Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 1 November 2026.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Di tengah kebutuhan konsumsi masyarakat yang tinggi, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi sebagian besar permintaan pasar, sehingga penguatan kapasitas petani dan perluasan kawasan budidaya menjadi agenda penting pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi bawang putih nasional sepanjang 2025 tercatat sekitar 36.862 ton. Sementara itu, data impor yang disampaikan Kementerian Pertanian menunjukkan impor bawang putih Indonesia pada tahun yang sama mencapai sekitar 525.640 ton.

Perbedaan tersebut menunjukkan besarnya tantangan dalam memperkuat kemampuan produksi domestik.

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian menyiapkan strategi dua jalur melalui percepatan budidaya dan penguatan riset terapan guna meningkatkan produksi bawang putih nasional.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (DPN Satuan Petani ETH) mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian pangan nasional.

Namun, organisasi memandang bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya melalui perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian ketersediaan benih bermutu, akses pembiayaan, pendampingan teknis, serta perlindungan harga dan pemasaran hasil panen.

Kementan Siapkan Dua Jalur Percepatan Produksi Bawang Putih

Berdasarkan pemberitaan ANTARA News pada Minggu, 1 November 2026, Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi pengembangan bawang putih melalui dua pendekatan utama.

Strategi tersebut dibahas dalam pertemuan di Bogor pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan kesiapan teknologi yang dapat langsung diterapkan oleh petani.

Jalur pertama difokuskan pada percepatan kegiatan budidaya.

Pemerintah akan memperkuat penetapan lokasi pengembangan, penyusunan kalender tanam, pemetaan kebutuhan petani, serta peningkatan pendampingan teknis di lapangan.

Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan pengembangan dilaksanakan berdasarkan kondisi lahan, kemampuan petani, dan kebutuhan sarana produksi.

Jalur kedua diarahkan pada penguatan penelitian dan pengembangan teknologi.

Pemerintah akan mendorong riset mengenai varietas unggul, teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, efisiensi penggunaan sarana produksi, peningkatan mutu hasil, serta penanganan pascapanen.

Menurut Wamentan, pengembangan teknologi harus didasarkan pada kesiapan penerapan dan manfaat yang dapat diperoleh petani.

Kementerian Pertanian juga menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha yang mencakup kemitraan, kepastian pemasaran, serta dukungan kebijakan yang sesuai.

Melalui strategi tersebut, pemerintah berupaya mendukung target swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan.

Target tersebut masih merupakan sasaran kebijakan yang membutuhkan realisasi peningkatan produksi secara bertahap.

Produksi Nasional Masih Jauh di Bawah Kebutuhan

Data BPS memperlihatkan bahwa produksi bawang putih Indonesia masih relatif kecil dibandingkan volume impor.

Pada 2025, produksi nasional tercatat 368.616,73 kuintal atau sekitar 36.862 ton.

Luas panen bawang putih pada tahun yang sama mencapai sekitar 4.516 hektare.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam keterangan September 2026 melaporkan bahwa impor bawang putih Indonesia pada 2025 mencapai 525.640 ton.

Angka tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan pasokan bawang putih terhadap perdagangan internasional.

Ketergantungan impor dapat menimbulkan tantangan ketika terjadi gangguan produksi di negara pemasok, perubahan harga internasional, kenaikan biaya angkutan, maupun hambatan distribusi.

Di sisi lain, pengurangan impor secara mendadak tanpa peningkatan produksi domestik yang memadai juga berpotensi mengganggu pasokan dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

Karena itu, peningkatan produksi bawang putih perlu dilaksanakan berdasarkan tahapan yang realistis.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pemerintah harus memiliki peta jalan pengembangan bawang putih yang jelas dan dapat dievaluasi.

Peta jalan tersebut perlu mencakup kebutuhan benih, luas lahan yang sesuai, kemampuan petani, produktivitas, pembiayaan, dan kebutuhan pasar.

Peningkatan produksi juga harus memperhatikan kondisi agroklimat setiap wilayah.

Tidak seluruh lahan pertanian dapat langsung digunakan untuk budidaya bawang putih secara produktif.

Pengembangan kawasan harus mempertimbangkan kondisi tanah, suhu, ketinggian tempat, ketersediaan air, serta risiko gangguan penyakit tanaman.

Persoalan Benih Menjadi Tantangan Utama Petani

Salah satu tantangan pengembangan bawang putih adalah tingginya kebutuhan biaya untuk penyediaan benih.

Dalam keterangan Kementerian Pertanian pada Juni 2026, biaya pembibitan bawang putih diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen kebutuhan benih sekitar Rp75 juta per hektare.

