MEDAN — Tingginya persoalan inflasi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan setelah Poppy Marulita Hutagalung dicopot dari jabatan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut. Polemik tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) Sutrisno Pangaribuan yang mempertanyakan dasar evaluasi pencopotan tersebut.

Sutrisno menilai pengendalian inflasi tidak semestinya dibebankan kepada satu pejabat. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan kerja bersama melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang melibatkan sejumlah unsur pemerintahan.

Dalam struktur TPID Sumut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disebut memiliki posisi sebagai Pembina/Pengarah Utama, sementara Wakil Gubernur Surya dan unsur Sekretariat Daerah menjalankan fungsi koordinasi. Kepala Biro Perekonomian berada pada posisi pelaksana/koordinasi harian.

Karena itu, Sutrisno meminta agar evaluasi terhadap persoalan inflasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya diarahkan kepada satu pejabat.

Polemik tersebut turut menjadi perhatian Ketua Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH.

Bahar menilai persoalan inflasi dan kebijakan birokrasi di Sumatera Utara perlu dilihat secara objektif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, pergantian pejabat merupakan kewenangan pemerintah, namun setiap keputusan publik semestinya dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada pergantian atau pencopotan seorang pejabat. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok terkendali dan masyarakat tidak terus terbebani oleh tekanan harga,” ujar Bahar.

Ia juga mendorong Pemprov Sumut untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, persoalan harga pangan, distribusi, pasokan, hingga daya beli masyarakat membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi.

Bahar menegaskan, Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara akan terus memberikan perhatian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah bekerja secara transparan, profesional, dan terukur. Kalau ada evaluasi terhadap pejabat, sampaikan dasar dan indikatornya kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan yang berkembang, posisi Poppy Marulita Hutagalung sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut telah diisi oleh Evan Botung Daulay sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Bahar berharap polemik tersebut tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau, ketersediaan bahan pokok, serta kebijakan pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Itu yang harus menjadi prioritas,” tutup Bahar Effendi Pulungan, SH.