HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 30 Agustus 2026, Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius nasional di tengah meluasnya kondisi kering pada puncak musim kemarau. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mendorong penguatan pencegahan, pemadaman cepat, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

Data terbaru Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan pada 28 Agustus 2026 terpantau 18.065 hotspot secara nasional, meningkat dibandingkan 14.788 hotspot pada hari sebelumnya. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dari pemantauan satelit dan tidak otomatis berarti setiap titik merupakan lokasi kebakaran, sehingga tetap memerlukan pemeriksaan lapangan.

Peningkatan paling besar terpantau di Kalimantan Tengah, dari 5.041 menjadi 7.703 hotspot; Kalimantan Barat dari 2.165 menjadi 3.384; serta Kalimantan Selatan dari 899 menjadi 1.354. Pemerintah saat ini memprioritaskan pengendalian di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.

Asap Mulai Memengaruhi Jarak Pandang

Situasi karhutla tidak hanya menyangkut luas kawasan yang terbakar. Dampaknya dapat langsung menyentuh kesehatan, transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengamatan pada pagi 29 Agustus menunjukkan jarak pandang di Pontianak dan Jambi hanya sekitar 800 meter, sementara Banjarmasin tercatat sekitar 500 meter dalam kondisi berasap. Palangka Raya tercatat tiga kilometer dan Pekanbaru sekitar 2,5 kilometer.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai kondisi tersebut harus menjadi peringatan agar pemerintah pusat dan daerah tidak menunggu sampai kabut asap berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dalam penanganan karhutla. Menurut sikap DPN ETH, operasi pemadaman perlu berjalan bersamaan dengan perlindungan warga, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

Karhutla Masih Mendominasi Kejadian Bencana

BNPB dalam laporan terbarunya menyatakan kebakaran hutan dan lahan masih mendominasi kejadian bencana yang dipantau secara nasional pada periode 28–29 Agustus 2026.

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kebakaran menghanguskan sekitar dua hektare lahan sebelum berhasil dipadamkan. Di Banyumas, Jawa Tengah, kebakaran melanda sekitar 1,5 hektare. Sementara di kawasan Bromo, Kabupaten Lumajang, kebakaran lahan kering mencapai sekitar 13 hektare dan sempat menyebabkan 170 pendaki terjebak di Ranukumbolo sebelum seluruhnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan.

BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan pembakaran, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Kemarau Semakin Meluas

BMKG menyatakan kondisi kering semakin meluas seiring puncak musim kemarau. Dalam analisis sebelumnya, sekitar 76,5 persen wilayah zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara sebagian besar wilayah mengalami curah hujan rendah dan sifat hujan di bawah normal.

Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan semakin mudah terbakar sehingga pencegahan menjadi sangat penting.

DPN ETH menilai patroli tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Daerah rawan perlu dipetakan lebih awal dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, perusahaan pemegang izin, masyarakat desa dan komunitas lokal.

H. Safrizal: Pencegahan Lebih Murah daripada Memulihkan Kerusakan

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penanganan karhutla harus bergeser dari pola reaktif menuju pencegahan permanen.

H. Safrizal mendorong agar patroli lapangan, pengawasan kawasan rawan, kesiapan sumber air, peralatan pemadaman dan sistem pelaporan masyarakat diperkuat sebelum api membesar.

Menurut DPN ETH, biaya mencegah kebakaran jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang muncul ketika hutan terbakar luas, kesehatan masyarakat terganggu, penerbangan terdampak, sekolah terganggu dan kegiatan ekonomi harus berhenti.

Enam Perusahaan Dijatuhi Sanksi

Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.

Kementerian Kehutanan pada 25 Agustus 2026 menjatuhkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan setelah pengawasan menemukan kebakaran pada areal yang mereka kelola dengan luas total sekitar 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Lima perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sedangkan satu perusahaan mendapatkan pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah. Perusahaan yang dikenai sanksi juga diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran dan melakukan pemulihan kawasan terdampak.

DPN ETH mendukung penegakan aturan yang berdasarkan bukti dan proses hukum.

Menurut organisasi, prinsipnya harus jelas: siapa pun yang terbukti menyebabkan, membiarkan atau lalai mencegah kebakaran sesuai tanggung jawab hukumnya harus dimintai pertanggungjawaban.

Ganda Satria Dharma: Jangan Lupakan Masyarakat di Sekitar Kawasan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dari sistem pencegahan kebakaran.

DPN ETH berpandangan warga yang tinggal di sekitar hutan, perkebunan dan lahan gambut sering menjadi kelompok pertama yang melihat tanda-tanda munculnya api.

Karena itu pemerintah perlu memperkuat kelompok masyarakat peduli api, menyediakan pelatihan dan peralatan dasar, serta membangun jalur komunikasi cepat antara masyarakat dan petugas.

Pada 28 Agustus, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Panglima Jilah dan membahas percepatan penanganan karhutla, termasuk dukungan personel serta sarana udara. Pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kawasan.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Nasional

Dari Hambalang, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong enam langkah utama dalam menghadapi ancaman karhutla:

Pertama, perkuat pencegahan sejak tingkat desa. Wilayah rawan harus mempunyai peta risiko, patroli dan jalur pelaporan cepat.

Kedua, lindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan masker, fasilitas kesehatan dan informasi kualitas udara ketika asap meningkat.

Ketiga, percepat pemadaman. Api kecil harus ditangani secepat mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.

Keempat, awasi wilayah konsesi. Perusahaan wajib mempunyai sistem pengendalian kebakaran yang berfungsi dan bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya sesuai hukum.

Kelima, libatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Pengetahuan lapangan serta keberadaan mereka dapat memperkuat deteksi dini.

Keenam, tegakkan hukum secara konsisten. Penegakan tidak boleh berhenti pada peringatan apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Dari Hambalang untuk Indonesia: Jangan Tunggu Langit Gelap oleh Asap

DPN Elang Tiga Hambalang menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan.

Ketika kebakaran terjadi, dampaknya dapat masuk ke rumah-rumah masyarakat melalui asap, menekan kesehatan, mengganggu sekolah, menghambat transportasi dan merugikan usaha rakyat.

Karena itu, keberhasilan penanganan harus diukur bukan hanya dari berapa banyak api yang berhasil dipadamkan, tetapi dari berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum membesar.

DPN ETH mendorong seluruh unsur pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat bekerja bersama menjaga hutan dan lahan Indonesia.

Dari Hambalang untuk Indonesia — Cegah Apinya, Lindungi Rakyatnya, Selamatkan Hutannya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
H. Safrizal

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
Ganda Satria Dharma