Angka tersebut merupakan gambaran perkiraan biaya yang disampaikan pemerintah untuk skema pengembangan tertentu, bukan standar biaya yang pasti berlaku bagi seluruh petani dan wilayah.

Besarnya kebutuhan modal tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan dalam pengembangan bawang putih nasional.

Petani yang memiliki keterbatasan modal akan menghadapi kesulitan memperluas kegiatan budidaya apabila harus menanggung seluruh biaya secara mandiri.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan skema pengembangan perbenihan bergulir untuk memperkuat ketersediaan benih nasional.

Melalui pendekatan tersebut, benih yang dikembangkan petani penangkar dapat dimanfaatkan kembali untuk perluasan kegiatan produksi.

Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas benih, ketepatan distribusi, keberhasilan pertumbuhan tanaman, dan kemampuan petani mengelola kegiatan penangkaran.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa penguatan perbenihan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan hortikultura nasional.

Petani perlu memperoleh kepastian mengenai asal benih, kualitas, kesehatan tanaman, serta kesesuaian varietas dengan kondisi wilayah.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pendampingan kepada kelompok tani dan penangkar benih agar kemampuan produksi benih dalam negeri meningkat.

Pengawasan terhadap mutu benih juga diperlukan untuk mengurangi risiko kegagalan budidaya.

Perluasan Lahan Harus Diikuti Kepastian Pembiayaan dan Pendampingan

Program peningkatan produksi bawang putih membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian.

Kegiatan budidaya mempunyai siklus produksi yang memerlukan pengeluaran sebelum petani menerima hasil panen.

Biaya tersebut meliputi penyiapan lahan, pembelian benih, pupuk, pengairan, tenaga kerja, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta penanganan hasil.

Petani juga menghadapi risiko perubahan cuaca, serangan penyakit tanaman, penurunan produktivitas, dan perubahan harga pasar.

Karena itu, pengembangan bawang putih perlu didukung pembiayaan yang mempertimbangkan masa produksi dan kemampuan pembayaran petani.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat akses petani kepada program pembiayaan resmi yang sesuai ketentuan.

Pendampingan diperlukan agar pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak menimbulkan beban yang melebihi kemampuan petani.

Selain pembiayaan, pemerintah perlu memperkuat peran penyuluh pertanian.

Petani membutuhkan bimbingan mengenai teknik budidaya, pemupukan berimbang, pengelolaan air, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta penanganan hasil panen.

Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran.

Keberhasilan pengembangan pertanian tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah petani penerima bantuan.

Pemerintah juga harus mengevaluasi produktivitas, biaya produksi, kualitas panen, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh petani.

Riset Pertanian Harus Memberikan Manfaat Langsung kepada Petani

DPN Satuan Petani ETH mendukung strategi Kementerian Pertanian memperkuat riset terapan untuk meningkatkan produksi bawang putih.

Pengembangan teknologi pertanian mempunyai peran penting dalam meningkatkan efisiensi usaha dan mengurangi risiko kehilangan hasil.

Namun, kegiatan penelitian perlu dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan petani.

Teknologi yang dikembangkan harus mempertimbangkan kemampuan petani dalam mengoperasikan peralatan, memperoleh sarana pendukung, dan membiayai penerapannya.

Penelitian mengenai varietas unggul juga perlu memperhatikan produktivitas, ketahanan terhadap gangguan organisme pengganggu tumbuhan, kesesuaian lahan, serta kualitas hasil yang dibutuhkan pasar.

Selain itu, riset pascapanen perlu diperkuat.

Bawang putih membutuhkan penanganan yang baik setelah panen untuk menjaga kualitas umbi dan mengurangi kehilangan hasil selama penyimpanan.

Pengembangan fasilitas pengeringan, penyimpanan, pengemasan, dan transportasi dapat membantu petani mempertahankan mutu produk.

DPN Satuan Petani ETH memandang bahwa kerja sama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani perlu diperluas.

Pengujian teknologi sebaiknya melibatkan petani secara langsung agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Produksi Meningkat, Harga Petani Harus Tetap Terlindungi

Peningkatan produksi bawang putih dalam negeri harus berjalan bersama pembangunan sistem perdagangan yang memberikan kepastian pasar.

Petani membutuhkan jaminan bahwa hasil produksi mempunyai peluang untuk diserap pembeli dengan harga yang mampu menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan layak.

Ketika produksi meningkat, pemerintah perlu memperhatikan kemungkinan perubahan harga pada musim panen.

Persaingan antara bawang putih lokal dan produk impor juga perlu dikelola melalui kebijakan perdagangan yang sesuai ketentuan.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pengembangan bawang putih nasional perlu disertai transparansi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pemerintah perlu mempublikasikan perkembangan harga dan pasokan secara berkala agar petani memiliki informasi yang memadai dalam merencanakan kegiatan usaha.

