PEKANBARU — Jumat, 4 September 2026, Penerapan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai menimbulkan keluhan di Kota Pekanbaru. Sejumlah warga yang mengaku berasal dari keluarga tidak mampu dilaporkan tidak pernah mendapatkan bantuan sosial atau tiba-tiba tidak lagi tercatat sebagai penerima.

Persoalan tersebut disampaikan anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Tekad Abidin. Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan dari masyarakat mengenai bantuan sosial dan bantuan pendidikan yang tidak lagi mereka peroleh.

Saat ini, sejumlah program bantuan pemerintah diprioritaskan untuk masyarakat yang tercatat dalam desil 1 sampai desil 4. Desil merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari kelompok paling miskin hingga kelompok berpenghasilan tinggi.

Desil 1 mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 merupakan kelompok miskin, desil 3 hampir miskin, sedangkan desil 4 mencakup masyarakat rentan miskin. Kelompok desil 5 hingga desil 10 secara umum tidak menjadi sasaran utama bantuan sosial reguler.

Masalah muncul ketika kondisi ekonomi warga di lapangan dinilai tidak sesuai dengan posisi desil yang tercatat dalam sistem. Ketidaksesuaian data tersebut berpotensi membuat keluarga tidak mampu kehilangan akses terhadap Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, serta subsidi tertentu.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, meminta pemerintah melakukan verifikasi langsung dan mempercepat perbaikan data masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat miskin kehilangan bantuan hanya karena data di dalam sistem tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pemerintah harus melihat langsung kondisi warga, bukan sekadar menjadikan angka desil sebagai satu-satunya ukuran,” kata Muflihun dalam draf pernyataannya.

Menurut Muflihun, pemerintah kelurahan, kecamatan, dan Dinas Sosial harus membuka pelayanan khusus bagi warga yang ingin memeriksa atau mengusulkan perbaikan data. Prosedurnya harus sederhana, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital.

“Tidak semua warga memahami aplikasi atau memiliki perangkat untuk mengurus perubahan data secara mandiri. Kelurahan harus aktif membantu, memberikan penjelasan, dan memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti sampai tuntas,” ujarnya.

Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi atau situs Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Pengajuan juga dapat disampaikan melalui kantor kelurahan setempat untuk diteruskan kepada instansi terkait.

Muflihun turut mendorong adanya mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan permohonannya. Pemerintah juga diminta mengumumkan hasil verifikasi secara transparan dengan tetap melindungi data pribadi warga.

“Perbaikan data harus memiliki batas waktu yang jelas. Jangan biarkan warga menunggu tanpa kepastian sementara kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan keluarganya terus berjalan,” tegas Muflihun.

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru memandang pemutakhiran data sebagai langkah penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Selain mencegah keluarga miskin tersisih, pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan bantuan tidak dinikmati oleh pihak yang sebenarnya sudah tidak memenuhi persyaratan.