Rabu, 16 September 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor — Rabu, 16 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti keterlibatan militer Jepang dalam membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. DPN ETH menilai kerja sama kemanusiaan tersebut penting, tetapi operasi bersama juga perlu menghasilkan peningkatan kemampuan permanen Indonesia dalam mitigasi, pemadaman udara, komando bencana, dan penanganan kebakaran lahan gambut.

Perkembangan terbaru pada 16 September 2026 menunjukkan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin telah meninjau kapal Japan Maritime Self-Defense Force JS Kunisaki beserta tiga helikopter CH-47 Chinook di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 15 September. Helikopter Jepang dijadwalkan mendukung operasi penanganan karhutla pada periode 12–19 September 2026.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyebut Jepang mengerahkan sekitar 180 personel, terdiri atas kru operasi dan unsur pendukung. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang kendali operasi, sedangkan personel dan aset Jepang berfungsi sebagai unsur pendukung yang terintegrasi dalam operasi nasional.

Karhutla Masih Menjadi Ancaman Serius

Dukungan tersebut berlangsung ketika risiko karhutla di Indonesia masih tinggi.

BMKG dalam prakiraan periode 15–21 September 2026 menyebut atmosfer relatif kering masih mendominasi. Berdasarkan pemantauan satelit pada 13 September, terdapat 627 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan, 200 di Papua dan Maluku, 104 di Sulawesi, serta 86 di Sumatra. BMKG juga menyatakan kondisi kering diperkuat El Niño yang masih berada pada kategori sangat kuat.

Pada periode 10 hari sebelumnya, BMKG mencatat konsentrasi hotspot tinggi antara lain di Kalimantan Tengah sebanyak 2.526 titik dan Kalimantan Barat 2.102 titik. BMKG mengingatkan kebakaran di lahan gambut dapat bertahan lebih lama karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dukungan udara bukan sekadar simbol diplomasi pertahanan, tetapi berhadapan dengan persoalan kebencanaan yang nyata.

H. Safrizal: Bantuan Sahabat Penting, tetapi Indonesia Harus Semakin Mandiri

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menyampaikan bahwa dukungan internasional dalam keadaan darurat merupakan bentuk kerja sama yang dapat membantu melindungi masyarakat.

“Ketika kebakaran hutan dan lahan mengancam kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi, kemampuan yang tersedia memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dukungan negara sahabat patut ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan dan percepatan penanganan bencana,” kata H. Safrizal.

Namun, menurut H. Safrizal, operasi tersebut harus meninggalkan manfaat jangka panjang bagi kapasitas nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya memperoleh bantuan pemadaman. Personel kita perlu memperoleh pengalaman teknis, sistem komando harus semakin baik, kemampuan water bombing ditingkatkan, dan teknologi serta metode operasional yang efektif harus menjadi pengetahuan nasional. Setelah operasi selesai, kemampuan Indonesia seharusnya lebih kuat daripada sebelumnya,” tegas H. Safrizal.

Kerja Sama Berada dalam Kerangka DCA Indonesia–Jepang

Kementerian Pertahanan menjelaskan dukungan Jepang merupakan tindak lanjut Defence Cooperation Arrangement (DCA) Indonesia–Jepang yang ditandatangani 4 Mei 2026. Salah satu ruang lingkupnya mencakup pengelolaan bencana melalui Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR.

Menurut pemerintah, seluruh kemampuan nasional tetap dikerahkan dan bantuan Jepang diintegrasikan ke dalam operasi Indonesia.

DPN ETH menilai pembagian kewenangan tersebut penting agar kerja sama internasional tetap mempunyai rantai komando, tanggung jawab, standar keselamatan, dan evaluasi yang jelas.

Ganda Satria Dharma: Buat Evaluasi Operasi dan Transfer Pengetahuan

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menjelaskan dan mempertegas pernyataan Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, prinsip yang disampaikan Ketua Umum dapat diterjemahkan dalam bentuk evaluasi pascaoperasi bersama.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum berarti operasi ini perlu menghasilkan dokumen pembelajaran. Berapa sortie helikopter, bagaimana efektivitas water bombing, bagaimana koordinasi udara dan darat, bagaimana menentukan sasaran, bagaimana keselamatan penerbangan dijaga, serta teknologi apa yang dapat diterapkan Indonesia ke depan,” ujar Ganda.

