau Turun, Berapa yang Diterima Nelayan?

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pertanyaan terpenting bukan hanya:

“Berapa harga ikan di pasar?”

Tetapi juga:

“Berapa harga ikan ketika pertama kali dibeli dari nelayan?”

Selama masyarakat hanya melihat harga di pasar eceran, sulit mengetahui apakah perubahan harga konsumen benar-benar diteruskan kepada produsen.

Misalnya, apabila harga ikan di pasar mencapai Rp50.000 per kilogram, angka tersebut tidak berarti nelayan menerima harga yang sama.

Di antara kapal nelayan dan konsumen terdapat berbagai proses:

pendaratan → pelelangan atau pengumpul → penyortiran → pendinginan → transportasi → grosir → pedagang eceran → konsumen.

Masing-masing tahapan mempunyai biaya dan fungsi ekonomi yang sah.

Namun rantai yang terlalu panjang atau tidak transparan dapat memperlemah posisi tawar nelayan.

Usulkan Dashboard “Harga Ikan dari Laut ke Pasar”

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengusulkan pemerintah membangun atau mengembangkan sistem “Harga Ikan dari Laut ke Pasar”.

Untuk setiap komoditas utama, sistem dapat menampilkan:

1. harga di tingkat nelayan;
2. harga di Tempat Pelelangan Ikan atau tempat pendaratan;
3. harga pengumpul atau grosir;
4. harga pasar eceran;
5. wilayah asal ikan;
6. serta tanggal pembaruan data.

KKP saat ini telah memiliki layanan Market Intelligence Harga Ikan yang menampilkan data berbagai komoditas dan titik pasar. Satuan Nelayan ETH menilai infrastruktur informasi seperti ini dapat semakin diperkuat dengan data harga produsen dan tempat pendaratan agar masyarakat dapat melihat perjalanan nilai ikan secara lebih lengkap.

Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak perlu menentukan bahwa setiap selisih harga merupakan masalah.

Sebaliknya, data dapat membantu mengetahui mengapa selisih terjadi.

Selisih Harga Belum Tentu Berarti Permainan Pasar

Satuan Nelayan ETH mengingatkan agar perbedaan harga tidak langsung digunakan untuk menuduh pedagang, pengumpul atau pihak tertentu mengambil keuntungan tidak wajar.

Banyak faktor dapat memengaruhi harga.

Ikan yang berasal dari wilayah jauh membutuhkan biaya angkut.

Produk dengan rantai dingin memerlukan es, listrik dan penyimpanan.

Sebagian ikan mengalami penyusutan atau penurunan mutu.

Pedagang juga menanggung risiko produk tidak terjual.

Karena itu, analisis harus menggunakan data yang cukup.

Kontrol sosial yang sehat bukan mencari pihak untuk disalahkan, tetapi memastikan struktur perdagangan dapat diketahui dan diperbaiki apabila ditemukan inefisiensi.

Nelayan Perlu Informasi Harga Sebelum Kapal Mendarat

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang juga mengusulkan informasi harga tidak hanya tersedia untuk konsumen.

Nelayan seharusnya dapat mengetahui perkembangan harga sebelum hasil tangkapannya dijual.

Informasi harga dapat disampaikan melalui:

• aplikasi resmi;
• papan elektronik di pelabuhan;
• grup informasi nelayan;
• koperasi;
• tempat pelelangan ikan;
• atau pesan singkat.

Misalnya, seorang nelayan membawa ikan kembung, tongkol atau tuna.

Sebelum menjual, ia dapat mengetahui kisaran harga beberapa titik pasar terdekat.

Informasi tidak berarti nelayan harus selalu mendapatkan harga tertinggi tersebut karena terdapat perbedaan kualitas dan biaya distribusi.

Namun setidaknya nelayan mempunyai dasar untuk melakukan negosiasi.

Informasi adalah bagian dari posisi tawar.

Cold Storage Dapat Mencegah Penjualan Terburu-buru

Menurut Satuan Nelayan ETH, transparansi harga perlu berjalan bersama pembangunan rantai dingin.

Masalah besar dalam perdagangan ikan adalah sifat komoditas yang cepat rusak.

Nelayan yang tidak mempunyai es atau fasilitas penyimpanan sering tidak mempunyai banyak pilihan selain menjual segera.

Pada saat tangkapan melimpah, kondisi tersebut dapat menekan harga.

Cold storage dan pabrik es yang mudah diakses dapat memberikan waktu lebih panjang kepada nelayan atau koperasi untuk mencari pembeli.

Namun fasilitas penyimpanan juga bukan solusi tunggal.

Jika cold storage tersedia tetapi pasar tidak ada, ikan hanya berpindah tempat dari kapal menuju gudang.

