Hambalang, 14 September 2026 — Pemberantasan illegal fishing kembali menjadi isu strategis bagi nelayan Indonesia setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap *satu kapal ikan asal Filipina* serta menertibkan *25 rumpon ilegal* di wilayah perairan yang berbatasan dengan Filipina.

Operasi tersebut diumumkan KKP pada 8 September 2026. Kapal yang diamankan adalah *Vitran 06*, kapal berukuran 3 GT dengan empat awak berkewarganegaraan Filipina. Menurut KKP, kapal tersebut tidak dilengkapi izin penangkapan ikan dan dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bagi masyarakat nelayan, penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ilegal bukan sekadar persoalan kedaulatan. Sumber daya ikan yang diambil secara tidak sah dapat berdampak langsung terhadap *hasil tangkapan, ruang mencari ikan, biaya BBM dan pendapatan keluarga nelayan Indonesia*.

### 25 Rumpon Ilegal Ditertibkan di Perbatasan

Dalam rangkaian operasi tersebut, kapal pengawas *Orca 01, Orca 05 dan Hiu 13* menertibkan 25 rumpon ilegal di perairan Maluku Utara yang berbatasan dengan Filipina.

Rumpon atau fish aggregating device digunakan untuk mengumpulkan ikan pada lokasi tertentu.

KKP menjelaskan keberadaan rumpon ilegal di wilayah perbatasan dapat mengganggu *jalur ruaya tuna menuju perairan Indonesia* dan berpotensi merugikan nelayan nasional.

Persoalan ini mempunyai dimensi ekonomi yang nyata.

Apabila sumber daya ikan berkurang atau jalur pergerakannya terganggu, nelayan dapat terpaksa mencari ikan lebih jauh. Konsekuensinya adalah waktu melaut lebih panjang dan konsumsi BBM lebih besar.

### 37 Rumpon Ilegal Ditertibkan Sepanjang 2026

KKP melaporkan sepanjang 2026 telah ditertibkan *37 rumpon ilegal*, terdiri atas 12 unit di WPPNRI 716 dan 25 unit di WPPNRI 715.

KKP memperkirakan valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan melalui penertiban tersebut mencapai sekitar *Rp14,8 miliar*.

Angka Rp14,8 miliar tersebut merupakan *perhitungan yang disampaikan KKP*, sehingga tidak boleh diposisikan sebagai hasil investigasi atau perhitungan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

### Informasi Nelayan Dapat Membantu Pengawasan

Salah satu bagian penting dari keterangan resmi KKP adalah peran informasi masyarakat.

Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan adanya pengaduan nelayan mengenai keberadaan rumpon ilegal yang diduga digunakan sebagai bagian dari modus penangkapan ikan secara ilegal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nelayan dapat menjadi bagian penting dari sistem pengawasan laut.

Nelayan berada langsung di wilayah operasi penangkapan sehingga berpotensi mengetahui aktivitas yang tidak biasa jauh lebih cepat dibandingkan pengawasan yang hanya mengandalkan patroli.

### Nelayan Jangan Melakukan Penindakan Sendiri

Keterlibatan nelayan dalam pengawasan harus tetap memperhatikan keselamatan.

Apabila menemukan kapal asing atau aktivitas yang dicurigai melanggar aturan, nelayan sebaiknya *tidak melakukan pengejaran, konfrontasi ataupun penindakan sendiri*.

Informasi dapat disampaikan kepada PSDKP atau aparat berwenang dengan mencatat, apabila kondisi memungkinkan dan aman, lokasi, waktu, ciri kapal dan aktivitas yang terlihat.

Verifikasi dan tindakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat.

### Kanal Pengaduan Harus Cepat dan Mudah

Di sinilah *Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang* dapat memainkan peran sebagai penyampai aspirasi masyarakat nelayan.

Organisasi dapat mendorong pemerintah membangun kanal pelaporan yang sederhana dan responsif sehingga nelayan mengetahui *ke mana harus melapor ketika menemukan dugaan illegal fishing atau rumpon yang mencurigakan*.

Idealnya laporan dapat diteruskan dengan cepat kepada unit PSDKP terdekat dan nelayan memperoleh informasi bahwa laporannya telah diterima untuk diverifikasi.

### Pengawasan Perbatasan Harus Berkelanjutan

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga patroli membutuhkan sumber daya besar.

Teknologi pemantauan kapal, kapal pengawas, informasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga karena itu perlu bekerja secara terpadu.

Penertiban satu kapal atau puluhan rumpon merupakan langkah penegakan hukum, tetapi perlindungan sumber daya ikan membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

### Lima Aspirasi yang Dapat Dikawal Satuan Nelayan ETH

Sebagai penyampai aspirasi masyarakat nelayan, *Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang* dapat mendorong *penguatan patroli perbatasan; kanal pengaduan cepat bagi nelayan; perlindungan jalur ruaya ikan; penataan rumpon secara legal dan transparan; serta keterlibatan kelompok nelayan dalam pengawasan partisipatif.*

Pemberitaan ini tidak menyatakan bahwa Satuan Nelayan ETH menemukan pelanggaran ataupun mempunyai hasil investigasi sendiri. Fakta mengenai penangkapan kapal dan penertiban rumpon bersumber dari keterangan resmi KKP.

Selain itu, karena proses hukum terhadap kapal yang diamankan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Pesan yang hendak dikawal adalah jelas:

*laut Indonesia harus dijaga agar sumber daya ikannya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh nelayan Indonesia yang bekerja secara legal.