Ganda menilai evaluasi tidak perlu menyentuh informasi pertahanan yang bersifat sensitif. Yang diperlukan publik adalah hasil umum yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.

“Kita perlu membedakan informasi militer yang memang harus dilindungi dengan informasi kebencanaan yang penting untuk memperbaiki kebijakan publik. Tujuannya agar pengalaman operasi tidak hilang setelah helikopter kembali ke negara asal,” jelasnya.

Jangan Bergantung pada Pemadaman Udara

DPN ETH mengingatkan bahwa helikopter dan water bombing merupakan bagian dari penanganan, bukan pengganti pencegahan.

BMKG sendiri telah menggunakan dukungan analisis atmosfer dan Operasi Modifikasi Cuaca untuk pembasahan gambut serta penanganan karhutla. Di Kalimantan Barat, operasi pembasahan gambut dan penanganan kebakaran berlangsung dalam beberapa periode selama Agustus hingga September 2026.

Karena itu, menurut H. Safrizal, pendekatan jangka panjang harus menggabungkan pencegahan, pengawasan kawasan rawan, pengelolaan gambut, kesiapan pemadaman darat, deteksi hotspot, penegakan hukum, serta kemampuan udara.

“Kalau negara baru bergerak besar ketika api sudah meluas, biaya sosial, lingkungan dan anggarannya akan jauh lebih tinggi. Pencegahan harus mempunyai kedudukan yang sama seriusnya dengan operasi pemadaman,” kata H. Safrizal.

Ganda: Hotspot Harus Menjadi Informasi Operasional

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa data hotspot yang tersedia seharusnya terhubung dengan pengambilan keputusan di lapangan.

“Hotspot jangan hanya menjadi angka di layar. Ketika tingkat kepercayaannya tinggi, harus ada mekanisme siapa yang memverifikasi, berapa cepat tim bergerak, siapa pemilik atau pengelola lahannya, bagaimana kondisi gambutnya, dan apakah titik tersebut berhasil dipadamkan,” jelas Ganda.

Menurutnya, pendekatan semacam itu akan menghasilkan sistem penanganan yang dapat diukur berdasarkan waktu respons dan keberhasilan penanganan, bukan sekadar jumlah personel yang dikerahkan.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk memperkuat transfer pengetahuan dari operasi bersama Indonesia–Jepang; membuat evaluasi pascaoperasi HADR; meningkatkan kapasitas nasional water bombing dan pemadaman gambut; mengintegrasikan data hotspot dengan respons lapangan; memperkuat pencegahan serta penegakan hukum terhadap penyebab karhutla; dan memastikan pemerintah Indonesia tetap mempunyai rantai komando yang jelas dalam setiap bantuan internasional.

DPN ETH juga menilai hasil operasi perlu menjadi bahan penyusunan rencana kebutuhan peralatan nasional.

“Kalau dari operasi ini ditemukan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas angkut tertentu, jumlah helikopter tertentu, perangkat pemetaan tertentu atau peningkatan kemampuan personel, masukkan temuan itu ke perencanaan. Kebijakan harus lahir dari kebutuhan lapangan, bukan hanya reaksi ketika bencana terjadi,” ujar Ganda.

Diplomasi Pertahanan Harus Memberikan Manfaat kepada Rakyat

H. Safrizal menegaskan diplomasi pertahanan mempunyai nilai publik apabila kerja sama antarnegera menghasilkan manfaat konkret bagi keselamatan masyarakat.

“Hubungan pertahanan tidak hanya berbicara mengenai persenjataan. Kemampuan militer juga dapat digunakan untuk kemanusiaan, evakuasi dan penanganan bencana. Yang penting, kepentingan nasional tetap dijaga dan kemampuan Indonesia terus diperkuat,” tutup H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, penanganan karhutla 2026 harus menghasilkan dua hal sekaligus: api yang dapat dikendalikan sekarang dan kapasitas nasional yang lebih kuat untuk menghadapi bencana berikutnya.