​Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintahan tidak akan memproses aduan yang hanya berbasis pada desas-desus media sosial. Ia menuntut keberanian publik untuk membuka tabir kecurangan dengan menyebutkan identitas pihak-pihak yang terlibat secara spesifik—baik itu oknum guru, pejabat, maupun pihak eksternal.
​”Di mana? Sebutin. Jangan isu, sok sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum!” seru Dedi dengan nada tegas.
​Bagi Dedi, rumor yang terus berkembang tanpa kejelasan hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Ia menjamin, setiap laporan yang menyertakan data akurat dan identitas pelapor yang jelas akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh hingga ke jalur hukum jika ditemukan bukti pelanggaran.
​CATATAN TIM REDAKSI GLOBAL NEWS:
Redaksi Global News akan terus memantau perkembangan isu ini secara intensif. Kami mendesak pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka kanal pelaporan khusus yang menjamin perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut bersuara selama memiliki bukti yang otentik. Publik berhak atas sistem pendidikan yang bersih, adil, dan transparan. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas!