PEKANBARU — Sabtu, 5 September 2026, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, menyatakan dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai percepatan hilirisasi sumber daya alam dan penataan Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan tersebut dibahas ketika Presiden Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia; serta jajaran Danantara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pertemuan. Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Muflihun menilai kebijakan tersebut penting agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan di dalam negeri diharapkan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan industri pendukung, serta meningkatkan penerimaan negara dan daerah.

“Kami mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo mempercepat hilirisasi. Kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraannya benar-benar dinikmati rakyat Indonesia,” kata Muflihun dalam pernyataannya.

Menurut Muflihun, Riau memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan hilirisasi karena ditopang sektor perkebunan, energi, dan industri pengolahan. Namun, pembangunan industri harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

“Riau jangan hanya menjadi daerah penghasil bahan baku. Industri turunannya harus dikembangkan sehingga tenaga kerja lokal, UMKM, petani, dan pelaku usaha daerah memperoleh manfaat langsung,” ujarnya.

Selain hilirisasi, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pelaksanaan penataan dan perampingan BUMN. Berdasarkan keterangan pemerintah, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut diklaim menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Konsolidasi direncanakan berlanjut dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Restrukturisasi tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Presiden menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan perusahaan negara dengan struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Muflihun mendukung pembenahan BUMN, tetapi mengingatkan agar setiap keputusan dilakukan berdasarkan evaluasi yang transparan dan tidak mengabaikan nasib pekerja maupun kualitas pelayanan publik.

“BUMN harus sehat, profesional, dan memberikan keuntungan bagi negara. Namun, proses perampingan wajib dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan tetap melindungi pekerja serta pelayanan yang menyangkut kebutuhan masyarakat,” kata Muflihun.

Ia juga mendorong pemerintah mengumumkan secara jelas entitas yang ditutup, alasan penutupan, nilai penghematan, pengelolaan aset, dan tindak lanjut terhadap pegawai. Transparansi diperlukan agar efisiensi tidak menimbulkan persoalan baru atau membuka peluang penyalahgunaan aset negara.

Muflihun berharap dana hasil efisiensi dapat diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta pembiayaan usaha produktif masyarakat.

“Penghematan anggaran harus kembali kepada rakyat melalui pelayanan dan pembangunan yang nyata. Itulah ukuran keberhasilan penataan BUMN dan hilirisasi,” tegasnya.

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru menilai percepatan hilirisasi dan pembenahan BUMN merupakan langkah strategis menuju kemandirian ekonomi. Organisasi tersebut menyatakan siap mendukung sekaligus mengawal pelaksanaannya agar tetap berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Keterangan mengenai arahan Presiden dipublikasikan oleh Kantor Berita ANTARA⁠� dan laman resmi Presiden Republik Indonesia⁠�.