Selain itu, koperasi pertanian dapat berperan memperkuat posisi tawar petani.

Melalui koperasi, petani dapat mengembangkan kegiatan pengumpulan hasil, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran secara bersama.

Kemitraan antara koperasi, pedagang, industri pengolahan, dan pembeli lainnya perlu didorong berdasarkan kesepakatan yang transparan.

Penguatan pasar harus dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan mutu produk agar bawang putih dalam negeri mempunyai daya saing yang lebih baik.

Satuan Petani ETH Mengusulkan Empat Langkah Strategis

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan produksi bawang putih nasional dan memperkuat kesejahteraan petani, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, Memperkuat Pemetaan Lahan dan Pengembangan Kawasan Bawang Putih

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan lahan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan air, kualitas tanah, dan potensi produktivitas.

Pengembangan kawasan harus memperhatikan kesiapan petani serta kemampuan penyediaan sarana produksi.

Pemerintah juga perlu menyusun kalender tanam berdasarkan kondisi iklim dan karakteristik wilayah.

Pelaksanaan program sebaiknya dilengkapi indikator yang dapat diukur, seperti luas tanam terealisasi, produktivitas, tingkat keberhasilan panen, dan pendapatan petani.

Dengan demikian, pengembangan bawang putih dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata dan kondisi lapangan.

Kedua, Memperkuat Penyediaan Benih Bermutu dan Akses Pembiayaan Petani

Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan produksi benih bawang putih dalam negeri melalui penguatan penangkar benih dan kelompok tani.

Pengawasan mutu dan kesehatan benih harus dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.

Petani juga perlu memperoleh pendampingan untuk mengakses pembiayaan produktif melalui lembaga keuangan resmi.

Skema pembiayaan harus mempertimbangkan siklus produksi, kemampuan pembayaran, serta risiko usaha pertanian.

Pemerintah perlu memastikan program bantuan dan pembiayaan dilaksanakan secara transparan serta tepat sasaran.

Ketiga, Mengembangkan Teknologi Budidaya dan Pascapanen yang Mudah Diterapkan

Kementerian Pertanian bersama lembaga penelitian perlu memperkuat pengembangan varietas unggul dan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi pertanian Indonesia.

Penelitian harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan pupuk, pengendalian penyakit tanaman, dan pengurangan biaya produksi.

Selain itu, pengembangan teknologi pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan perlu diperkuat.

Petani harus dilibatkan dalam kegiatan pengujian teknologi agar inovasi dapat digunakan secara efektif.

Hasil penelitian juga perlu disebarluaskan melalui penyuluh dan kegiatan pelatihan lapangan.

Keempat, Memperkuat Perlindungan Harga dan Kepastian Pemasaran Bawang Putih Lokal

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pemasaran yang memberikan kesempatan kepada petani menjual hasil produksi dengan harga layak.

Koperasi pertanian perlu difasilitasi membangun kerja sama dengan distributor, pasar tradisional, jaringan perdagangan modern, serta industri pengolahan pangan.

Kemitraan harus memberikan kejelasan mengenai kualitas produk, volume pembelian, harga, dan mekanisme pembayaran.

Kebijakan pengelolaan impor perlu diselaraskan secara bertahap dengan perkembangan produksi domestik dan kebutuhan konsumsi agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun tekanan harga yang merugikan petani.

Dengan demikian, penguatan produksi bawang putih diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memberikan kepastian ekonomi kepada petani.

Satuan Petani ETH Mendukung Swasembada Pangan yang Berpihak kepada Petani

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat produksi bawang putih nasional sebagai bagian dari pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.

Strategi percepatan budidaya dan riset terapan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan melalui perencanaan matang, kerja sama lintas lembaga, dan pendampingan berkelanjutan.

Namun, pencapaian target swasembada tidak cukup hanya didasarkan pada peningkatan luas lahan dan volume produksi.

Pembangunan pertanian juga harus memberikan manfaat nyata kepada petani sebagai pelaku utama kegiatan produksi.

Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan benih, kemudahan pembiayaan, efisiensi biaya produksi, perlindungan terhadap risiko usaha, serta kepastian pemasaran.

Koordinasi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, koperasi, dan kelompok tani perlu terus diperkuat.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mendorong evaluasi berbasis data terhadap hambatan pelaksanaannya.

Organisasi memandang bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Keberhasilan swasembada bawang putih tidak cukup hanya dibuktikan dengan berkurangnya impor. Keberhasilan tersebut juga harus tercermin dari meningkatnya produktivitas, menguatnya daya saing hasil pertanian, serta membaiknya kesejahteraan petani Indonesia.

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA