Mendiktisaintek mengusulkan KKN khusus pengelolaan gambut mulai tahun depan. Satuan Mahasiswa ETH mendorong program disiapkan berbasis ilmu pengetahuan, keselamatan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan indikator lingkungan yang dapat diukur.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 2 Oktober 2026

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyambut gagasan pelibatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik pengelolaan gambut, sekaligus mendorong pemerintah memastikan program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada Jumat, 2 Oktober 2026 mengusulkan KKN Tematik pengelolaan gambut dilaksanakan sedikitnya di enam provinsi. Mahasiswa diharapkan turun ke kawasan gambut sebelum memasuki periode rawan kebakaran sehingga kampus dapat berkontribusi pada tahap pencegahan. Namun, pemerintah belum menetapkan enam provinsi, jumlah mahasiswa, maupun perguruan tinggi peserta, sehingga gagasan tersebut masih berupa usulan yang sedang dikembangkan.

Kemdiktisaintek sebelumnya menyatakan perguruan tinggi akan dilibatkan melalui kekuatan dosen, mahasiswa, laboratorium, hasil penelitian, dan inovasi untuk mendukung pengelolaan gambut dan mangrove berbasis ilmu pengetahuan. Pemerintah juga tengah menyiapkan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Pada hari yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rencana mewajibkan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan memasang alat pemantau gambut untuk membaca tinggi muka air tanah dan kelembapan secara berkala, bahkan dengan kemungkinan pemantauan setiap 30 menit. Data tersebut diharapkan memperkuat pencegahan kebakaran.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai pelibatan mahasiswa akan lebih bermanfaat apabila tugas di lapangan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi ekologis.

“Mahasiswa jangan hanya ditempatkan sebagai peserta kegiatan. Jika KKN gambut diwujudkan, mahasiswa harus memperoleh data, pendampingan ahli, standar keselamatan, serta target kerja yang jelas sehingga hasil pengabdian dapat digunakan masyarakat dan pemerintah setelah KKN berakhir.”

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengusulkan sedikitnya empat langkah. Pertama, Kemdiktisaintek dan Kementerian Kehutanan menetapkan peta lokasi prioritas berbasis risiko kebakaran, kondisi hidrologi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mahasiswa wajib mendapat pembekalan keselamatan, dasar-dasar gambut, pemetaan, pengelolaan air, dan komunikasi masyarakat sebelum diterjunkan.

Ketiga, setiap kelompok KKN perlu menghasilkan keluaran yang dapat diperiksa, misalnya pemetaan kanal dan sumber air, dokumentasi tinggi muka air, edukasi pencegahan kebakaran, pengembangan usaha masyarakat yang tidak merusak gambut, atau data lapangan yang dapat dimanfaatkan perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Keempat, pemerintah perlu membuat mekanisme evaluasi setelah program selesai. Indikatornya dapat berupa jumlah desa yang didampingi, perubahan praktik pencegahan kebakaran, data lingkungan yang terkumpul, keberlanjutan program masyarakat, dan tindak lanjut pemerintah daerah.

Reza menekankan bahwa mahasiswa tidak boleh menggantikan tugas petugas pemadam, tenaga teknis, maupun aparat pemerintah. Peran mahasiswa sebaiknya berada pada pendidikan masyarakat, riset terapan, pemetaan, pendampingan, dan inovasi.

“Jika dirancang secara serius, KKN dapat menjadi jembatan antara pengetahuan kampus dan kebutuhan masyarakat. Ukurannya bukan berapa banyak mahasiswa yang dikirim, tetapi apa perubahan yang ditinggalkan setelah mereka kembali ke kampus,” demikian pernyataan Reza.