BANTEN — Minggu, 27 September 2026 Pemerintah Provinsi Banten melanjutkan pembangunan infrastruktur desa melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses kegiatan ekonomi masyarakat hingga wilayah perdesaan.

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Banten, Program Bang Andra pada 2026 menangani 46,71 kilometer jalan desa. Program tersebut merupakan kelanjutan pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Jalan desa berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat

Kondisi jalan memiliki peran penting terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang. Bagi wilayah pertanian maupun sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses jalan yang lebih baik dapat mempermudah pengangkutan hasil produksi menuju pasar.

Manfaat pembangunan jalan juga berkaitan dengan kemudahan masyarakat menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, pasar, serta berbagai pelayanan publik.

Karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya berkaitan dengan konstruksi fisik, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat konektivitas dan membuka peluang kegiatan ekonomi antarkawasan.

Selaras dengan perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa

Pada tingkat nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sebagai salah satu dari delapan program kerja prioritas nasional dalam RAPBN 2027.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM serta penguatan dukungan kepada petani, nelayan, dan kelompok tenaga kerja rentan.

Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi perhatian agar program pembangunan nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam konteks tersebut, pembangunan konektivitas desa di Banten memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat desa.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Banten, James Makapedua, S.E., mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur hingga tingkat desa.

“DPP Elang Tiga Hambalang Banten mengapresiasi kebijakan pembangunan yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Jalan desa yang baik akan membantu masyarakat beraktivitas, membawa hasil pertanian, menjalankan usaha, dan mendapatkan pelayanan publik,” ujar James.

James juga menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas nasional.

“Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang memberikan perhatian kepada pembangunan desa dan ekonomi rakyat. Infrastruktur harus menjadi penghubung agar kegiatan ekonomi masyarakat semakin berkembang,” katanya.

Pemerataan pembangunan menjadi perhatian

Menurut James, pembangunan infrastruktur di Banten perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Tangerang Raya memiliki karakter perkotaan dan industri yang kuat. Sementara Kabupaten Lebak, Pandeglang, serta sebagian wilayah Kabupaten Serang memiliki kawasan perdesaan, pertanian, perikanan, dan berbagai sentra ekonomi masyarakat yang membutuhkan konektivitas memadai.

“Pembangunan harus semakin merata. Desa yang memiliki potensi pertanian, perikanan, pariwisata, atau UMKM perlu mendapatkan akses jalan yang baik agar produknya lebih mudah masuk ke pasar,” ujar James.

46,71 kilometer jalan desa ditangani pada 2026

Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya menyampaikan bahwa Program Bang Andra pada 2026 menangani 46,71 kilometer jalan desa. Pemerintah Provinsi Banten menempatkan program tersebut sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Dampak pembangunan jalan desa selanjutnya tidak hanya dapat dilihat dari panjang ruas yang selesai ditangani, tetapi juga dari kualitas konstruksi, kemudahan mobilitas masyarakat, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.

James berharap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara transparan, memperhatikan kualitas konstruksi, serta memprioritaskan ruas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Kalau jalan desa semakin baik, biaya angkut bisa lebih efisien, aktivitas masyarakat semakin mudah, dan peluang ekonomi baru dapat terbuka. Yang paling penting adalah kualitas pekerjaan dan manfaatnya bisa bertahan dalam jangka panjang,” katanya.

Sinkronisasi pusat dan daerah perkuat pembangunan desa

Pembangunan desa juga menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027. Pemerintah pusat memasukkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa dalam delapan program kerja prioritas nasional.

Bagi Banten, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dapat menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

Pembangunan jalan yang terhubung dengan sentra pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber: Pemerintah Provinsi Banten; Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News