Karena itu, pembangunan rantai dingin harus terhubung dengan data produksi, harga dan permintaan pasar.

Koperasi Bisa Memperkuat Posisi Tawar

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang juga mendorong penguatan koperasi sebagai agregator hasil tangkapan.

Nelayan kecil sering menjual dalam volume terbatas sehingga daya tawarnya tidak sama dengan pembeli dalam skala besar.

Koperasi dapat mengumpulkan produk dari beberapa anggota, melakukan penyortiran, menjaga kualitas serta melakukan negosiasi dengan pasar, unit pengolahan maupun offtaker.

Dengan volume yang lebih besar, koperasi juga mempunyai peluang mengakses pasar antardaerah, industri pengolahan bahkan ekspor.

Namun koperasi harus dikelola secara profesional dan transparan.

Harga pembelian, biaya operasional serta pembagian hasil kepada anggota perlu tercatat jelas.

Buat Indikator “Bagian Harga untuk Nelayan”

Satuan Nelayan ETH mengusulkan pemerintah mengembangkan indikator sederhana untuk beberapa komoditas strategis.

Indikator tersebut dapat menggambarkan berapa persentase harga akhir konsumen yang diterima produsen pertama.

Sebagai ilustrasi metodologi—bukan angka aktual—jika ikan dibeli dari nelayan Rp25.000 dan dijual kepada konsumen Rp50.000, maka perlu diketahui bagaimana selisih Rp25.000 tersebut terbentuk:

transportasi berapa, es berapa, penyimpanan berapa, penyusutan berapa, margin grosir berapa dan margin pengecer berapa.

Dengan data semacam itu, diskusi mengenai harga menjadi berbasis fakta.

Pemerintah juga dapat mengetahui titik distribusi yang paling mahal dan menentukan apakah pembangunan jalan, cold storage atau sistem logistik dapat menurunkan biaya.

Perbedaan Harga Antarwilayah Harus Menjadi Data Kebijakan

Data 9 Oktober menunjukkan ikan kembung di sejumlah pasar tidak berada pada harga yang sama.

Garut tercatat sekitar Rp51.900 per kilogram, rata-rata Pekanbaru sekitar Rp58.182, sedangkan dua pasar di Denpasar yang dipantau mencatat sekitar Rp42.000–Rp45.000 per kilogram.

Satuan Nelayan ETH menilai perbedaan seperti ini dapat dipakai sebagai awal analisis distribusi.

Pemerintah dapat melihat apakah daerah dengan harga relatif tinggi mengalami kekurangan pasokan, ongkos logistik tinggi atau faktor kualitas tertentu.

Sebaliknya, wilayah dengan harga rendah dapat diperiksa apakah sedang mengalami produksi berlebih sehingga membutuhkan akses pasar baru.

Dengan demikian, data harga bukan hanya informasi konsumen.

Data harga dapat menjadi instrumen kebijakan perikanan nasional.

Enam Usulan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Satuan Nelayan ETH mengajukan enam langkah untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat posisi ekonomi nelayan:

1. Integrasikan harga nelayan, TPI, grosir dan eceran dalam satu sistem informasi.
2. Perbarui data harga komoditas utama setiap hari di sentra produksi besar.
3. Tampilkan informasi harga di pelabuhan dan tempat pendaratan ikan agar mudah diakses nelayan.
4. Hubungkan data harga dengan informasi produksi, cold storage dan kebutuhan pasar.
5. Perkuat koperasi nelayan sebagai agregator dan pemasaran bersama.
6. Evaluasi rantai distribusi berdasarkan data sebelum mengambil kesimpulan mengenai penyebab perbedaan harga.

Harga Wajar Harus Menguntungkan Dua Sisi

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan kebijakan harga ikan tidak boleh hanya mengejar harga tinggi.

Konsumen juga berhak memperoleh ikan dengan harga terjangkau.

Tantangannya adalah membangun perdagangan yang efisien sehingga harga konsumen tetap rasional tanpa membuat produsen menerima bagian yang terlalu kecil.

“Harga ikan yang tinggi di pasar belum tentu berarti nelayan sejahtera. Yang harus kita buka adalah perjalanan harga sejak ikan turun dari kapal sampai dibeli masyarakat. Dengan data yang transparan, nelayan mempunyai posisi tawar, pedagang mendapat kepastian usaha, dan pemerintah dapat mengetahui di mana biaya distribusi terlalu besar.”

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mendorong sistem perikanan yang transparan tanpa membangun tuduhan terhadap pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.

Ikan berasal dari laut, tetapi nilainya terbentuk sepanjang perjalanan menuju konsumen. Nelayan sebagai pihak yang mengambil risiko pertama di laut harus memperoleh bagian ekonomi yang layak dari nilai tersebut.